Jokowi: Masalah Tata Kelola Pemerintahan karena Banyak Aturan
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Jokowi: Masalah Tata Kelola Pemerintahan karena Banyak Aturan

Selasa, 28 Juli 2020 | 17:34 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai permasalahan tata kelola pemerintahan adalah terlalu banyak peraturan dan birokrasi, sehingga tidak bisa tidak bisa bergerak cepat.

“Semuanya memang harus kita rubah. Terlalu banyak peraturan yang membelenggu kita sendiri, yang membuat kita sendiri, membelenggu kita sendiri. Terlalu banyak prosedur, terlalu banyak tahapan-tahapan,” kata Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta Program Kegiatan Bersama Kejuangan Tahun Anggaran 2020 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020).

Padahal sebenarnya, menurut Jokowi, tata kelola pemerintah dapat dilakukan secara langsung dan cepat. Permasalahan ini menjadi pekerjaan besar yang harus segera diperbaiki ke depan. Ia mengajak TNI dan Polri untuk berada di depan dalam melakukan perubahan tersebut. “Ini pekerjaan besar kita ke depan, termasuk TNI dan Polri dan saudara-saudara nanti akan berada di depan, karena akan menjadi pimpinan TNI dan Polri,” terang Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengajak TNI dan Polri untuk berani memberikan nuansa baru yang berbeda dengan memberikan pemikiran-pemikiran baru yang berbeda serta menemukan cara baru lebih cepat.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan, bila dalam kondisi normal saja, cara kerja tetap harus berorientasi pada hasil, cepat dan efisien, apalagi dalam situasi sulit dan krisis kesehatan maupun ekonomi.

“Suasana seperti ini kita harus berani mengubah channel dari channel ordinary yang biasa-biasa ke channel extraordinary, channel yang luar biasa, baik kecepatan maupun cara kerja kita dari channel yang rumit, cara yang rumit masuk ke cara yang cepat dan sederhana. Kita tidak bisa kita bekerja dengan cara-cara biasa. Ini yang dapat membuat kita memenangkan kompetisi dengan negara-negara lain karena kita punya kecepatan,” papar Jokowi.

Tidak hanya itu, Kepala Negara juga meminta TNI dan Polri mengawal beberapa agenda yang mendesak, juga mengawal perubahan cara-cara kerja baru tersebut.

“Sekali lagi, kalau cara-cara ini bisa kita lakukan, saya meyakini kita bisa melewati masa sulit dan tidak mudah ini. Lalu kita masuk ke budaya baru, kerja ke situasi normal yang kita harapkan tahun depan, posisi ekonomi kita pulih, vaksin (Covid-19) ketemu dan bisa dilakukan vaksinasi massal kepada seluruh rakyat di negara kita,” tukasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

TNI-Polri Siap Kawal Pembangunan Nasional

Pembangunan SDM unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Gerakan Berbagi Ponsel untuk Pelajar Tidak Mampu

Syarat donasi ponsel sederhana. Ponsel yang diberikan harus dalam keadaan menyala dan mampu menjalankan aplikasi Zoom ataupun media belajar lainnya.

NASIONAL | 28 Juli 2020

NSLIC Dukung Penguatan Kebijakan Ketahanan Pangan

NSLIC memfasilitasi konsultasi publik terkait kebijakan konversi lahan dan stok daging nasional.

NASIONAL | 28 Juli 2020

BPK Serahkan LHP kepada Kemkeu dan Bappenas

BPK meminta Kementerian Keuangan maupun Bappenas untuk segera menindaklanjuti temuan agar opini WTP yang diperoleh dapat dipertahankan.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Banjir Rendam Ribuah Rumah di 38 Desa di Aceh Barat

Tingginya curah hujan di Kabupaten Aceh Barat sejak Senin (27/7/2020) membuat ribuan rumah yang tersebar di tujuh kecamatan terendam banjir.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Sudah Jadi Tersangka, Jenderal Prasetijo Belum Bisa Dipecat

Brigjen Prasetijo Utomo yang sudah menjadi tersangka karena melindungi buronan Djoko Tjandra belum bisa dipecat karena belum ada proses sidang.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Warga Jember Tak Puas terhadap Kinerja Pemda Tangani Covid-19

Hasil survei menemukan setidaknya ada lima persepsi negatif atau rapor merah atas kinerja Pemkab Jember.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Periksa 2 Pegawai Rohde and Schwarz untuk Tersangka PT Merial Esa

Pemeriksaan terhadap kedua pegawai PT Rohde Indonesia itu diduga terkait dengan Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Sya'af Arief.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Motif Prasetijo Turuti Kemauan Djoko Tjandra Belum Diungkap

Mabes Polri masih belum mengungkapkan motif Prasetijo Utomo tunduk terhadap perintah buronan kakap Djoko Soegianto Tjandra.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Jelang Pilkada Serentak, BPKP Inisiasi Sinergi Pengawalan Akuntabilitas

BPKP menginisiasi pentingnya kolaborasi dalam mengawal akuntabilitas Dana Hibah dan Bansos jelang Pilkada Serentak.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS