NSLIC Dukung Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan

NSLIC Dukung Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan
ilustrasi pertanian (Foto: Ilustrasi pertanian (JG Photo/Afriadi Hikmal) )
Feriawan Hidayat / FER Selasa, 28 Juli 2020 | 16:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - The National Support for Local Investment Climates/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED) menggelar rangkaian konsultasi publik terkait aturan konversi lahan bersama Kementerian Pertanian (Kemtan) dan perwakilan kementerian serta lembaga lainnya.

Baca Juga: RIF Dorong Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

NSLIC/NSELRED merupakan proyek yang didanai pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC). Adapun mitra utama dari program ini adalah Kementerian PPN/Bappenas dan Cowater International Inc yang telah dipilih melalui proses kompetitif sebagai pelaksana proyek.

Konsultasi publik mengenai alih fungsi lahan dan stok daging sapi diadakan pada 22 Juli dan 27 Juli 2020, dengan melibatkan perwakilan dari kementerian terkait seperti Kemtan, Kemdagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR, dan KLHK.

Project Director NSLIC Indonesia, Cavelle Dove, mengatakan, rangkaian konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang dampak peraturan dan kebijakan konversi lahan pertanian.

“Selain itu, konsultasi publik juga ditujukan untuk menyetujui langkah-langkah strategis dan kebijakan atau peraturan bersama yang perlu diambil untuk mengurangi konversi lahan pertanian dengan hasil akhir memperkuat ketahanan pangan di Indonesia dan meningkatkan populasi sapi lokal untuk memenuhi permintaan nasional,” kata Dove dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Selasa (28/7/2020).

Baca Juga: Proyek NSLIC untuk Memajukan Daerah

Menurut Dove, masalah peraturan dalam memulai usaha dan perizinan sangat mempengaruhi perkembangan, kemajuan, dan keberlanjutan ekonomi regional termasuk pilot project Pengembangan Ekonomi Regional (PEL) yang telah diprakarsai oleh NSLIC/NSELRED.

"Peningkatan regulasi sangat diperlukan, karena peraturan maupun kebijakan nasional bertindak sebagai payung hukum untuk peraturan lokal,” jelasnya.

Dove menambahkan, proyek NSLIC/NSELRED mendukung Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Indonesia, sebagai bagian dari tujuan untuk memperbaiki peraturan yang menghambat iklim investasi dan pembangunan ekonomi.

“Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7/2017 poin 7 (tentang Penyusunan, Implementasi, dan Pengawasan Kebijakan dan Peraturan), Kepala Lembaga atau Kementerian wajib melakukan analisis dampak kebijakan termasuk analisis resiko, dan konsultasi publik sebelum penetapan peraturan atau kebijakan,” tambahnya.

Baca Juga: Gandeng Kanada, Klungkung Dorong Kesejahteraan UMKM

Selain itu, tambah Dove, NSLIC/NSELRED menyediakan keahlian dalam analisis dampak kebijakan dan konsultasi publik terhadap regulasi yang dipilih menggunakan instrumen Regulatory Impact Assessment (RIA).

“Penggunaan instrumen untuk menganalisis peraturan termasuk konsultasi publik bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan yang mungkin terjadi selama penyusunan atau penyempurnaan peraturan,” pungkasnya.

 



Sumber: BeritaSatu.com