Gubernur: UU Minerba yang Baru Rugikan Rakyat Babel

Gubernur: UU Minerba yang Baru Rugikan Rakyat Babel
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan (kanan), memberikan cendera mata kepada Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings Primus Dorimulu, dalam media visi Gubernur Babel di Kantor Berita Satu Plaza, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020. (Foto: Beritasatu,com / Joanito De Saojao)
Jeis Montesori / JEM Rabu, 15 Juli 2020 | 11:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan mengatakan, hasil dari pengelolaan tambang timah sebagai sumber kekayaan alam terbesar di wilayahnya, belum bisa diharapkan menjadi sumber kekuatan ekonomi untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya.

Menurut Erzaldi, kebijakan pengelolaan pertambangan masih lebih berpihak pada korporasi besar termasuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bukan kepada rakyat kecil.

“Hal ini yang kami rasakan saat ini, apalagi dengan terbitnya UU Minerba yang baru, semakin ‘mengunci’ ruang gerak kami dalam mengembangkan potensi sumber daya alam untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat,” kata Erzaldi dalam diskusi dengan jajaran Redaksi Beritasatu.com di Kantor Berita Satu Plaza di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Erzaldi mengatakan, UU 3/2020 tentang Perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), semakin mempersempit ruang gerak pemda khususnya Pemprov Babel dalam meng-create atau memanfaatkan sumber daya alam (SDA) lain yang potensinya tersebar luas di daerah ini.

Itulah sebabnya, Erzaldi selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bersama Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alirman Sori dan beberapa lainnya, telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji formil pembentukan UU Minerba yang baru itu. Pihak penggugat menilai UU Minerba bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Erzaldi mengatakan, kekayaan alam Indonesia seharusnya dikelola dengan baik dan benar sehingga bisa menjadi sumber bagi kesejahteraan masyarakat. “Pertanyaan saya, sumber daya alam ini dikelola oleh siapa yang paling banyak? BUMN, ya. Nah sekarang, bagaimana caranya kita mau memberdayakan sumber daya alam kita dengan baik dan benar, sementara yang mengusai pemerintah pusat kok. Bukan kita tak dapat, tapi dapatnya tak sebanding dengan dampak kerusakan alam yang terjadi di daerah kita,” kata Erzaldi.

Erzaldi menyebutkan, salah satu pasal yang sangat merugikan daerah dalam UU Minerba yang baru, yakni Pasal 35 mengatur bahwa pemda harus menjamin tidak ada perubahan tata ruang, khususnya tata ruang yang sudah ditetapkan sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Pasal ini benar-benar mengunci ruang gerak Pemprov Babel dalam mengembangkan potensi sumber daya alam di daerah kami untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Erzaldi.

Dengan ketentuan di Pasal 35 itu, katanya, artinya jika 30% wilayah Babel sudah termasuk dalam IUP, dan 40% adalah kawasan hutan, maka ada 70% wilayah di Babel sama sekali tak bisa menjadi kewenangan Pemprov Babel untuk mengolahnya.

“Artinya hanya tinggal 30% wilayah di Babel yang bisa diolah atau dimanfaatkan bagi pengembangan ekonomi rakyat. Bagaimana bisa saya akan merelaksasi program pembangunan dengan kondisi ini? Mana ruang kami di daerah? Belum lagi kalau di wilayah itu masuk IUP tambang, dan saya mau bikin usaha tambak udang di pantai, ga boleh pak. Mesti mendapat rekomendasi dulu dari pemilik. Ini masalah kami saat ini dengan adanya UU Minerba yang baru,” kata Erzaldi.

Belum lagi dampak kerusakan alam yang ditimbulkan dari eksploitasi tambang timah sangat besar dampaknya, sementara anggaran untuk pemulihan kerusakan lingkungan sangat kecil atau tak sebanding dengan kerusakan yang ada.

Pengolahan tambang timah di Babel, kata Erzaldi, sudah memakan waktu sekitar 300 tahun, dan dampak kerusakan lingkungan ditimbulkan juga sangat besar.

Pemprov Babel, katanya, tidak menolah usaha pertambangan, namun jika ada potensi SDA lainnya yang bisa dikembangkan selain tambang, maka hal itu juga harus dilakukan demi percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Babel.

Ia menyebutkan, dari hasil pengelolaan tambang timah oleh BUMN PT Timah di Babel, Pemprov Babel hanya mendapatkan royalti 3% atau terendah dari pembagian hasil komoditi tambang di Indonesia.

“Dari 3% itu, total hasilnya akan dibagi 25% ke pusat dan 75% ke provinsi yang nantinya akan dibagi-bagi lagi ke daerah penghasil di Babel,” kata Erzaldi.

Kembangkan Pariwisata
Erzaldi yang memasuki tahun ketiga menjabat gubernur Babel mengatakan, sesuai visi misinya sebagai gubernur, saat ini ia tengah mengembangkan sektor pariwisata yang diharapkan dapat memacu perekonomian masyarakat.

Dalam mengembangkan pariwisata sebagai leading sector, katanya, juga akan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lainnya seperti tersedianya kuliner yang baik dan sehat, sehingga sektor pertanian dan peternakan pun harus ditingkatkan kualitasnya.
Demikian juga sektor UMKM diharapkan akan ikut berkembang dengan pengembangan pariwisata Babel.

“Jadi bukan mengembangkan pariwisata, maka terkait erat dengan sektor-sektor lainnya,” katanya.

Namun kembali ke UU Minerba, kata Erzaldi, pihaknya akan selalu menemui hambatan jika lahan yang akan dikembangkan bersentuhan dengan wilayah IUP karena pemda tak memiliki wewenang untuk mengubah tata ruang yang ada.
Saat ini pihaknya juga sedang mengembangkan komoditi jambu mente dengan tujuan ekspor untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi.

“Mudah-mudahan berhasil, daging (mente)-nya dibuat jadi sirup, dan bijinya kita jadikan kacang mente,” katanya.
Sekarang ini, katanya, pertumbuhan ekonomi Babel 1,26% atau menurun dibanding sebelum pandemi Covid-19 sudah 3,6% sebagai dampaknya terhentinya kegiatan ekspor. 

 



Sumber: BeritaSatu.com