Pengacara Djoko Tjandra Bantah Berkolaborasi dengan Jenderal Polri

Pengacara Djoko Tjandra Bantah Berkolaborasi dengan Jenderal Polri
Prasetijo Utomo. (Foto: Istimewa)
Farouk Arnaz / FMB Kamis, 16 Juli 2020 | 12:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com — Kasus Djoko Soegiarto Tjandra yang sukses pergi dengan meninggalkan noda hitam bagi Polri memasuki babak baru.

Pengacara Djoko bernama Anita Kolopaking membantah jika dia menjalin komunikasi erat dengan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo.

Sebelumnya memang beredar screenshot (tangkapan layar) WhatsApp tertanggal 30 Maret 2020, di mana Anita aktif berkomunikasi dengan Prasetijo. Di situ mereka ‘berkolaborasi’ untuk Djoko.

Saat dicocokkan oleh Beritasatu.com, profile picture di tangkapan layar itu memang sama dengan nomor Prasetijo. Di situ tampak Prasetijo tengah berfoto dengan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Innalillah wainna Ilahi rojiuun. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah alasyiim. Allahu Akbar. Mohon didoakan atas pemberitaan di Twitter di mana HP saya itu di-hacked oleh orang yang tidak bertanggung jawab merusak nama baik saya dan menghancurkan karakter saya,” kata Anita saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (16/7/2020) terkait percakapannya itu.

Menurutnya, berita berikut foto dan video yang beredar sudah diretas. Semua yang dikeluarkan di publik merupakan pembunuhan karakter.

“Foto-foto itu adalah foto lama. Jadi dikemas jadilah itu berita sesuai kehendak aktor itu,” sambungnya.

Baca juga: Polri Keluarkan Surat Bebas Covid-19 untuk Djoko Tjandra

Dia menyebut mengapa ia difitnah. Djoko jelas tidak diinginkan. Sebagai pengacara Djoko, Anita juga tidak ingin ikut diserang. Aktor tersebut tidak menghendaki proses Peninjauan Kembali (PK) Djoko berjalan.

Seperti diberitakan, Brigjen Prasetijo dicopot dan kini ditahan provost karena membantu pelarian dengan mengeluarkan surat sakti untuk Djoko.

Lulusan Akpol 91 itu memuluskan jalan Djoko keluar Indonesia dengan meneken "surat sakti" dengan nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020.

Dalam surat tersebut Djoko diagendakan berangkat ke Pontianak, Kalimantan Barat dari Jakarta pada 19 Juni dan pulang 22 Juni 2020. Djoko ditulis sebagai konsultan.

Namun belum ada keterangan apakah Prasetijo juga punya peranan menghapus nama Djoko dari red notice Interpol.

Red notice Djoko sudah “hilang” sejak 2014. Selama ini red notice diurus oleh Ses. NCB yang berada di bawah Div Hubinter. Sebelum menjadi Korwas PPNS, Prasetijo diketahui berdinas di Div Hubinter Polri.

Baca juga: Bantu Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Resmi Ditahan

Djoko adalah buronan. Sehari sebelum putusan dibacakan, Djoko kabur dari Indonesia ke Papua Nugini. Belakangan ia disebut berganti kewarganegaraan di sana.

Yang menyakitkan, buronan Kejaksaan Agung sejak 2009 ini tiba-tiba muncul di Indonesia. Namanya kembali ramai diperbincangkan ketika ia mendaftarkan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020.

Ia pun ditetapkan buronan hingga hari ini. Keberadaannya kini tak lagi diketahui dan ia kembali membuat kontroversi baru setelah sempat mencetak KTP dan paspor Indonesia serta memperoleh dua surat sakti dari Polri.



Sumber: BeritaSatu.com