Lembaga Adat Minta Istilah Wisata Diganti dengan Saba Budaya Baduy
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Lembaga Adat Minta Istilah Wisata Diganti dengan Saba Budaya Baduy

Minggu, 19 Juli 2020 | 21:49 WIB
Oleh : Laurens Dami / JAS

Serang, Beritasatu.com - Lembaga Adat Baduy membantah telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta kawasan Baduy dihapus dari peta destinasi wisata. Lembaga Adat Baduy hanya meminta mengganti istilah wisata Baduy dengan Saba Budaya Baduy.

Para tokoh adat Baduy menegaskan bahwa surat yang dikirim ke Presiden yang ramai diberitakan media sama sekali tidak mewakili Lembaga Adat Baduy. Karena, Lembaga Adat Baduy merasa tidak pernah memberi kuasa kepada siapa pun untuk mengirim surat kepada Presiden Jokowi.

Hal tersebut terungkap dalam Musyarawah Lembaga Adat Baduy, di Kampung Kaduketug, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Sabtu (18/7/2020).

Musyawarah adat tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat Lembaga Adat Baduy. Dari Baduy Dalam hadir Jaro Tangtu: Jaro Alim (Cikeusik), Jaro Sami (Cibeo), Jaro Damin (Cikartawana), Barisan Salapan, Tangkesan, Jaro Tanggungan 12, Jaro Tujuh, Jaro Dangka, Jaro Pamarentah, para Panggiwa, dan Kokolot Kampung/Lembur.

Lembaga Adat Baduy juga mengundang pihak luar, yakni Kepala Seksi Pengembangan SDM Dinas Pariwisata Banten, Rohendi dan Pendamping Komunitas Adat Baduy, Uday Suhada.

Musyawarah adat diawali dengan pembahasan masalah surat ke Presiden, bahwa itu bukan kuasa dari lembaga adat. Kemudian melakukan pembahasan tentang adanya permohonan maaf dari Antiwin, warga Baduy yang selama ini sering membantu Heru dan kawan-kawan (pihak yang mengklaim mendapat mandat dari Lembaga Adat Baduy). Keputusannya, Lembaga Adat Baduy menerima permohonan maaf tersebut.

Musyawarah kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sejumlah masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat Baduy.

Uday Suhada selaku pendamping komunitas adat Baduy mengatakan persoalan yang dihadapi masyarakat adat Baduy ada lima:

Pertama, Lembaga Adat Baduy menegaskan menolak istilah wisata dan menggantinya dengan Saba Budaya Baduy.

Kedua, Perdes Nomor 1 Tahun 2007 tentang Saba Budaya dan Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy) harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Ketiga, Lembaga Adat Baduy ingin mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk membantu menyediakan lahan buffer zone (penyangga) agar hutan adat atau Leuweung Kolot bisa lebih terjaga dari tangan-tangan yang merusak hutan tersebut.

Keempat, Lembaga Adat Baduy meminta kepada Pemerintah Pusat dan daerah untuk memberikan hak warga Baduy Luar agar kolom agama di KTP mereka dituliskan Sunda Wiwitan.

Kelima, Lembaga Adat Baduy meminta agar aparat penegak hukum menegakkan hukum dan menindak siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hukum adat Baduy.

“Saya sampaikan pertanyaan kepada para pemangku adat Baduy, apakah diperbolehkan dibentuk sebuah lembaga atau institusi Pusat Informasi Baduy (PIB). Alhamdulillah jawabannya boleh. Bahkan lembaga adat menyambut baik konsep itu,” ujar Uday.

Menurut Uday, PIB diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan Lembaga Adat Baduy, kepentingan Pemerintah Pusat dan daerah, serta kepentingan pihak lainnya.

“Salah satunya menertibkan para tour guide atau pemandu wisata yang membawa tamu ke Baduy. Mereka harus dibekali kemampuan dan pengetahuan perihal berbagai aturan tentang Saba Budaya Baduy,” ujar Uday.

Lebih lanjut Uday menjelaskan, musyawarah Lembaga Adat Baduy kemudian dilanjutkan bersama Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya; Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hari Santosa; Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Munawir; Kapolres Lebak AKBP Firman Andreanto; Asda II Lebak Budi Santoso; Kepala Dinas Pariwisata Lebak Imam Rismahayadin dan Muspika Leuwidamar.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hari Santosa, mengatakan Kementerian Pariwisata juga punya konsep yang namanya sustainable tourism untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan budaya.

“Budaya itu tetap eksis dan bertahan seperti yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Soal Pusat Informasi Badut bisa di mana saja. Bisa berbentuk sistem informasi (aplikasi), sehingga siapa yang mau datang, kapan, bisa mengontrol jumlah kunjungan. Karena ribuan yang datang itu belum tentu memberikan manfaat,” ujarnya.

Hari Santoso mengatakan, salah satu cara untuk menjaga kearifan lokal dengan memanfaatkan teknologi, selama tidak mengganggu lembaga adat.

“Mungkin ada nilai-nilai sakral yang harus kita jaga. Mungkin ada waktu-waktu tertentu tutup atau libur. Saya sangat menghormati budaya termasuk agama lokal. Agama yang warga Baduy anut itu kita tidak boleh melarang. Karena warga Baduy juga menghormati agama kita, maka harus kita balas dengan penghormatan," kata Hari.

"Masyarakat Baduy ini adalah salah satu contoh yang menjaga kelestarian alam. Jadi ini masukan yang akan saya bawa, bahwa permintaan lembaga adat Baduy adalah bukan wisata, tetapi Saba Budaya atau silaturahmi budaya. Bahwa desa ini ingin berstatus desa adat yang menerapkan sustainable tourism development. Dan mengenai Pusat Informasi Baduy itu kita bisa implementasikan,” tambah Hari.

Sementara itu, Kepala Balai TNGHS Munawir menjelaskan sehari setelah ramainya berita surat kepada Presiden itu ada rapat dengar pendapat (RDP) antara KLHK dengan Komisi IV DPR RI.

“Salah satu poin hasil RDP tersebut yakni meminta KLHK mengawal tentang isu yang kemarin itu (Baduy dihapus dari peta destinasi wisata). Kami akan segera melaporkan hasil pertemuan ini bahwa ternyata buffer zone sangat dibutuhkan masyarakat adat Baduy. Dan kami sangat menghormati permintaan Lembaga Adat Baduy soal Saba Budaya Baduy,” ujarnya.

Selanjutnya, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menegaskan bahwa Pemkab Lebak sudah mengajukan permohonan kepada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal agar bisa mendaftarkan Desa Kanekes sebagai Desa Adat, tetapi Kementerian Desa belum mengabulkannya.

“Dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan KLHK kiranya berkenan menyampaikan aspirasi masyarakat Baduy terkait dengan kolom agama di KTP. Kedua adalah perubahan register di Kementerian Desa. Ketiga terkait dengan buffer zone untuk melindungi tanah ulayat," kata Iti.

"Terkait penerapan Perdes Saba Budaya Baduy, kami dari Pemkab Lebak akan support, membantu menyosialisasikannya. Termasuk juga para tour guide harus terdaftar di Lembaga Adat ketika membawa tamu untuk Saba Budaya Baduy. Masalah retribusi, kami serahkan semuanya ke lembaga adat, untuk kepentingan lembaga adat,” tambah Iti.

Iti mengatakan, usulan Pusat Informasi Baduy, akan didukung penuh oleh Pemkab Lebak. “Kita konsisten bahwa masyarakat adat Baduy ini wajib kita lindungi bersama,” tegas Iti.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

BNPB: Terdapat 75 Titik Pengungsian di Luwu Utara

Hingga saat ini sudah ada 75 titik lokasi pengungsian korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Robot Buatan Mahasiswa Polines, Pengganti Perawat Pasien Covid-19

Tim robotik Politeknik Negeri Semarang (Polines) berhasil menciptakan robot pengganti tenaga medis untuk melayani pasien Covid-19.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Kemsos Permudah BST di Wilayah Terpencil dan Sulit Dijangkau

Kemsos salurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada 1.373 Kepala Keluarga komunitas adat terpencil Suku Anak Dalam di Jambi.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Hakim Bisa Tidak Menerima PK Djoko Tjandra

Hakim bisa tidak menerima PK yang diajukan Djoko Tjandra jika yang bersangkutan kembali mangkir dalam persidangan Senin (19/7/2020).

NASIONAL | 19 Juli 2020

Gemasu Apresiasi Gubernur Sumut Tangani Covid-19

Upaya 3T oleh pemerintah mempercepat proses penanganan Covid-19.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Gandeng Orang Tua, Starcross Kampanyekan Produk Lokal

Vokalis Shaggydog, Heruwa, yang juga hadir, menilai kolaborasi yang dihasilkan Starcross dengan Orang Tua cukup sinergis.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Dana Rp 2,7 Triliun Diberikan untuk 21.000 Pesantren

Dananya sudah di Menteri Agama dan harus selesai dalam satu hingga dua bulan ini.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Pemprov Sumut Antisipasi Dampak Terburuk Covid-19

Agar tidak masuk skenario berat, Pemprov Sumut sedang berusaha mengejar pertumbuhan ekonomi naik 3 persen di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Perampingan Eselon Ciptakan Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi

"Perampingan eselon sampai akhir Juni 2020, sudah 60 persen. Sekarang tinggal di beberapa K/L dan pemda.Target kami pada Desember 2020 tuntas," kata Tjahjo.

NASIONAL | 19 Juli 2020

Skandal Djoko Tjandra Dapat Dikategorikan Obstruction of Justice

Para pihak yang membantu Djoko Tjandra dinilai telah melecehkan sistem peradilan pidana di Indonesia.

NASIONAL | 19 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS