Kabareskrim: Jenderal yang Bikin Malu Polri Akan Dipidana
Logo BeritaSatu

Kabareskrim: Jenderal yang Bikin Malu Polri Akan Dipidana

Kamis, 16 Juli 2020 | 18:50 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Kabareskrim Komjen Listyo Sigit kembali bicara tentang kelakuan rekan seangkatannya Brigjen Prasetijo Utomo. Menurut Sigit mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim itu akan diseret ke pengadilan umum dengan pasal pidana.

“Jadi tidak ada lagi pandang bulu siapapun yang terlibat di dalamnya semuanya akan kita proses. Termasuk juga, bagaimana dia (Djoko) masuk kemudian dia melakukan apa saja. Siapa yang membantu dia, sampai dia keluar dari Indonesia. Semuanya akan kita telusuri,” kata Sigit di Mabes Polri, Kamis (16/7/2020).

Saat itu Sigit baru memimpin upacara pencopotan Prasetijo dari jabatannya. Namun, uniknya, sang lokon yang bikin citra Polri babak belur itu tak dihadirkan. Alasannya lulusan Akpol 1991 itu sedang sakit.

“Kita proses mulai dari penerbitan surat jalan, penggunaan surat jalan, termasuk juga bagaimana peristiwa hapusnya red notice dan juga bagaimana kemudian bisa (keluar) surat keterangan kesehatan (bebas Covid-19) atas nama JC yang tertulis di sana juga ditulis sebagai konsultan,” janjinya.

Apakah Prasetijo akan diseret ke pengadilan umum? “ Di kepolisian ada 3 jenis penanganan yaitu disiplin, kode etik, dan pidana. Terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka kita akan tindaklanjuti dengan proses pidana," tegas Listyo Sigit.

Seperti diberitakan Djoko pergi setelah sukses “mengobrak-abrik” dan meninggalkan noda hitam bagi Polri. Bayangkan saja dicarii sejak 2019 oleh Kejaksaan Agung namun ia dengan leluasa masuk ke Indonesia, mengurus KTP-Paspor, dan mendapatkan dua surat sakti dari Polri.

Yang lebih menyakitkan, sekaligus memalukan, Djoko mendapat karpet merah itu karena ‘sponsor’ dari Prasetijo. Jenderal bintang satu inilah yang berada dibalik dua surat sakti untuk lelaki berusia 69 tahun yang licin bak belut itu. Termasuk surat keterangan bebas Covid-19 yang ditandatangani oleh dokter H yang berdinas di Satkes Pusdokkes Polri.

Surat jalan dan surat bebas Covid-19 itu digunakan Djoko untuk bisa naik pesawat. Di masa pandemi ini seseorang memang diminta menunjukan surat jalan dan surat bebas covid bila naik pesawat.

Djoko adalah buronan. Sehari sebelum putusan dibacakan, Djoko kabur dari Indonesia ke Papua Nugini. Belakangan ia disebut berganti kewarganegaraan di sana.

Buronan Kejaksaan Agung sejak 2009 ini tiba-tiba muncul di Indonesia. Namanya kembali ramai diperbincangkan ketika ia mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020.

Ia pun kembali ditetapkan buron hingga hari ini. Keberadaannya kini tak lagi diketahui saat Djoko kembali membuat kontroversi baru.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

November, Kemendikbudristek Kembali Gelar Pekan Kebudayaan Nasional

Kemendikbudristek terus berupaya memberikan terobosan yang menarik dalam menghadirkan berbagai kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Cuaca Ekstrem Berpotensi Landa 27 Wilayah di Indonesia

BMKG memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem yang berpotensi melanda 27 wilayah di Tanah Air pada Senin (18/10/2021).

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Heart Fund Gandeng Octa Investama Berjangka Buka Perpusatakaan Sekolah di NTT

Salah satu perpustakaan yang dibangun Happy Hearts Indonesia yang berkolaborasi dengan Octa Investama Berjangka ada di SDN Sanpak, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

NASIONAL | 18 Oktober 2021

Dave Laksono: Densus 88 Antiteror Masih Sangat Dibutuhkan

Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan keberadaan Densus 88 Antiteror Polri masih sangat dibutuhkan.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

BNPT Apresiasi Kades di Lampung Selatan Laporkan 30 Warganya Terpapar NII

BNPT mengapresiasi Kepala Desa Sidodadi, Lampung Selatan, Asri Didik Marhadi yang telah melaporkan adanya 30 anak muda warga di desanya terpapar ideologi

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Berpotensi Korupsi, Politik Dinasti untuk Tutupi Borok Sebelumnya

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, politik dinasti berpotensi korupsi karena menutupi borok dan melanggengkan korupsi yang sebelumnya.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Limbah Makanan di Jatim Mencapai 7,4 Juta Ton per Tahun

Khofifah merekomendasikan masyarakat merencanakan menu makanan secara seksama, sehingga tidak ada yang terbuang.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Presiden Jokowi Apresiasi UDG XIV Menampilkan Keberagaman Budaya Nusantara

Presiden Joko Widodo mengapresiasi Utsawa Dharmagita (UDG) Tingkat Nasional XIV tahun 2021 yang menampilkan beragam budaya Nusantara.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Khofifah: Jatim Siap Jadi Tuan Rumah Konfrensi Internasional OIAA

Khofifah berharap, organisasi alumni Al-Azhar menjadi agen perubahan yang dapat memotivasi masyarakat untuk menggapai pendidikan setinggi mungkin.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

HUT Kota Singkawang, FIF Group Dukung Pembangunan Taman Cahaya Madani

Pembangunan Taman Cahaya Madani dilakukan dalam waktu dua bulan dengan didukung oleh dana sosial syariah FIF Group.

NASIONAL | 17 Oktober 2021


TAG POPULER

# Kasus Covid-19


# Piala Thomas


# Kereta Cepat


# Merah Putih


# Formula E



TERKINI
KOI Minta LADI Segera Selesaikan Urusan dengan WADA

KOI Minta LADI Segera Selesaikan Urusan dengan WADA

OLAHRAGA | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings