Pulangkan Djoko Tjandra Butuh Political Will Pemerintah
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pulangkan Djoko Tjandra Butuh Political Will Pemerintah

Rabu, 15 Juli 2020 | 19:32 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Maruah wibawa penegakan hukum Indonesia dianggap telah tercoreng dengan tindak tanduk buronan Djoko Tjandra yang dengan mudahnya keluar masuk Indonesia tanpa diketahui oleh instansi penegak hukum.

Malah belakangan, para pihak terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri, imigrasi, telah saling menuding satu sama lain, dan terkesan membela dirinya masing-masing, serta tidak mau bertanggung jawab atas kejadian itu.

Praktisi hukum, Humphrey R Djemat menegaskan, setelah kejadian yang memalukan tersebut, seharusnya setiap instansi penegak hukum mengevaluasi kelemahan, baik yang terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut, maupun mengevaluasi mekanisme atau sistem yang menjadi kelemahan di masing-masing instansi.

"Selain itu, seluruh instansi penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian) maupun instansi lainnya, seperti imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri, harus menghilangkan ego sektoral dan dapat saling bekerja sama untuk membenahi sistem," kata Humphrey, di Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Selain pembenahan sistem, dikatakan Humphrey, ada hal penting lainnya yang seharusnya dapat difokuskan untuk dilakukan pemerintah. Yaitu bagaimana caranya memulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia.

"Hal ini tentunya sangat penting untuk dilakukan demi memulihkan maruah penegakan hukum Indonesia di mata masyarakat, baik nasional maupun internasional, yang selama ini masih meragukan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Terkait dengan fokus tersebut tentunya akan timbul pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara memulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia.

Menurut Humphrey, political will adalah kunci yang dapat menunjukan keseriusan pemerintah untuk memulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia. Political will yang dimaksud adalah suatu upaya Pemerintah Indonesia dalam menggunakan pendekatan antara negara (Diplomacy High Level) untuk memulangkan buron yang berada di luar negeri, yang tentunya dengan mengedepankan asas resiprokal (timbal balik).

Pendekatan Diplomacy High Level terbukti efektif ketika Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan Maria Pauline Lumowa, yang sudah 17 tahun buron, dari Serbia, dan Samadikun Hartono yang telah 13 tahun buron dari Tiongkok.

Menurutnya, berbekal dari informasi-informasi yang berkembang bahwa Djoko Tjandra sesungguhnya berada di Malaysia dan berita tentang adanya surat dokter dari Klinik di Malaysia yang menjelaskan mengenai kondisi kesehatan Djoko Tjandra, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya melakukan upaya pendekatan dan komunikasi secara Diplomacy High Level dan berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Malaysia untuk memulangan Djoko Tjandra ke Indonesia.

"Bahkan, yang terjadi selama ini, seringkali penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaku kejahatan yang terjadi di Indonesia maupun Malaysia dapat diselesaikan melalui Diplomacy Low Level, dimana penyelesaiannya dilakukan dengan hanya melibatkan para penegak hukum antara negara saja, yang tentunya juga mengedepankan asas resiprokal dalam menyelesaikan permasalahan tersebut," ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga sesungguhnya telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Malaysia yang tentunya akan memuluskan pemulangan Djoko Tjandra ke Indonesia. Dengan Serbia yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi saja Indonesia mampu, apalagi antara negara yang memiliki perjanjian ekstradisi.

Humprey mengingatkan, dukungan politik yang sangat kuat dari Pemerintah Indonesia dengan memakai cara Diplomacy High Level yang dilakukan secara serius tentu akan sangat diperhatikan oleh Pemerintah Malaysia.

Humphrey mengatakan, dengan pendekatan Diplomacy High Level tersebut, nantinya akan mendorong Pemerintah Malaysia untuk membuka dirinya dan lebih memperhatikan kepentingan yang sangat besar di antara kedua negara. Ke depan tentunya dapat saling menguntungkan dan jauh lebih besar dari hanya kepentingan seorang Djoko Tjandra.

Humphrey juga meyakini bahwa pendekatan Diplomacy High Level jauh lebih efektif dari rencana pembentukan tim pemburu koruptor yang saat ini sedang diwacanakan oleh pemerintah.

"Mengapa kita lebih sibuk untuk memikirkan membentuk suatu tim untuk memulangkan seorang Djoko Tjandra. Padahal sebenarnya upaya pemulangan tersebut sebenarnya sudah ada di depan mata, yaitu dengan langsung melakukan pendekatan atau Diplomacy High Level dengan negara yang memang sudah terindikasi kuat sebagai tempat keberadaan Djoko Tjandra saat ini, yaitu Malaysia," ungkapnya.

Terlebih, upaya pemulangan buron koruptor seharusnya dilakukan khusus oleh orang-orang yang memang memiliki kedekatan khusus dengan pihak-pihak di negara tujuan tempat buron kejahatan berada, dan disertai dengan dukungan politik yang kuat dari pemerintah.

Contoh konkret dari hal ini dapat dilihat ketika Pemerintah Indonesia yang melibatkan Yassona Laoly, seorang Menteri Hukum dan HAM untuk terjun langsung dalam melakukan diplomasi serta memulangkan Maria Pauline Lumowa dari Serbia, dan Sutiyoso, selaku Kepala BIN yang jelas-jelas berperan besar dalam melakukan diplomasi dengan Pemerintah Tiongkok ketika memulangkan Samadikun Hartono yang telah lama buron.

"Daripada membentuk suatu tim, lebih efektif bagi Presiden Jokowi untuk langsung menunjuk pejabat penegak hukum yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan Diplomacy High Level dengan Pemerintah Malaysia, sehingga upaya tersebut menjadi lebih tepat sasaran dan pertanggungjawaban keberhasilan pejabat yang ditunjuk tersebut dalam melakukan tugasnya menjadi lebih jelas," tutup Humphrey.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Nasdem Desak RUU PKS Kembali Dimasukkan dalam Prolegnas

Nasdem menyayangkan keputusan DPR yang mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Dukung Parlemen Modern, Setjen DPR Luncurkan Buku RITIK

Peluncuran lima buku rencana induk teknologi informasi dan komunikasi (RITIK) oleh Setjen DPR RI diharapkan dapat mewujudkan parlemen modern.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kempora Kucurkan Dana Pelatnas untuk Cabor Atletik dan Panahan

Alokasi anggaran yang disetujui untuk cabor atletik sebesar Rp 6,14 miliar, sedangkan cabor panahan mendapatkan anggaran sebesar Rp 3,95 miliar.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kurangi Risiko kecelakaan, Dirlantas Polda Jateng Intensifkan Pembinaan Pengendara Motor

Dilihat dari populasi sepeda motor, Jateng menduduki urutan kedua setelah Jatim yakni sebanyak 15.924.197 unit.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Bantu Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Resmi Ditahan

Polri menahan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo yang membantu pelarian Djoko S. Tjandra.

NASIONAL | 15 Juli 2020

KASN Bantu Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Status penyidik nantinya akan dilihat tergantung kebutuhan dari formasi.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Tak Ada Jaringan Internet, 400 Kecamatan Sulit Akses Data Pemilih Pilkada

Sebanyak 400 kecamatan di Tanah Air, saat ini tidak ada jaringan internet, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengecek data pemilih pilkada.

NASIONAL | 15 Juli 2020

11 Tenaga Medis RSUP Haji Adam Malik Terpapar Covid-19

11 tenaga medis yang dinyatakan positif itu tidak terpapar saat menjalani tugasnya di RSUP Haji Adam Malik tersebut.

NASIONAL | 15 Juli 2020

KPK Diminta Usut Tuntas Politikus Pemberi Uang ke Bowo Sidik

Pembuktian untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas tidak mudah.

NASIONAL | 15 Juli 2020

OJK Temukan 1.915 Iklan Jasa Keuangan Langgar Aturan

OJK mencatat selama periode Januari hingga Juni 2020 ditemukan 1.915 iklan telah melanggar ketentuan terkait "market conduct".

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS