Apresiasi Mabes Polri, IPW Minta Persengkongkolan Jahat Lindungi Djoko Tjandra Tetap Diusut

Apresiasi Mabes Polri, IPW Minta Persengkongkolan Jahat Lindungi Djoko Tjandra Tetap Diusut
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane (Foto: istimewa)
Gardi Gazarin / RSAT Kamis, 16 Juli 2020 | 20:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Mabes Polri yang telah mencopot Brigjen Prasetijo Utomo. Namun pihaknya meminta dugaan suap di balik persekongkolan jahat melindungi buronan kakap Djoko Tjandra tetap harus diusut tuntas.

"Begitu juga Brigjen Nugroho Wibowo yang telah menghapus red notice  Djoko Tjandra harus dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada Beritasatu.com, Kamis (16/7/2020) malam.

Disebutkan dari penelusuran IPW "dosa" Brigjen Nugroho Wibowo lebih berat dibandingkan "dosa" Brigjen Prasetijo. Sebab melalui surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Brigjen Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Djoko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi.

Tragisnya, salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran pada  16 April 2020 kepada NCB Interpol Indonesia yang meminta pencabutan red notice atas nama Djoko Tjandra. Surat itu dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Brigjen Nugroho duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Begitu mudahnya, Brigjen Nugroho menghapus  red notice terhadap buronan kakap yang belasan tahun diburu itu.

Melihat fakta ini, IPW meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Djoko Tjandra. Jika Mabes Polri mengatakan pemberian surat jalan pada Djoko Tjandra itu adalah inisiatif individu Brigjen Prasetijo, IPW sangat  meragukannya.Sebab dua institusi besar di Polri terlibat "memberikan karpet merah" pada sang buronan, yakni Bareskrim dan Interpol. Kedua lembaga itu nyata-nyata melindungi Joko Tjandra.

Neta mempertanyakan apa mungkin ada gerakan gerakan individu dari masing masing jenderal yang berinsiatif melindungi Djoko Tjandra.

"Jika hal itu benar terjadi, betapa kacaunya institusi Polri. Apa mungkin kedua Brigjen itu begitu bodoh berinisiatif pribadi memberikan karpet merah pada Djoko Tjandra. Kenapa Brigjen Nugroho yang baru duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol begitu lancang menghapus red notice Djoko Tjandra. Apakah dia begitu digdaya bekerja atas inisiatif sendiri seperti Brigjen Prasetijo. Lalu, kenapa juga Dirjen Imigrasi tidak bersuara ketika Brigjen Nugroho melaporkan bahwa red notice Djoko Tjandra sudah dihapus," papar Neta.

Menurut Neta aksi diam para pejabat tinggi ini tentu menjadi misteri. Semua ini hanya bisa dibuka jika Presiden Jokowi turun tangan untuk membersihkan Polri, dengan cara membentuk Tim Pencari Fakta Djoko Tjandra.

"Tanpa itu semua, kasus Djoko Tjandra akan tertutup gelap karena tidak mungkin jeruk makan jeruk," ujar Neta.

Dikemukakan akibat ulah para jenderal itu, kasus Djoko Tjandra menjadi catatan hitam bagi Polri. Lembaga kepolisian yang seharusnya wajib menangkap buronan, malah melindungi sang buronan kakap, bahkan memberinya karpet merah.

Bagaimana pun sebagai pimpinan, Kapolri Idham Azis dan Kabareskrim Listyo Sigit harus bertanggungjawab terhadap kekacauan ini.

"Jika Mabes Polri mengatakan kasus ini adalah inisiatif jenderal pelaku, bisa disimpulkan betapa tidak berwibawanya Kapolri dan Kabareskrim sehingga jenderalnya bisa bertindak ngawur seperti itu," ujar Neta.

Ditambahkan institusi Polri harus diselamatkan dari ulah para jenderal yang bermental bobrok. Setelah Brigjen Prasetyo, kini  Brigjen Nugroho Wibowo juga harus segera dicopot dari jabatannya.



Sumber: BeritaSatu.com