SK Penetapan 11 Calon Anggota DPR-PB Dinilai Cacat Hukum Diminta Ditinjau Ulang

SK Penetapan 11 Calon Anggota DPR-PB Dinilai Cacat Hukum Diminta Ditinjau Ulang
Sekretaris Forum Komunikasi Pencari Keadilan, Fincentius Paulinus Baru (Foto: Istimewa)
Jeis Montesori / JEM Kamis, 16 Juli 2020 | 20:56 WIB

Manokwari, Beritasatu.com - Sekretaris Forum Komunikasi Pencari Keadilan Seleksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Papua Barat (DPR-PB) Fincentius Paulinus Baru mengatakan, bahwa Surat Keputusan (SK) Panitia Pelaksana (Pansel) Calon Anggota DPR-PB Melalui Mekanisme Pengangkatan Nomor : 15/K-P/2000 tanggal 5 Juli Tahun 2020, adalah  cacat hukum dan wajib ditinjau kembali oleh gubernur Papua Barat.

"SK tersebut cacat hukum, dan wajib ditinjau kembali oleh gubernur Papua Barat selaku pembina politik dan pembina masyarakat di Provinsi Papua Barat," kata Fincentius kepada wartawan, Kamis (16/7/2020).

Fincentius yang akrab dipanggil Paul mengatakan, SK tersebut cacat hukum karena bertentangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme otonomi khusus, yang dilakukan oleh pansel.

Disebutkan, ada lima jenis pelanggaran hukum dalam SK tersebut. Pertama, penetapan 2 orang nama calon terpilih yang terlibat sebagai pengurus partai politik, antara lain pengurus Partai Hanura dan PDI-P periode 2015-2020.

Hal tersebut, kata Paul, bertentangan dengan ketentuan Pasal (4) Ayat (2) huruf (o) dalam Perdasus, yang menyebutkan, bahwa tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dan/atau dicalonkan sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRPB maupun DPRD di tingkat kabupaten/kota.

Kedua, penetapan calon yang umurnya sudah lewat, hal ini bertentangan dengan Pasal (4) Ayat (2) huruf (f) dalam Perdasus, yang mengatur harus berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mengikuti musyawarah masyarakat adat.

Ketiga, penetapan calon yang berstatus PNS, hal ini bertentangan dengan pasal (4) ayat (2) poin (q). Keempat, penetapan SK Pansel Nomor 15/K-P/2020 yang sengaja menghilangkan empat nama calon peserta yang telah mengikuti seleksi sejak tahap pertama hingga akhir.

Kelima, kata Paul, adalah tata cara penilaian berdasarkan ranking per daerah pengangkatan yang keliru yang tidak sesuai dengan geostrategi politik demografi sosial kultur masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat.

"Dari kelima aspek ini, benar-benar pansel telah melakukan pelanggaran hukum dan kejahatan administrasi,"  kata Paul.

Senada dengan itu,  Sahaji Refideso selaku ketua forum menyatakan bahwa apa yang dijelaskan Paul adalah benar, dan itu adalah kesalahan yang harus dipandang penting untuk segera gubernur memanggil pansel dan pihak-pihak terkait.

"Gubernur harus merevisi dan bila perlu diadakan pemilihan ulang atau menggugurkan nama-nama yang bermasalah sebelum menteri dalam negeri mengeluarkan SK peresmian dan pelantikan. Ini kewenangan gubernur," kata Sahaji Refideso.

 Sahaji Refideso mengatakan, pengangkatan anggota DPR-PB juga harus mempertimbangkan keterwakilan dari Kabupaten Raja Ampat yang adalah wilayah teritorial terluar dari provinsi Papua Barat dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain.

"Raja Ampat harus ada perwakilannya di DPR Papua Barat melalui mekanisme otsus (otonomi khusus)," kataRefideso.

Ia mengatakan, kalau Raja Ampat tidak ada perwakilan masyarakatnya di DPR-PB, nanti siapa yang mengerti dan mau bicara kepentingan Orang Asli Papua (OAP) Raja Ampat di parlemen.

"Saya berharap gubernur Papua Barat dan Menteri Dalam Negeri tidak terburu-buru mengeluarkan SK pelantikan sebelum nama-nama bermasalah ini diperbaiki, sehingga tidak menimbulkan gugatan hukum kepada pemerintah seperti kasus MRP Papua Barat beberapa bulan lalu sambungnya menutupi pembicaraan," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com