Menhan Rencana Beli Jet Tempur dari Austria, DPR Tidak Tahu

Menhan Rencana Beli Jet Tempur dari Austria, DPR Tidak Tahu
Prabowo Subianto. (Foto: Antara)
Roberth Wardhy / CAR Selasa, 28 Juli 2020 | 20:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berencana membeli satu skuadron atau 15 unit pesawat jet tempur jenis Eurofighter Thypoon bekas dari Austria. Prabowo sudah mengirim surat ke Menhan Austria Klaudia Tanner pada 10 Juli 2020. Rencana pembelian itu juga terungkap setelah koran Austria, The Kronen Zeitung, pada 18 Juli 2020 mempublikasikan surat Prabowo.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin mengaku Prabowo tidak pernah mengajak Komisi I berdiskusi dengan Prabowo terkait rencana itu. Menurutnya, pengadaan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) untuk TNI, padahal harus memerlukan persetujuan DPR.

“Sampai detik ini belum ada pemberitaan resmi, apalagi diskusi meminta persetujuan dari Pak Prabowo kepada DPR,” kata Hasanuddin di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Hasanuddin mengungkapkan rencana pembelian jet tempur bekas itu tidak tercatat dalam rencana anggaran APBN 2020 dan 2021. Pihaknya tidak tahu langkah Prabowo mendapatkan anggaran untuk pembelian tersebut.

“Dalam rencana APBN tahun ini tidak ada. Apalagi tahun depan tidak dicantumkan,” ujar politisi dari PDI Perjuangan ini.

Hasanuddin menyebut pembelian Alusista bekas juga tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) 16/2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam UU itu dinyatakan jika membeli barang bekas harus produk dari dalam negeri.

“Ini tidak ada celah untuk itu. Walaupun ada, itu pun ada syarat-syarat lain,” tutur Hasanuddin.

Hasanuddin menyebut sejumlah syarat dalam UU tersebut. Pertama, dalam Pasal 43 Ayat 1 disebutkan pengguna, dalam hal ini TNI dan Polri wajib menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri.

Kedua, dalam hal peralatan pertahanan dan keamanan dalam negeri belum dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri, pengguna dan induatri pertahanan dapat mengusulkannya kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang ketuanya adalah presiden.

Ketiga, ijin untuk menggunakan produk luar negeri dengan pengadaan melalui proses langsung. Proses langsung untuk pengadaan luar negeri harus antar pemerintah, G to G atau antar pabrik.

“Nah barang bekas ini tidak bisa. Karena apa? Kita membeli dari pengguna dari user dari angkatan bersenjata Austria atau dari negara Austria. Harusnya G to G dan pabrikan. Jadi ini sudah tertutup lah kemungkinan itu,” kata Hasanuddin.



Sumber: BeritaSatu.com