Polri: Tidak Ada Ruang bagi Premanisme dan Aksi Kekerasan

Polri: Tidak Ada Ruang bagi Premanisme dan Aksi Kekerasan
"Focus group discussion" (FGD) yang digelar Divisi Humas Mabes Polri, Selasa 28 Juli 2020 mengangkat tema "Peran Negara dalam Menutup Ruang Premanisme dan Aksi Kekerasan di Tengah Masyarakat". (Foto: Istimewa)
Anselmus Bata / AB Selasa, 28 Juli 2020 | 18:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan tidak ada ruang bagi premanisme maupun aksi kekerasan di wilayah hukum Indonesia. Polri berada di garda terdepan dalam menghadapi berbagai aksi yang meresahkan dan mengancam stabilitas dalam negeri.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas (Kadiv) Polri Irjen Pol Argo Yuwono pada focus group discussion (FGD) bertema "Peran Negara dalam Menutup Ruang Premanisme dan Aksi Kekerasan di Tengah Masyarakat" di Jakarta, Selasa (28/7/2020). Narasumber FGD, antara lain psikolog Reza Indragiri Amriel dan Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat.

“Polri bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan berada di garda terdepan menghadapi berbagai aksi yang meresahkan dan mengancam stabilitas dalam negeri,” kata Argo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setyono.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima redaksi disebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dari setiap 100.000 penduduk pada 2018, 113 orang di antaranya menjadi korban tindak pidana kejahatan. Berdasarkan pendataan potensi desa pada tahun yang sama menunjukkan terjadi konflik massal di 3.100 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam menangani premanisme dan aksi kekerasan, Polri melakukan tiga langkah, yaitu preventif, represif, dan preemptive.

“Preventif dilakukan dengan cara melakukan tugas patroli dialogis maupun patroli rayon.Cara preventif merupakan penindakan langsung terhadap praktik premanisme dan aksi kekerasan di tengah masyarakat. Preemptive dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum dan program yang bertujuan membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Awi.

Pada kesempatan itu, Reza menyampaikan bahwa premanisme dan aksi kekerasan timbul karena adanya kevakuman, baik kevakuman hukum, kevakuman keadilan, maupun kevakuman pihak yang berwenang.

"Untuk mengatasinya harus diperkuat relasi polisi di masyarakat, sehingga tidak ada ruang kosong yang dimanfaatkan para preman," tuturnya

Menanggapi hal itu, Kombes Pol Tubagus mengatakan kevakuman terjadi karena adanya keterbatasan jangkauan Kepolisian, baik dilihat dari sisi jumlah personel maupun luas wilayah.

Untuk itu, Polda Metro Jaya membuka fasilitas hotline yang memungkinkan masyarakat bisa berkomunikasi setiap saat dengan polisi. 

"Masyarakat bisa memanfaatkan nomor hotline polisi jika sewaktu-waktu ada premanisme dan aksi kekerasan," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com