KPK: Wacana Tim Pemburu Koruptor Tak Sesuai Semangat Perampingan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK: Wacana Tim Pemburu Koruptor Tak Sesuai Semangat Perampingan

Minggu, 19 Juli 2020 | 11:22 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor dinilai tak sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango kepada wartawan, Minggu (19/7/2020).

Nawawi mengatakan, semangat Presiden saat ini adalah perampingan organisasi lembaga dan komisi dalam rangka penghematan anggaran negara. Untuk itu, langkah Mahfud mengaktifkan tim pemburu koruptor dinilai Nawawi tak sejalan dengan semangat Jokowi tersebut.

"Tentu saja bertolak belakang dengan semangat 'perampingan' badan dan komisi yang sedang digaungkan pemerintah," kata Nawawi.

Apalagi, kata Nawawi, sudah ada lembaga penegak hukum, termasuk KPK yang bertugas memburu koruptor dan menelusuri aset-aset hasil korupsi.

"Tugas memburu koruptor dan pencarian aset itu sudah terlekat (ambsalve) pada aparat penegak hukum tipikor terkhusus KPK," katanya.

Nawawi mengatakan, tim pemburu koruptor di masa lalu sudah terbukti tidak efektif dalam membekuk paran koruptor yang buron. Untuk itu, ketimbang mengaktifkan kembali tim yang sudah 'almarhum' tersebut, Nawawi menilai Mahfud MD selaku Menko Polhukam seharusnya memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum.

"Kita seharusnya belajar dari sepak terjang keberadaan tim itu di masa lalu yang nyatanya tidak menunjukkan hasil guna. Tugas 'Menko' itu membangun 'koordinasi' bukan melahirkan kembali 'tim' yang sudah almarhum," kata Nawawi.

Nawawi menyatakan, skandal terpidana dan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra menjadi cermin betapa buruknya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Diketahui Djoko yang buron sejak 2009 kembali ke Tanah Air tanpa terdeteksi. Joko sempat membuat KTP elektronik yang dipergunakannya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Tak hanya itu, Djoko juga sempat membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 23 Juni 2020, meski dicabut seminggu kemudian. Bahkan, belakangan Djoko diketahui dapat berkeliaran dengan bebas dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat 'berkat' surat jalan yang dikeluarkan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo. Setelah mengobrak-abrik maruah sejumlah lembaga di Indonesia, Djoko Tjandra seakan kembali 'menghilang' hingga saat ini.

"Kasus Djoko Tjandra jelas-jelas merupakan cermin buruknya 'koordinasi' antar aparat penegak hukum dan badan lembaga lain terkait," tegasnya.

Menurut Nawawi, Mahfud MD selaku Menko Polhukam memiliki peran penting untuk memperbaiki koordinasi lembaga penegak hukum dan lembaga terkait. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya skandal Joko Tjandra.

"Di sinilah peran Prof Mahfud selaku Menko Polhukam dibutuhkan untuk membangun 'koordinasi' yang rapuh tersebut, dan bukan dengan 'melahirkan' kembali tim baru," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Prasetijo, Jenderal “Pemain” dengan Banyak Kasus

“Saat Prasetijo masih jadi Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, ia main kasus tanah. Akhirnya dicopot dan dipindah, padahal harusnya naik Kombes".

NASIONAL | 19 Juli 2020

Kempupera Bangun Rusunawa Ponpes Wali Songo di Poso

Rusunawa tersebut diharapkan dapat membantu para santri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak selama menuntut ilmu agama di Ponpes tersebut.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Waspadai Penebar Kebencian dan Perusak Kedamaian di Indonesia

Perlu ada upaya bersama dari para tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk bisa membuat masyarakat menjadi tetap rukun menjaga persatuan dan kedamaian.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Imbas Covid-19, Penjualan Hewan Kurban Turun 50%

Penjualan hewan kurban pada tahun ini mengalami penurunan hingga 50 persen.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Mendagri Minta Pemda Masifkan Gerakan Sejuta Masker

Pilkada 2020 dinilai merupakan momentum tepat untuk mengimplementasikan gerakan menekan penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Lumbung Pangan Nasional Jadi Solusi Ketergantungan Impor

Food Estate dinilai bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketergantungan impor pangan.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Provinsi Riau Dijadikan Model Pencegahan Karhutla

Provinsi Riau dinilai memiliki kondisi cuaca unik dengan dua kali musim kemarau dalam satu tahun.

NASIONAL | 18 Juli 2020

228 Bandar Narkoba Dipindah ke Lapas Super Ketat di Nusakambangan

Ratusan narapidana bandar narkotika itu ditempatkan di lapas supermaksimum dengan tipe one man one cell.

NASIONAL | 18 Juli 2020

Anjungan Dukcapil Mandiri Permudah Layanan Masyarakat

Masyarakat yang ingin menggunakan ADM bisa datang ke Dinas Dukcapil terdekat.

NASIONAL | 18 Juli 2020

KRI Yos Sudarso Tangkap 2 Kapal Ikan Vietnam

Kedua kapal ikan Vietnam dengan 10 ABK itu langsung digelandang ke Lanal Ranai untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut.

NASIONAL | 18 Juli 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS