Komisi VI Restui Kucuran Dana PEN Rp 151,1 Triliun kepada BUMN

Komisi VI Restui Kucuran Dana PEN Rp 151,1 Triliun kepada BUMN
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (15/7/2020). (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Kamis, 16 Juli 2020 | 18:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi VI DPR RI telah menyetujui rencana pemerintah untuk mengucurkan dana sebesar Rp 151,1 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dana ini akan diberikan dalam tiga skema yakni penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 23,65 triliun, pencairan utang sebesar Rp 115,95 triliun, serta dana pinjaman sebesar Rp 11,5 triliun.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I Jakarta, Rabu (15/7/2020).

“Kami berharap kondisi ini dapat dimanfaatkan betul oleh para BUMN termasuk bisa menjaga dan maintenance infrastruktur, serta menjaga kondusifitas perusahaan. Jangan sampai terjadi kendala, karena situasi penanganan Covid-19 ini sangat membutuhkan berbagai instrumen korporasi yang ada di lingkungan BUMN,” ujar Aria.

Penyertaan Modal Negara

BUMN yang mendapatkan persetujuan skema PMN diimbau untuk mengutamakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Adapun BUMN yang memperoleh persetujuan PM antara lain PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun dengan tujuan pembiayaan jalan tol Trans Sumatera.

Kemudian, PT Permodalan Nasional Madani mendapatkan Rp 1,5 triliun untuk menjaga keberlangsungan program Mekaar yang menawarkan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

Penerima dana PMN lainnya termasuk PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dengan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk pengembangan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Baca juga: Langkah Erick Thohir Gandeng KPK Kawal Dana PEN Dinilai Tepat

Selanjutnya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 6 triliun guna meningkatkan kapasitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui penguatan modal pada PT Askrindo (UMKM dan KUR) dan PT Jamkrindo.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) memperoleh Rp 4 triliun. Dana ini akan digunakan untuk investasi yang tertunda karena keterbatasan dana di on farm dan off farm pabrik gula nasional.

Perum Pembangunan Perumahan Nasional nantinya akan mendapat kucuran dana sebesar Rp 650 miliar untuk membantu likuiditas perusahaan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan.

Terakhir, Rp 3,5 triliun ditujukan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk biaya operasional.

Pencairan Utang Pemerintah

Pada rapat tersebut, Komisi VI DPR RI menyetujui skema pencairan utang pemerintah sembilan BUMN.

Di antaranya adalah pencairan utang kepada Hutama Karya dengan Rp 1,88 triliun sebagai kekurangan pembayaran pemerintah terhadap pembelian lahan proyek jalan tol tahun 2016-2020.

Lalu, pencairan utang pemerintah pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA sebesar Rp 59,91 miliar untuk kekurangan penggantian pembebasan lahan proyek jalan tol Serang-Panimbang dari tahun 2018-2020.

Kemudian, PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 8,94 triliun untuk kekurangan penggantian pembebasan lahan proyek jalan tol.

Terdapat pula utang terhadap PT Jasa Marga (Persero) sebesar Rp 5,02 triliun untuk kekurangan pembayaran Pemerintah terkait pembelian lahan tahun 2016-2020.

KAI juga mendapat kekurangan pembayaran pemerintah terhadap kewajiban pelayanan publik sebesar Rp 257 miliar.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mendapat Rp 5,76 triliun untuk kekurangan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai penugasan pemerintah RI.

Perum Bulog akan mendapat Rp 566 miliar dalam pembayaran utang public service obligation (PSO) dari pemerintah.

Selanjutnya adalah PT Pertamina (Persero) senilai Rp 45 triliun dalam pembayaran kompensasi selisih harga jual eceran jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) premium tahun 2017 dan sebagian tahun 2018, belum termasuk cost of fund.

Sedangkan pencairan utang sebesar Rp 48,46 triliun kepada PT PLN ditujukan untuk kompensasi tarif tahun 2018 dan 2019 untuk menutup membayar selisih antara biaya penyediaan listrik dengan tarif yang ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, terdapat rencana pencairan utang pemerintah kepada PT Kimia Farma. Namun, utang sebesar Rp 1 triliun ini merupakan utang BPJS Kesehatan terkait penanganan Covid-19.

 

“Tapi dikembalikan ke BUMN dan Kimia Farma. Silahkan selesaikan langsung dengan pemerintah, sehingga tidak jadi bagian pencairan utang di DPR Komisi VI," kata Aria.

Pinjaman Dana

Dalam skema pencairan dana talangan atau pinjaman, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mendapat pinjaman Rp 3 triliun yang akan digunakan untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna.

Pinjaman sebesar Rp 8,5 triliun juga diberikan kepada PT Garuda Indonesia guna mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi.



Sumber: BeritaSatu.com