DPR dan Pemerintah Sepakat Konsep RUU BPIP Tidak Segera Dibahas
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

DPR dan Pemerintah Sepakat Konsep RUU BPIP Tidak Segera Dibahas

Kamis, 16 Juli 2020 | 15:01 WIB
Oleh : Robertus Wardi / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak akan dibahas dalam waktu dekat. Pembahasan baru dilakukan setelah DPR dan pemerintah menerima masukan dari seluruh komponen bangsa. Puan juga berharap polemik RUU yang dulunya bernama Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dapat dihentikan.

“DPR dan pemerintah sudah sepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan, sekali lagi, tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran dan kritik,” kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Puan menyampaikan itu bersama Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Turut hadir empat wakil ketua DPR yakni Muhaimin Iskandar, Rahmat Gobel, Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Menurut Puan, kehadiran RUU BPIP memang menjadi kebutuhan hukum untuk memperkokoh pembinaan Pancasila. “DPR dan pemerintah berharap agar setelah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR ini, segala pertentangan pemikiran dan sikap terkait RUU HIP sudah bisa diakhiri dan kita kembali hidup rukun damai dan kompak melawan Covid-19,” ujarnya.

Puan juga mengungkap konsep RUU BPIP dari pemerintah yang dibawa Mahfud. Puan menegaskan substansi RUU BPIP berbeda dengan RUU HIP. Dijelaskan RUU BPIP terdiri atas tujuh bab dan 17 pasal, sedangkan RUU HIP 10 bab dan 60 pasal.

Selain itu, RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, struktur kelembagaan BPIP. Dia menambahkan, pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila sudah dihilangkan. “Dalam konsiderans mengingat juga sudah ada TAP MPRS XXV/1966 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Mahfud. “Kami di dalam RUU ini, kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila maka TAP MPRS XXV/1966 itu harus menjadi pijakannya. Itu ada dalam RUU ini menjadi menimbang butir 2, sesudah UUD 1945,” kata Mahfud.

Mahfud menuturkan pemerintah juga memastikan Pancasila yang disahkan 18 Agustus 1945, dipakai dalam RUU BPIP. Dia menyatakan Pancasila itu yang sekarang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

“Kami tekankan bahwa soal Pancasila yang kita pakai secara resmi itu di sini kami cantumkan di dalam Bab I, Pasal 1 butir 1. Bahwa Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut pemerintah bersama DPR sepakat akan segera membuka dokumen RUU BPIP kepada publik. DPR dapat memasukkan konsep itu melalui situs untuk diakses media dan masyarakat.

“Nah ini adalah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR. Tadi kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengeritisinya, silakan,” tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Eks Wali Kota Medan Mulai Jalani Hukuman di Lapas Tanjung Gusta

Jaksa Eksekutor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta, Medan, Kamis (16/7/2020).

NASIONAL | 16 Juli 2020

Bakamla: Situasi Laut Cina Selatan Terus Menghangat

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia perkembangan situasi keamanan laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan terus menghangat.

NASIONAL | 16 Juli 2020

GP Ansor dan Masyarakat Dayak Kolaborasi Perkuat Pancasila

Pelaksanaan Pancasila harus semakin diperkuat, sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Buntut Kasus Djoko Tjandra, Propam Periksa Ses NCB-Interpol

Ses NCB-Interpol Brigjen Nugroho Wibowo juga turut diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri terkait kasus Djoko Tjandra.

NASIONAL | 16 Juli 2020

SK Penetapan 11 Calon Anggota DPR-PB Dinilai Cacat Hukum Diminta Ditinjau Ulang

Disebutkan, ada lima jenis pelanggaran hukum dalam SK tersebut.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Apresiasi Mabes Polri, IPW Minta Persengkongkolan Jahat Lindungi Djoko Tjandra Tetap Diusut

IPW meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Djoko Tjandra.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Vonis Wawan Tidak TPPU, KPK Hormati Putusan Hakim

KPK menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Tubagus Chaeri Wardana yang dinyatakan tidak terbukti melakukan TPPU.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Jumlah Korban Jiwa Banjir Luwu Utara Jadi 30 Orang

Hingga Kamis (16/7/2020), sebanyak 30 jiwa menjadi korban banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Memberantas Korupsi di Indonesia Merupakan Perjuangan yang Panjang

Birokrasi digoda oleh swasta, swasta menggoda birokrasi, atau birokrasi minta digoda swasta.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Ahli Pembangun Integritas di Indonesia Masih Minim

Ahli pembangun integritas memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi di sektor swasta.

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS