Di Mana-mana Ada Koperasi, NTT Tetap Provinsi Miskin

Di Mana-mana Ada Koperasi, NTT Tetap Provinsi Miskin
Primus Dorimulu. (Foto: Istimewa)
/ AB Kamis, 16 Juli 2020 | 06:00 WIB

Oleh: Primus Dorimulu*

Hari Koperasi ke-73 jatuh pada Minggu (12/7/2020), tiga hari sebelum Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka kemiskinan. Rabu (15/7/2020), BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta, naik, 1,63 juta dari posisi September 2019.

Dalam persentase, penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 9,76%, naik dari 9,22% pada September 2019. Jika survei dilakukan 15 Juli 2020, jumlah penduduk miskin, kemungkinan besar, sudah di atas 35 juta.

Peringkat penduduk miskin per provinsi tak banyak berubah. Tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar adalah Papua (26,64%) di peringkat pertama, Papua Barat (21,37%) di peringkat kedua, dan NTT (20,90%) di peringkat ketiga.

Provinsi dengan penduduk miskin paling sedikit adalah Bali (3,78%), Kalimantan Selatan (4,38%), DKI Jakarta dan Bangka-Belitung (Babel) sama-sama, 4,53%. Bali adalah provinsi pariwisata dan Babel adalah provinsi tambang yang kini menjadikan pariwisata sebagai leading sector.

BPS sesungguhnya mengategorikan 26,42 juta orang Indonesia sebagai miskin absolut. Mereka adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Di atas garis kemiskinan ada kelompok penduduk hampir miskin yang pada Maret 2019 sebanyak 19,91 juta atau 7,45%.

Garis kemiskinan yang digunakan BPS pada survei Maret 2020 adalah Rp 454.652 per kapita per bulan. Garis kemiskinan untuk perdesaan adalah Rp 433.281 dan perkotaan Rp 471.882 per kapita per bulan. Satu keluarga diasumsikan 4,6 orang atau Rp 2,1 juta.

Jumlah penduduk NTT yang berada di bawah garis kemiskinan per Maret 2020 mencapai 1.153.760 atau 20,90% dari total penduduk. Garis kemiskinan untuk perdesaan sebesar Rp 376.212, sedang perkotaan Rp 494.388 per kapita per bulan. Penduduk miskin absolut terbesar berada di perdesaan, yakni 1,040 juta.

Kontribusi terbesar pada garis kemiskinan adalah pengeluaran untuk makanan, yakni 73,86%, sedangkan bukan makanan 26,14%, sedangkan pengeluaran terbesar untuk kelompok makanan adalah belanja beras (25,31%), rokok filter (10,98%), telur (3,72%), daging ayam (2,43%), mi instan (2,12%), dan gula pasir (2,92%). Pengeluaran lain adalah kopi, kue basah, tempe, dan tahu.

Pengeluaran bukan pangan terbesar ialah perumahan (7,50%), bensin (3,37%), listrik (2%), pendidikan (1,25%), dan perlengkapan mandi (1,08%).

Rokok dimasukkan ke kelompok pengeluaran untuk kelompok pangan. Tak jelas apa alasan BPS. Namun, fakta menunjukkan sebagian besar lelaki dewasa di Indonesia memperlakukan rokok seperti makanan yang harus dikonsumsi setiap hari.

Koperasi NTT
Dari sisi jumlah, NTT boleh disebut "Provinsi Koperasi" seperti program pembangunan Gubernur NTT periode 2008-2018 Frans Lebu Raya. Di setiap wilayah ada koperasi. Koperasi ada di mana-mana. Pada 31 Mei 2020, demikian Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Nakertrans NTT Ahmad Abas, Senin, (13/7/2020), jumlah koperasi di NTT 4.189, terdiri atas 3.831 (91,45%) yang aktif dan 358 yang tidak aktif.

Jumlah anggota koperasi di NTT mencapai 2.157.780 orang. Dengan asumsi jumlah penduduk NTT 5,5 juta dan satu keluarga terdiri atas 4,6 orang, maka hampir setiap keluarga ada dua anggota koperasi.

Namun, mengapa jumlah penduduk miskin absolut di NTT mencapai 1,153 juta? Apakah koperasi tidak mampu mengangkat penduduk NTT dari jurang kemiskinan?

Bisa saja pertanyaan tersebut dijawab begini: untung ada koperasi. Jika tidak ada koperasi, jumlah penduduk miskin di NTT bisa saja sudah mencapai 30% atau lebih.

Berbagai jawaban bisa saja disodorkan. Namun fakta menunjukkan jumlah penduduk NTT yang masuk kategori miskin absolut mencapai 20,90%!

Boleh saja orang NTT tidak merasa miskin karena punya kriteria yang berbeda soal kehidupan. Namun, kriteria BPS sudah teruji dan diterima masyarakat Indonesia dan dunia. Berbagai kajian ilmiah dan kebijakan pemerintah menggunakan angka BPS.

Tidak ada yang salah dengan koperasi sebagai badan usaha. Apalagi koperasi sudah terbukti sukses di berbagai negara dan bagi Indonesia. Koperasi adalah badan usaha yang sesuai dengan semangat gotong royong dan jati diri bangsa.

Ada sejumlah koperasi di NTT yang sukses. Hanya saja, jumlahnya terlalu sedikit. Jauh lebih banyak koperasi yang tidak dikelola dengan baik. Para anggota koperasi tidak mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) yang cukup.

Modal usaha koperasi di NTT per 31 Mei 2020, kata Ahmad Abas, sebesar Rp 140,7 miliar dengan omzet Rp 10,5 triliun. Jumlah anggota koperasi mencapai 2.157.789 orang dan memberikan lapangan kerja kepada 13.310 orang. Koperasi di NTT didominasi oleh koperasi konsumen dengan jumlah 2.150, disusul koperasi simpan pinjam (KSP) 1.442, koperasi produsen 481, dan koperasi jasa 82.

Ahmad Abas tidak membantah kenyataan akan rendahnya SHU yang diterima anggota koperasi. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan koperasi yang tidak menjalankan good governance, yakni transparansi, fairness, akuntabilitas, responsibilitas, dan ekualitas. Banyak koperasi yang tidak membuat laporan keuangan dan tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT).

Namun, ada sejumlah koperasi yang lumayan bagus, seperti Kopdit Swastisari. Koperasi ini memiliki unit usaha perdagangan bahan kebutuhan pokok dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh lain koperasi di NTT yang sukses adalah KSP Kopdit Aneka Karya dan KSP Kopdit Obor Mas.

Menjadi Solusi
Setiap rumah tangga di NTT sudah menjadi anggota koperasi, bahkan separuh keluarga di provinsi ini menjadi anggota dua koperasi. Namun, fakta menunjukkan bahwa koperasi di NTT belum menjadi badan usaha yang mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat.

Setiap pengumuman BPS tentang angka kemiskinan, NTT selalu berada di nomor buncit, peringkat ketiga atau keempat dari bawah. Gorontalo yang pada masa lalu sering bertukar peringkat dengan NTT, kini sudah membaik. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Gorontalo turun ke 15,22%.

Koperasi di NTT membutuhkan pelatihan dan pendampingan agar pengelolaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Pencatatan, laporan keuangan yang benar, dan RAT adalah sesuatu yang wajib dilakukan setiap koperasi.

Koperasi berbasis komunitas di berbagai sektor adalah pilihan yang sudah teruji sukses. Para petani padi, misalnya, bergabung dalam koperasi agar mendapatkan bibit hingga harga jual yang baik. Para petani sayur-mayur, peternak sapi, dan nelayan, masing-masing, bargabung dalam koperasi. Setiap koperasi memiliki jaringan yang bagus dari produksi hingga pemasaran. Setiap koperasi memiliki lapak di pasar dan rantai pasok yang solid.

Dinas Koperasi di daerah hendaknya tidak saja berhenti pada pemberian izin, melainkan memberikan pelatihan dan pendampingan secara rutin. Hanya dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, koperasi di NTT bisa mengangkat anggota koperasi dari jurang kemiskinan.

Koperasi sukses, rakyat NTT terbebas dari kemiskinan.

*Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings