Anggota DPR Soroti Temuan BPK di Tiga Kementerian
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Anggota DPR Soroti Temuan BPK di Tiga Kementerian

Kamis, 16 Juli 2020 | 19:35 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi merugikan negara pada tiga kementerian.

Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Kementerian Perhubungan (Kemhub), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT).

Hal ini disampaikan oleh Syaikhu pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi V mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I dan II tahun 2019 BPK RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Politisi PKS tersebut mengapresiasi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh ketiga kementerian tersebut.

"Saya mengapresiasi raihan WTP dari BPK. Pada Kemhub dan Kemdes PDTT, opininya sudah ajeg dalam beberapa tahun. Mudah-mudahan Kempupera ke depan bisa terus mempertahankan opini WTP. Terima kasih atas perjuangannya," ungkap Syaikhu.

Namun, ada sejumlah temuan BPK yang perlu ditindaklanjuti.

Di Kempupera, misalnya, terdapat revaluasi aset di atas Rp 5 miliar, sehingga terjadi kenaikan aset dari Rp 915 triliun menjadi Rp 1.896 triliun. Dengan ini, ada pajak yang harus dibayarkan Kempupera sebesar Rp 98,1 triliun.

"Kenaikan aset setelah revaluasi ini sangat signifikan. Harusnya ada pajak yang dibayarkan Kementerian PUPR," jelasnya.

Kemudian, Syaikhu berharap Kemdes PDTT dapat memperkuat sistem pengendalian intern untuk dapat menjamin keandalan proses administrasi.

Ia juga mendorong agar Kemdes PDTT menindaklanjuti temuan BPK lantaran temuan yang dapat dituntaskan baru 42,22%. Begitu pula dengan temuan tahun 2015 yang masih outstanding.

Kepada Kemhub, Syaikhu menyoroti temuan strategis BPK mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas kewajiban penerbitan sertifikat registrasi uji tipe kendaraan bermotor (SRUT) pada APM 23 merek tahun 2017 sebanyak 5.987.772 unit kendaraan bermotor.

Nilainya dinyatakan sekitar Rp 683,75 miliar. Per Juni 2020, jumlah rekapitulasi utang yang telah terbayar baru sekitar Rp 149,18 miliar atau sebesar 21,82%.

"Piutang yang terbayar sangat rendah. Padahal di saat pemerintah butuh dana, pemasukan PNBP ini harus digenjot seoptimal mungkin," ujar Syaikhu.

Tak hanya itu, Syaikhu juga membahas tren kenaikan jumlah temuan maupun nilainya dari semester I ke semester II. Jumlah rekomendasi meningkat dari 1.026 menjadi 1.049. Nilai rekomendasi juga meningkat dari Rp 2,31 triliun menjadi Rp 2,99 triliun. Artinya, terdapat akumulasi temuan yang belum ditindaklanjuti.

"Jika kondisi seperti ini terus menerus maka bisa dipastikan akumulasi temuan akan semakin besar. Ini tidak boleh dibiarkan," tegas Syaikhu.

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya lima penyebab terjadinya temuan, yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, dan kelemahan sistem pengendalian intern.

"Temuan-temuan ini berpotensi untuk terjadinya kerugian negara. Harus secepatnya ditindaklanjuti,” tutupnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jokowi Minta Libur Natal dan Tahun Baru Tak Berpotensi Tingkatkan Kasus Covid-19

Jokowi minta seluruh kepala daerah dapat mengelola dan mengatur libur Natal dan Tahun Baru yang dapat berpotensi menimbulkan peningkatan kerumunan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Arzeti Bilbina Resmikan BLK Komunitas di Ponpes Bahrul Hidayah Sidoarjo

Memperingati Hari Santri, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina meresmikan gedung BLK Komunitas di Ponpes Bahrul Hidayah, Sidoarjo.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Siang Ini

Almarhum Sudi Silalahi yang merupakan Mensesneg era Presiden SBY meninggal dunia di RSPAD pada Senin (25/10/2021) malam.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Temukan Kembali Kekayaan Sandang, Pangan, dan Papan Melalui PKN 2021

Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan akan kembali menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) pada 19 – 26 November 2021.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Rachel Vennya Hadiri Pemeriksaan Lebih Awal

Rachel Vennya telah selesai diperiksa terkait terkait data mobil Toyota Vellfire B 139 RFS miliknya yang tidak sesuai dengan database Polda Metro Jaya.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Suhajar Diantoro Ditunjuk Jadi Plt Sekjen Kemendagri

Suhajar Diantoro adalah staf ahli menteri bidang pemerintahan dan memiliki rekam jejak menjabat berbagai posisi strategis di Kemendagri.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Aplikasi Sitarung Jadikan Pembangunan di Sumsel Berkesinambungan

Kehadiran Sitarung ini untuk meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan di Sumatera Selatan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Waspada, Cuaca Ekstrem Akan Terjadi di 24 Wilayah Ini

Cuaca ekstrem berupa gelombang lebih dari 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Sunda bagian selatan, Selat Bali bagian selatan dan Selat Lombok bagian selatan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Ikuti Perkembangan Zaman, NU Miliki Media Sosial Khusus

Warga Nahdlatul Ulama (NU) kini memiliki media sosial NUchat.

NASIONAL | 26 Oktober 2021



TAG POPULER

# Fahri Hamzah


# LRT Tabrakan


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Tes PCR


# Taliban



TERKINI
Jokowi Minta Daerah Waspadai Lonjakan Kasus Sekecil Apa pun dan Kebut Vaksinasi

Jokowi Minta Daerah Waspadai Lonjakan Kasus Sekecil Apa pun dan Kebut Vaksinasi

KESEHATAN | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings