Tak Ada Jaringan Internet, 400 Kecamatan Sulit Akses Data Pemilih Pilkada

Tak Ada Jaringan Internet, 400 Kecamatan Sulit Akses Data Pemilih Pilkada
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Usmin / JAS Rabu, 15 Juli 2020 | 18:37 WIB

Bengkulu, Beritasatu.com - Anggota Bawaslu Pusat, Afipudin mengungkapkan ada 400 kecamatan di Tanah Air, saat ini tidak ada jaringan internet, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengecek data pemilih pilkada di daerahnya.

"Data yang kita miliki ada 400 kecamatan di Tanah Air tidak memiliki akses internet sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengecek data pemilih dan sekaligus untuk mengetahui apakah dirinya terdaftar atau tidak sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di daerah setempat," kata anggota Bawaslu Pusat, Afipudin, pada acara peluncuran "Gerakan Klik Serentak Pilkada 2020", di Bengkulu, Rabu (15/7/2020).

Ia mengatakan, kecamatan yang tidak memiliki akses internet tersebut, sebagian besar berada di wilayah Timur Indonesia dan sebagian di wilayah barat dan tengah. "Masyarakat di kecamatan ini tidak bisa sama sekali membuka website data pemilih Pilkada 2020 di daerahnya, karena tidak memiliki akses internet sama sekali," ujarnya.

Untuk itu, Bawaslu Pusat minta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau petugas pencocokan dan penelitan (coklit) data pemilih benar-benar melaksanakan tugas dengan baik dalam mendata warga sehingga tercatat sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2020.

"Jika PPDP tidak bekerja dengan baik dan tidak mendatangi rumah pemilih untuk didata sebagai calon pemilih Pilkada Serentak 2020, maka tidak dijamin masyarakat di 400 kecamatan tidak memiliki akses ineternet tersebut, resmi tercatat sebagai pemilih pilkada di daerahnya," ujarnya.

Karena itu, Bawaslu minta KPU Pusat agar coklit data pemilih di 400 kecamatan dipastikan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada warga di kecamatan yang tidak terdata sebagai pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) pilkada di daerahnya.

Dengan demikian, tidak ada warga negara yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah kehilangan hak suaranya. Pada Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Artinya, semua warga berusia 17 tahun ke atas terdaftar sebagai pemilih pada pilkada di daerahnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota KPU Pusat, Veryan Azis mengatakan, KPU berusaha semaksimal mungkin daftar mata pilih di setiap daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 akurat dan transparan.

"KPU melalui petugas PPDB akan bekerja dengan baik mendata masyarakat sebagai calon pemilih di pilkada secara akurat dan transparan. Kita upayakan data pemilih Pilkada Serentak 2020 lebih baik lagi dari data pemilu legislatif 2019 lalu," ujarnya.

Dengan demikian, setiap warga berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dapat tercatat dan terdaftar sebagai pemilih di pilkada di daerahnya. "Saya minta petugas PPDB bekejar dengan baik dan benar dalam mendata masyarakat, sehingga pendataan calon pemilih berjalan baik sesuai harapan KPU.

"Saya optimistis jika petugas PPDB benar-benar bekerja mendata masyarakat, maka data pemilih di setiap daerah yang menggelar pilkada akan akurat, serta tidak ada warga berusia di atas 17 tahun tidak terdata sebagai pemilih di KPU setempat," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com