Kasus Djoko Tjandra, Kabareskrim: Usut Tuntas Dugaan Surat Jalan dari Polri
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Djoko Tjandra, Kabareskrim: Usut Tuntas Dugaan Surat Jalan dari Polri

Rabu, 15 Juli 2020 | 11:12 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / DAS

Jakarta, Beritasatu.com - Buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko S Tjandra menyeret nama Bareskrim Polri. Selain namanya "hilang" dalam red notice atau perintah tangkap Interpol sejak 2014, kini beredar surat sakti yang diduga digunakan Djoko untuk leluasa keluar masuk Indonesia.

Surat jalan untuk Joko Chandra (tanpa "D") itu diduga dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020. Penandatangan surat tersebut tertera Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.

Dalam surat itu disebutkan Joko berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020. Surat ini telah diserahkan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) ke Komisi III DPR.

Lalu apa kata polisi? Kabareskrim Komjen Listyo Sigit saat dihubungi Beritasatu.com Rabu (15/7/2020), mengatakan, ia sudah meminta agar info panas terkait surat jalan tersebut didalami Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

“Usut tuntas siapa pun yang terlibat dan kalau memang terbukti saya akan lakukan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat. Ini untuk menjaga muruah institusi,” kata Sigit.

Ini sekaligus peringatan keras bagi seluruh anggota lain untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan dan merusak nama baik institusi. “Kami sedang berbenah untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih profesional dan membentuk penegak hukum yang bersih dan dipercaya masyarakat. Untuk komitmen tersebut, bagi anggota yang tidak bisa mengikuti, silakan mundur dari Bareskrim,” tegas Listyo.

Sementara itu Brigjen Prasetyo belum merespons saat ditanya Beritasatu.com apakah ia benar mengeluarkan surat yang diduga jadi modal untuk naik pesawat di masa Covid-19 itu. Juga, jika benar, apakah ada yang memerintahkan untuk mengeluarkan surat tersebut.

Seperti diberitakan, Djoko Tjandra adalah buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Ia di vonis hukuman dua tahun penjara. Sehari sebelum putusan dibacakan, Djoko kabur dari Indonesia ke Papua Nugini. Belakangan ia disebut berganti kewarganegaraan di sana.

Buron Kejaksaan Agung sejak 2009 ini tiba-tiba muncul di Indonesia. Namanya kembali ramai diperbincangkan ketika ia mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020.

Ia pun ditetapkan buron hingga hari ini. Keberadaannya kini tak lagi diketahui dan kembali membuat kontroversi baru setelah ia sempat mencetak KTP dan paspor Indonesia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jumlah Pasien Positif Covid-19 Klaster Secapa AD Bandung Terus Berkurang

Total, jumlah pasien positif klaster Secapa AD sudah berkurang 281 orang, menjadi tinggal 1.026 orang.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kejari Ruteng Perlu Juga Terapkan UU TPPU

Kejari Ruteng diminta untuk juga menerapkan UU TPPU dalam menjerat dugaan korupsi mantan Kades Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Artis Hana Hanifah Sudah 1 Tahun Terlibat Prostitusi Daring

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengungkap Hana Hanifah sudah satu tahun menggeluti dunia prostitusi daring.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Bupati Agam Dilaporkan ke Kemdagri

Bupati Agam, Sumatera Barat, Indra Catri dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri atas dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Bupati Mitra Disebut Sering Ingatkan Kades Tidak Selewengkan BLT Dana Desa

Bupati Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, James Sumendap disebut sering mengingatkan kepala desa tidak menyelewengkan bantuan langsung tunai dana desa.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Maraknya Mafia Tanah Disebut Akibat UU Agraria Tak Dijalankan

Maraknya kasus perampasan tanah yang dilakukan para mafia lantaran aparatur negara tidak menjalankan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Alumni Perikanan Undip Beri Masukan Percepatan Industri Budidaya Lobster Nasional

Keluarga Alumni Perikanan Undip,merekomendasikan berbagai masukan kepada pemerintah terkait percepatan industri budidaya lobster nasional.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Revisi Prolegnas Prioritas 2020, Upaya Realistis Baleg DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR berusaha meyakinkan bahwa sejumlah RUU yang dicabut dari Proglegnas Prioritas 2020 merupakan upaya realistis.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Pemerintah Komitmen Fokus Peningkatan Kesejahteraan Papua

Pemerintah berkomitmen untuk fokus meningkatkan kesejahteraan Papua.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Menteri PAN dan RB Diminta Pecat ASN Berpaham Kapitalis, Liberalis, dan Komunis

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo diminta untuk berlaku adil terkait sanksi bagi aparatur sipil negara.

NASIONAL | 14 Juli 2020


TAG POPULER

# Vaksinasi Covid-19


# Buruh Meninggal


# Puncak Covid-19


# STRP


# Pengusaha Sumbang Rp 2 Triliun



TERKINI

Core Indonesia: Geliat Industri Manufaktur Meningkat di Tengah Pandemi

EKONOMI | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS