Optimalisasi Integrasi TNI-Polri Kunci Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Optimalisasi Integrasi TNI-Polri Kunci Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
Analis militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati memberikan pembekalan pada acara Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) 2020 di Grha Widya Dirgantara, Seskoau Lembang, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 28 Juli 2020. (Foto: Istimewa / Seskoau)
Asni Ovier / AO Selasa, 28 Juli 2020 | 19:15 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud tanpa adanya stabilitas keamanan nasional. Untuk itu, optimalisasi integrasi TNI dan Polri bersama komponen bangsa lainnya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional merupakan kunci keberhasilan program pembangunan SDM yang unggul, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dikatakan pakar yang juga pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati saat memberikan pembekalan pada acara pembekalan awal Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) 2020 di Grha Widya Dirgantara, Seskoau Lembang, Bandung, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020).

“Integrasi TNI-Polri harus mendapat dukungan dari masyarakat sipil, di tingkat pusat dan daerah. Masyarakat sipil berperan sebagai agen perubahan dan pembangunan, terutama di daerah-daerah di mana kekuatan komponen bangsa lainnya belum memadai,” ujar pakar yang akrab disapa Nuning itu.

Menurut Nuning, peran ini perlu didukung dengan berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan perekonomian yang berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional.

Pembangunan ekonomi dan stabilitas keamanan nasional sangat memengaruhi tingkat keamanan suatu wilayah. Untuk itu, seluruh kekuatan komponen bangsa perlu membangun kualitas perekonomian dan stabilitas kemanan nasional. Karena, kata dia,jika suatu daerah tertinggal dalam pembangunan, maka akan rentan menghadapi ancaman yang dapat menganggu kegiatan masyarakat.

“Integrasi TNI-Polri bersama komponen bangsa lainnya diasumsikan bahwa masing-masing entitas menyumbang kontribusinya terhadap stabilitas keamanan nasional sesuati dengan tugas dan peran yang diatur oleh undang-undang. Integrasi ketiga entitas tersebut wajib dipertahankan demi kelangsung pembangunan nasional, termasuk pembangunan SDM yang unggul,” ujar Nuning.

Tiga Tingkatan

Nuning juga mengatakan, upaya yang dapat mengoptimalisasi integrasi TNI, Polri,dan komponen bangsa lainnya terbagi dalam tiga tingkatan. Pertama, pada tingkat strategis, yang membahas turunan produk perundang-undangan pertahanan militer dan nirmiliter untuk memberikan maupun melengkapi peraturan perundang-undangan yangs udah ada, baik itu di TNI, Polri,komponen bangsa lainnya.

“Contohnya, di TNI dengan melengkapi regulasi yang mengatur penyiapan, pelibatan (mobilisasi), dan pengakhiran (demobilisasi) TNI dalam memberikan bantuan kepada Polri dan Pemda untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Dalam hal ini, pemerintah wajib mengedepankan kembali konsepsi dalam UUD 1945 mengenai pertahanan semesta,” tutur Nuning.

Dalam praktiknya, kata dia, bisa saja hal ini dilakukan melalui instruksi presiden untuk memperkuat integrasi antara ketiga entitas tersebut. Atau, sambil menunggu pengesahan RUU Kemanan Nasional, pemerintah dapat segera menerbitkan UU Tugas Perbantuan sebagai jawaban dan jembatanTNI-Polri dalam mengatasisituasi kontijensi.

Kedua, tingkat prganisasi, yang fokus pada pengembangan koordinasi, kerja sama, dan komunikasi antara TNI, Polri, dan komponen bangsa lainnya. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kembali pemahaman jiwa korsa dan aplikasinya, sehingga solidaritas yang bersifat fanatisme yang salah dapat ditinggalkan.

Selain itu, meningkatkan dan memperbaiki koordinasi inter dan antar-institusi, meningkatkan intensitas latihan bersama dalam menghadapi operasi gabungan untuk bencana alam, pandemi Covid-19, ataupun separatisme, serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas kepemimpinan dari masing-masing lembaga.

“Pada level ini pelibatan BIN sebagai representasi organisasi sipil dan koordinator sektor intelijen sangat diperlukan. Penting diingat, intelijen adalah first line of defense dalam kelangsungan hidup suatu negara,” kata Nuning.

Untuk itu, penguatan koordinasi antara intelijen TNI (Bais), intelijen Polri (BIK), serta penyelenggara intelijen lainnya, seperti kejaksaan, imigrasi, dan bea cukai sangat diperlukan untuk mencegah tumbuhnya paham radikalisme, baik di dalam dan luar negeri, yang dapat menganggu program pembangunan nasional.

Ketiga, tingkat program yang fokus pada peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan pendidikan di entitas masing-masing. Misalnya, memperbaiki tingkat kesejahteraan personel, baik materil dan nonmateril, serta kompetensi personel melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan mereka sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

“Dengan kapasitas TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya yang semakin baik, maka akan terwujud kemantapan dalam koordinasi dan kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional,” ujar Nuning.

Tingkatan program harus mampu beradaptasi dengan perkembangan globalisasi dan berbagai ancaman saat ini, antara lain paham radikal yang dapat merusak karakter manusia Indonesia yang unggul. Paham ini masuk melalui jejaring internet dan media sosial, sehingga sudah saatnya integrasi TNI-Polri dan berbagai komponen bangsa lainnya memasukkan cyber warfare sebagai bagian dari kompetensi untuk melawan kampanye global terorisme yang makin marak.

“Salah satu contoh adalah memperkuat kehadiran 'portal damai' yang merupakan binaan BNPT dalam menggandeng komunitas anak muda dan pegiat dunia maya untuk aktif menyukseskan program itu,” ujarnya.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dibutuhkan kerja cepat untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, Jokowi meminta semua pihak mengambil momentum dan manfaat dari pandemi yang sedang terjadi sekarang di Indonesia.

Ia pun mengajak prajurit TNI dan Polri bersama seluruh masyarakat terus berjuang menyelesaikan masalah Covid-19 dan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. “Momentum ini harus kita ambil. Sudah sering saya katakan kita perlu cara kerja baru. Kita perlu budaya baru dalam bekerja lebih cepat. Harus berani melakukan shortcut, terobosan baru, pemotongan-pemotongan, sehingga cara-cara kerja kita tidak bertele-tele dan lambat,” kata Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com