Kemhan Akui Dana Negara Masuk Rekening Pribadi Atase
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (0.2)   |   COMPOSITE 6359.21 (11.43)   |   DBX 1342.2 (24.41)   |   I-GRADE 184.288 (-0.3)   |   IDX30 516.126 (-0.7)   |   IDX80 138.807 (-0.33)   |   IDXBUMN20 408.536 (-2.89)   |   IDXESGL 142.044 (-0.25)   |   IDXG30 145.076 (0.14)   |   IDXHIDIV20 455.222 (-0.88)   |   IDXQ30 147.857 (-0.01)   |   IDXSMC-COM 298.089 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (-1.32)   |   IDXV30 136.649 (-0.85)   |   INFOBANK15 1071.96 (1.29)   |   Investor33 444.599 (-0.31)   |   ISSI 184.85 (-0.31)   |   JII 633.797 (-1.51)   |   JII70 223.435 (-0.51)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.94)   |   LQ45 967.658 (-1.31)   |   MBX 1728.33 (-1.73)   |   MNC36 329.04 (-0.3)   |   PEFINDO25 326.697 (0.91)   |   SMInfra18 315.108 (-1.73)   |   SRI-KEHATI 378.138 (-0.15)   |  

Kemhan Akui Dana Negara Masuk Rekening Pribadi Atase

Jumat, 24 Juli 2020 | 06:07 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Biro (Karo) Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen Djoko Purwanto membenarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya dana negara masuk ke rekening pribadi. Dia menegaskan dana itu masuk ke rekening pribadi Atase Pertahanan (Athan).

“Anggaran yang masuk ke rekening pribadi itu berkaitan dengan kegiatan Atase-Atase Pertahanan (Athan) di seluruh dunia. Dalam pelaksanaan tugas di luar negeri, para Athan membutuhkan pengiriman dana kegiatan yang segera dan cepat,” kata Djoko di Kemhan, Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Ia mengklarifikasi hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 yang dilakukan BPK. Hasilnya terdapat lima kementerian/lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN. Salah satunya adalah Kemhan sebesar Rp 49,129 miliar. Dana itu berupa rekening bank yang belum dilaporkan atau belum mendapat izin dari Menteri Keuangan.

Djoko menjelaskan proses perizinan pembukaan rekening dinas Athan sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Namun karena proses kegiatan harus segera dan cepat untuk kegiatan para athase pertahanan di luar negeri, maka secara administrasi belum dilaporkan. Maka pada pemeriksaan 2019 akhirnya ditemukan beberapa penggunaan anggaran yang belum dilaporkan karena kegiatan operasional Athan harus berjalan sambil menunggu anggaran negara yang tersedia. Model ini seperti sistem reimburse yaitu dibayar setelah adanya kegiatan.

Di tempat terpisah, pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis mengatakan, sebenarnya ada dana operasional yang dimiliki tiap atase pertahanan. Namun, dia meminta untuk dilihat dulu setiap kasusnya.

“Apakah dalam pelaksanaan tahun anggaran masih kurang? Artinya ada pos lain yang diambil atau dipinjam. Makanya ketika ada pengiriman ke rekening pribadi, yang jadi pertanyaan apakah pengiriman tersebut untuk mengganti reimbursement dana dari sumber lain atau untuk membiayai operasional lainnya. Ini yang mesti ditelusuri," kata Beni.

Ia menjelaskan atase pertahanan di luar negeri memiliki fungsi diplomasi pertahanan, sekaligus mencari informasi. Dengan adanya operasi seperti itu memerlukan biaya yang sangat banyak.

"Jadi biaya operasional di lapangan, bisa saja ada yang tidak terduga, tetapi mestinya sudah ada alokasi untuk dana kontijensi yang cukup besar," tutur Beni.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gempa Magnitudo 4,1 Guncang Luwu

Sejsk kemarin gempa bumi sudah tiga kali mengguncang Kabupaten Luwu.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Cabut Bibit Radikal dari Generasi Penerus Bangsa

Juru bicara Badan Intelijen Negara, Wawan Hari Purwanto menilai anak-anak dan remaja pada rentang usia 17-24 tahun adalah sasaran empuk kelompok radikal.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Kihajar 2020 Jadi Momentum Lahirnya Generasi Teknologi

Tahun ini, Kihajar hadir dengan format yang berbeda dan tampilan dan kreativitas yang berbeda karena digelar secara virtual.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Umat Muslim Perlu Jaga Solidaritas tetapi Tidak Boleh Paksakan Kehendak

Persaudaraan sesama Muslim tentu saja harus dibangun, tetapi juga tidak bisa memaksakan.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Usulan Pemberhentian Bupati Jember dari DPRD, Gubernur Jatim Tunggu Fatwa MA

Terkait usulan pemberhentian Faida sebagai Bupati Jember, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pihaknya menunggu fatwa dari MA.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Panglima TNI Pimpin Rapat Satgas Covid-19 di Kalimantan Selatan

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, memimpin rapat intern virtual dengan Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan melalui konferensi video.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Mendikbud Semangati Anak Indonesia untuk Terus Belajar

Di Hari Anak Nasional ini, Mendikbud Nadiem Makarim juga menyampaikan apresiasinya kepada para orang tua dan guru yang mendampingi anak belajar di rumah.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Pemakzulan Kepala Daerah Ganggu Roda Pemerintahan

Pemakzulan yang dialami Bupati Jember akan mengganggu roda pemerintahan terlebih lagi dalam kondisi pandemi Covid-19.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Dukung Program Padat Karya, Hasto: PDIP Perintahkan 3 Pilar Bersinergi dengan Pemerintah

Saat ini ada 14 program infrastruktur berbasis masyarakat yang merupakan padat karya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi pengangguran.

NASIONAL | 23 Juli 2020

Pembekuan Aset Djoko Tjandra Tidak Bisa Dilakukan Walaupun Status WNI Dicabut

Agustinus Pohan menilai, harus ada dasar dalam penyitaan, pemblokiran, ataupun pembekuan aset milik seseorang termasuk Djoko Tjandra.

NASIONAL | 23 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS