Ketua Banggar: Penanganan Covid-19 Jadi Landasan Pemulihan Sosial Ekonomi

Ketua Banggar: Penanganan Covid-19 Jadi Landasan Pemulihan Sosial Ekonomi
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat memimpin rapat di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Rabu, 15 Juli 2020 | 20:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan penaganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial dan ekonomi nasional.

Untuk itu, pihaknya mendorong percepatan dan efektifitas belanja penanganan Covid-19 yang diarahkan untuk penguatan bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga pembiayaan koperasi. 

Hal ini disampaikan Said ketika memimpin rapat kerja Banggar DPR RI dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Said menjelaskan, program insentif dunia usaha dapat diarahkan untuk membantu modal kerja bagi sektor ultra mikro yang belum masuk dalam skema perbankan atau pun kelembagaan.

"Yang saya maksud di luar skema perbankan dan kelembagaan. Karena sebagaimana kita tahu, ada 64 juta UMKM, 40 juta masuk dalam skema perbankan, 20 juta masuk dalam skema kelembagaan, yang 4 juta ini perlu penanganan khusus dan angka 4 juta ini pernah disampaikan oleh ibu Menteri Keuangan (Menkeu)," ungkap Said. 

Di kesempatan yang sama, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini memberikan perhatian khusus di sektor penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi.

Ia meminta penjelasan terkait kebijakan apa yang akan diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait tantangan infrastruktur yang tidak merata dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ). 

"Bagaimana kondisi pendidikan kita, anak-anak didik kita. Tidak bisa lagi melihat Indonesa dari Jakarta, karena infrastrukturnya, pendidikan kita memang tidak pernah merata. Kalau kondisinya, masih seperti ini. 17% daerah kita tidak teraliri listrik. Contoh nyata, di Sumenep ada 287 desa, 34 desa tidak ada listrik, itu di Jawa, bagaimana di luar Jawa," ungkap Said.

Adapun beberapa menteri yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menkeu Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Mendikbud Nadiem bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

 



Sumber: BeritaSatu.com