Kepercayaan Publik Merosot, KPK Introspeksi Diri
INDEX

BISNIS-27 537.873 (-1.54)   |   COMPOSITE 6307.13 (-48.56)   |   DBX 1215.21 (-5.42)   |   I-GRADE 185.638 (-0.44)   |   IDX30 533.814 (-2.1)   |   IDX80 142.76 (-0.73)   |   IDXBUMN20 425.411 (-4.99)   |   IDXESGL 147.067 (-0.47)   |   IDXG30 144.927 (0.21)   |   IDXHIDIV20 469.552 (-2.43)   |   IDXQ30 151.508 (0.19)   |   IDXSMC-COM 286.952 (-2.83)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (-1.26)   |   IDXV30 144.532 (-2.19)   |   INFOBANK15 1076.36 (2.19)   |   Investor33 457.615 (-2.19)   |   ISSI 184.91 (-1.68)   |   JII 650.972 (-4.67)   |   JII70 227.363 (-1.7)   |   KOMPAS100 1270.4 (-8.29)   |   LQ45 991.58 (-3.63)   |   MBX 1739.82 (-14.27)   |   MNC36 337.819 (-1.76)   |   PEFINDO25 325.262 (6.76)   |   SMInfra18 322.474 (-5.58)   |   SRI-KEHATI 391.563 (-2.01)   |  

Kepercayaan Publik Merosot, KPK Introspeksi Diri

Rabu, 22 Juli 2020 | 16:18 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan hasil survei Indikator yang menyebut tingkat kepercayaan publik kepada KPK menurun dari 81,3 persen menjadi 74,3 persen menjadi cermin bagi Lembaga Antikorupsi. Dikatakan Nawawi, hasil survei yang menempatkan posisi KPK berada di bawah lembaga lain seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung itu menjadi masukan yang penting bagi KPK dalam memperbaiki kinerja ke depan.

"KPK melihat survei tersebut sebagai cermin. Jadi kami hargai pendapat masyarakat yang tergambar dari persepsi responden survei. Saya juga memahami, mengacu ke Pasal 20 UU 30 tahun 2002 yang sudah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK bertanggungjawab pada publik dalam pelaksanaan tugas. Jadi respon dan masukan dari masyarakat itu kami pandang penting," kata Nawawi melalui keterangan, Rabu (22/7/2020).

Nawawi mengatakan, keseriusan KPK dalam mendengar masukan masyarakat ditunjukkan dengan mendengar langsung paparan dari Indikator dan Litbang Kompas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan kepercayaan publik tersebut. Dari paparan kedua lembaga itu, KPK mengidentifikasi sejumlah saran positif. Beberapa saran itu, yakni KPK diminta memperhatikan dan tetap menjaga komunikasi dengan critical mass atau masyarakat yang selama ini sangat concern dengan KPK.

"Membuktikan juga pada publik bahwa KPK terus bekerja memberantas korupsi dalam kerangka enam tugas KPK, termasuk Penindakan dan Pencegahan tentu saja," katanya.

Selain itu, Nawawi mengaku, pihaknya juga mencermati hasil disampaikan narasumber dari Litbang Kompas. Meskipun, kata Nawawi terdapat perdebatan tentang metodologi daring yang digunakan untuk survei 2020.

"Saat itu disampaikan ada 5 faktor yang berpengaruh pada persepsi publik pada KPK, yaitu kondisi penegakan hukum nasional, independensi dan kemampuan penegak hukum, keterkaitan dengan situasi politik, kemampuan OTT, dan faktor kelembagaan KPK. Untuk faktor kelembagaan KPK tersebut termasuk diantaranya bagaimana publik menilai Pimpinan KPK, dan persepsi terhadap Juru Bicara atau pejabat lain di KPK dalam berkomunikasi ke publik," katanya.

Untuk Nawawi mengatakan, hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga merupakan wujud peran serta masyarakat untuk menjaga dan mencintai KPK. Meskipun tidak dalam konteks berlomba dengan instansi lain, Nawawi memastikan KPK akan semaksimal mungkin melakukan koreksi ke dalam agar publik mempercayai kerja KPK sepenuhnya.

"Kami sadar, pemilik KPK yang sesungguhnya adalah masyarakat Indonesia. Pimpinan, Dewas dan seluruh pegawai akan menjalankan amanat di KPK ini sebaik-baiknya," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sidang Daring Jadi Pilihan Paling Realistis Saat Pandemi Covid-19

Diperlukan standardisasi mengenai sidang daring dalam masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Maria Pauline Dicecar 27 Pertanyaan

Penyidik Polri ajukan 27 pertanyaan kepada Maria Pauline Lumawa.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Subur Sugiarto, Napi Teroris yang Divonis Seumur Hidup, Meninggal

Subur dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme dengan membantu pelarian atau menyembunyikan Noordin M Top.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Bantu Djoko Tjandra, Prasetijo Utomo Terancam Hukuman 9 Bulan sampai 6 Tahun Penjara

Setelah dicek pasal 263 KUHP diancam 6 tahun penjara, Pasal 426 KUHP 4 tahun, dan Pasal 221 KUHP bahkan hanya 9 bulan.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Gereja Katolik di Medan Diwajibkan Tampung Jemaat 20% Saat Beribadah

Sebelum dinyatakan positif Covid-19, Uskup Agung Kornelius Sipayung beberapa kali melakukan perjalanan dan pertemuan dengan umat di sejumlah daerah.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Polisi Tangkap 4 Pelaku Penganiayaan Relawan Pemakaman Covid-19 di Kalteng

Polisi terus mendalami kasus penganiayaan keempat relawan untuk mencari pelaku lainnya.

NASIONAL | 22 Juli 2020

PTPP Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Luwu Utara

PTPP kerahkan 2 excavator dan 5 dump truck bantu korban banjir di Luwu Utara.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Belum Ada Penyebaran Covid-19 di Kantor Pemerintah dan Swasta di Bengkulu

Penyemprotan disinfektan dilakukan Satgas Covid-19 Bengkulu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di lingkungan perkantoran.

NASIONAL | 22 Juli 2020

Polri Harus Pidanakan Jenderal Polisi yang Terbukti Terlibat Pelarian Djoko Tjandra

"Banyak pihak mendukung pimpinan Polri untuk proses sanksi pidana," ujar Agus Yohanes,

NASIONAL | 22 Juli 2020

Dompet Dhuafa-Tokopedia Gelar Rapid Test Massal Bagi Dhuafa di 17 Provinsi

Kegiatan Test Covid Mobile diawali dari Surabaya dan wilayah Jawa Timur lainnya yang dioperatori tim Dompet Dhuafa Jawa Timur bersama pemerintahan daerah setempat, pada Rabu (22/7)

NASIONAL | 22 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS