Logo BeritaSatu

Sudah Jadi Tersangka, Jenderal Prasetijo Belum Bisa Dipecat

Selasa, 28 Juli 2020 | 16:03 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Karier mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo (BJP PU) di kepolisian belum berakhir kendati lulusan Akpol angkatan 91 ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya belum ada proses sidang apalagi putusan hukum yang tetap atau inkracht.

“Itu berproses terkait statusnya nanti (sebagai anggota Polri) ada prosesnya sendiri bagaimana proses menghentikan anggota polisi dari Polri. Itu ada aturan mainnya, nanti dari Propam, apalagi kalau sudah inkracht,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri Selasa (28/7/2020).

Baca Juga: Kabareskrim: Jenderal Prasetijo Utomo Musnahkan Barang Bukti

PP 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri mengatur jika seorang anggota polisi bisa diberhentikan dengan tidak hormat dengan beberapa alasan termasuk melakukan tindak pidana. Pasal 12 ayat (1) menulis, “Anggota Polri…. diberhentikan tidak dengan hormat… apabila: a.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas…”

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti diberitakan Prasetijo dikenakan pasal berlapis yakni Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 E KUHP dan pasal 426 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 6 tahun.

Baca Juga: Motif Prasetijo Turuti Kemauan Djoko Tjandra Belum Diungkap

Sangkaan 263 KUHP ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 E KUHP terkait pembuatan surat palsu, dan menggunakan surat palsu. Yakni surat jalan, dan surat keterangan pemeriksaan Covid-19. Di mana dua surat jalan dibuat atas perintah tersangka Prasetijo Utomo. Kemudian surat keterangan Covid dan rekomendasi kesehatan yang dibuat di Pusdokkes Polri.

Sedangkan Pasal 426 KUHP terkait membantu orang yang dirampas kemerdekaannya yang dikuatkan surat Jampidsus kepada Kabareskrim Polri tentang status hukum Djoko Tjandra sebagai buron.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

Biden juga menjamin bahwa Amerika tidak akan pernah mengakui wilayah pencaplokan di Ukraina sebagai bagian dari Rusia.

NEWS | 1 Oktober 2022

Resolusi PBB Bela Ukraina Langsung Diveto Rusia

Meskipun hanya Rusia yang menentang, tetapi dia adalah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan yang punya hak veto.

NEWS | 1 Oktober 2022

Zelensky Minta Jalur Prioritas Jadi Anggota NATO

Jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat bisa membelanya dalam perang melawan Rusia saat ini.

NEWS | 1 Oktober 2022

Poin-poin Pidato Putin Soal Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina

Dalam pidatonya Putin menegaskan bahwa pencaplokan itu sudah permanen dan tidak bisa dinegosiasikan.

NEWS | 1 Oktober 2022

PKB dan Gerindra Tunggu Hari Baik Umumkan Capres-Cawapres

PKB dan Gerindra tinggal menunggu hari baik untuk mengumumkan capres dan cawapres yang akan mereka usung di Pilpres 2024.

NEWS | 1 Oktober 2022

Jumat Berkah, Sahabat Ganjar Salurkan Paket Sembako

Sahabat Ganjar, relawan Ganjar Pranowo, menggelar Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Soppeng.

NEWS | 1 Oktober 2022

Ketua MA Sebut Kasus Hakim Sudrajad Dimyati Momentum Perbaiki Kinerja Peradilan

Ketua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin menyatakan kasus Sudrajad Dimyati yang dijerat KPK menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja peradilan.

NEWS | 30 September 2022

Alasan Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Baswedan

Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan alasan pihaknya menghentikan laporan dugaan pelanggaran kampanye Anies Baswedan terkait tabloid KBA Newspaper.

NEWS | 30 September 2022

KPK Ungkap Ada Pihak yang Bangun Opini agar Lukas Enembe Hindari Pemeriksaan

KPK mengungkapkan adanya pihak yang membangun opini agar Gubernur Papua, Lukas Enembe menghindari pemeriksaan sebagai tersangka. 

NEWS | 30 September 2022

Fadel Muhammad Akhirnya Laporkan La Nyalla ke Badan Kehormatan DPD

Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad akhirnya melaporkan Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalliti ke BK DPD.

NEWS | 30 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

Biden: Amerika Tak Bakal Takut Ocehan Putin

NEWS | 1 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings