Mahfud: Pancasila Bukan Eka Atau Trisila tetapi Panca

Mahfud: Pancasila Bukan Eka Atau Trisila tetapi Panca
Mahfud MD. (Foto: Antara)
Robertus Wardy / YUD Rabu, 15 Juli 2020 | 17:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pemerintah berposisi bahwa Pancasila yang resmi dan dipakai negara hanya satu yaitu Pancasila yang terdapat di pembukaan UUD 1945. Pancasila yang diakui itu adalah disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila.

“Itu merupakan satu-kesatuan makna, dimaknai dalam satu tarikan nafas. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa diperas. Jadi pokoknya itu Panca, sila bukan tri atau eka. Itu posisi pemerintah,” kata Mahfud di Kemko Polhukam, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Ia menjelaskan pada Kamis (16/7/2020) besok, dirinya mewakili pemerintah akan memberikan sikap resmi secara tertulis ke DPR terkait posisi pemerintah di RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Pertengahan Juni lalu, pemerintah lewat dirinya sudah menyatakan sikap secara lisan untuk menunda pembahasan RUU tersebut. Alasannya, pemerintah ingin fokus mengatasi penyebaran virus corona atau Covid-19.

Di samping substansi Pancasila bukan eka atau trisila, subsansi lain yang ingin dimasukkan pemerintah dalam RUU tersebut adalah tetap mengakui adanya Tap MPRS No 25 Tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

“Posisi pemerintah tetap sampai sekarang. Tetapi yang sebelumnya baru diumumkan kepada publik dan kemudian dikomunikasikan secara politis ke DPR maka pemerintah, besok akan menyampaikannya secara resmi secara fisik dalam bentuk surat. Nanti silakan DPR sesudah itu mau dibawa ke proses Badan Legislasi, apa apakah Prolegnas atau apa tetapi pemerintah akan menyatakan sikap seperti itu,” tutur Mahfud.

Dia menegaskan pemerintah tidak mau ikut campur proses dan mekanisme yang ada di DPR. Sikap pemerintah hanya menunda pembahasan RUU. Jika mau dilanjutkan maka Tap MPRS harus dimasukkan dan Pancasila yang diakui yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945.



Sumber: BeritaSatu.com