Anggota DPR Soroti Temuan BPK di Tiga Kementerian

Anggota DPR Soroti Temuan BPK di Tiga Kementerian
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu. (Foto: Istimewa)
Jayanty Nada Shofa / JNS Kamis, 16 Juli 2020 | 19:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi merugikan negara pada tiga kementerian. 

Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Kementerian Perhubungan (Kemhub), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT).

Hal ini disampaikan oleh Syaikhu pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi V mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I dan II tahun 2019 BPK RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Politisi PKS tersebut mengapresiasi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh ketiga kementerian tersebut.

"Saya mengapresiasi raihan WTP dari BPK. Pada Kemhub dan Kemdes PDTT, opininya sudah ajeg dalam beberapa tahun. Mudah-mudahan Kempupera ke depan bisa terus mempertahankan opini WTP. Terima kasih atas perjuangannya," ungkap Syaikhu.

Namun, ada sejumlah temuan BPK yang perlu ditindaklanjuti.

Di Kempupera, misalnya, terdapat revaluasi aset di atas Rp 5 miliar, sehingga terjadi kenaikan aset dari Rp 915 triliun menjadi Rp 1.896 triliun. Dengan ini, ada pajak yang harus dibayarkan Kempupera sebesar Rp 98,1 triliun.

"Kenaikan aset setelah revaluasi ini sangat signifikan. Harusnya ada pajak yang dibayarkan Kementerian PUPR," jelasnya.

Kemudian, Syaikhu berharap Kemdes PDTT dapat memperkuat sistem pengendalian intern untuk dapat menjamin keandalan proses administrasi.

Ia juga mendorong agar Kemdes PDTT menindaklanjuti temuan BPK lantaran temuan yang dapat dituntaskan baru 42,22%. Begitu pula dengan temuan tahun 2015 yang masih outstanding

Kepada Kemhub, Syaikhu menyoroti temuan strategis BPK mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas kewajiban penerbitan sertifikat registrasi uji tipe kendaraan bermotor (SRUT) pada APM 23 merek tahun 2017 sebanyak 5.987.772 unit kendaraan bermotor.

Nilainya dinyatakan sekitar Rp 683,75 miliar. Per Juni 2020, jumlah rekapitulasi utang yang telah terbayar baru sekitar Rp 149,18 miliar atau sebesar 21,82%.

"Piutang yang terbayar sangat rendah. Padahal di saat pemerintah butuh dana, pemasukan PNBP ini harus digenjot seoptimal mungkin," ujar Syaikhu.

Tak hanya itu, Syaikhu juga membahas tren kenaikan jumlah temuan maupun nilainya dari semester I ke semester II. Jumlah rekomendasi meningkat dari 1.026 menjadi 1.049. Nilai rekomendasi juga meningkat dari Rp 2,31 triliun menjadi Rp 2,99 triliun. Artinya, terdapat akumulasi temuan yang belum ditindaklanjuti.

"Jika kondisi seperti ini terus menerus maka bisa dipastikan akumulasi temuan akan semakin besar. Ini tidak boleh dibiarkan," tegas Syaikhu.

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya lima penyebab terjadinya temuan, yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, dan kelemahan sistem pengendalian intern.

"Temuan-temuan ini berpotensi untuk terjadinya kerugian negara. Harus secepatnya ditindaklanjuti,” tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com