Komisi IX Dorong Penelitian dan Pengembangan Vaksin Covid-19

Komisi IX Dorong Penelitian dan Pengembangan Vaksin Covid-19
Ilustrasi Covid-19. (Foto: Antara)
Jayanty Nada Shofa / JNS Rabu, 15 Juli 2020 | 20:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan penuh dalam seluruh proses penelitian, pengembangan dan produksi vaksin Covid-19 serta menjamin akses vaksin bagi seluruh masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu poin kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena atas rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan PT Biofarma, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Komisi IX DPR, lanjut Emanuel, juga mendesak Kemkes dan BPOM untuk mengambil kebijakan strategis untuk menjamin produk inovasi di bawah konsorsium riset dan inovasi Covid-19. Produk inovasi tersebut diharapkan dapat digunakan di rumah sakit penanganan Covid-19 milik pemerintah pusat, BUMN, TNI/Polri, pemerintah daerah maupun swasta.

"(Komisi IX) mendorong Kemkes, Kemristek/BRIN, dan BPOM memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta bersinergi dengan lembaga riset, universitas, dan TNI/Polri dalam upaya penangan Covid-19, termasuk dalam riset dan inovasi," tutur Emanuel.

Baca juga: Menkes: Awal 2021, Vaksin Produksi RI Ditargetkan Peroleh Izin Edar

Lebih lanjut, Kemkes, Kemristek dan BPOM diminta untuk mengintensifkan upaya penelitian dan pengembangan obat modern asli Indonesia (OMAI) dengan menggali seluruh potensi sumber daya alam di seluruh pelosok Indonesia.

Menurut Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani, pemerintah harus menyusun grand design penelitian dan pengembangan kemandirian obat dan alat kesehatan (alkes). Grand design ini diharapkan mempertimbangkan pola penyakit di Indonesia, serta kebutuhan obat dan alkes.

Dengan ini, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dapat dilaksanakan secara terukur.

"Inpres ini adalah upaya percepatan menciptakan obat dan alkes. Maka, pertama yang harus kita punya adalah road map, skala prioritas dan tata niaga. Kita mendukung 1000% penelitian ini yang akan membangun kemandirian bangsa kita," kata politisi Fraksi PKS itu.

Mengenai anggaran riset yang rendah, Netty mengatakan pemerintah perlu berkoordinasi dengan Menkeu Sri Mulyani dan Bappenas terkait peningkatan anggaran riset dan inovasi. Khususnya untuk pengembangan bahan baku obat dalam negeri.

"Perlu ada dukungan anggaran yang masih rendah. Harus ada politik penganggaran bagi penelitian obat-obat yang bisa mendukung kualitas kesehatan masyarakat," pungkas Netty.



Sumber: BeritaSatu.com