Fenomena Dinasti Politik Disebut Sudah Lama Terjadi
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

Fenomena Dinasti Politik Disebut Sudah Lama Terjadi

Selasa, 28 Juli 2020 | 20:55 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Fenomena dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah lama terjadi. Sejak pilkada dilaksanakan secara langsung pada 2005, politik dinasti sudah terjadi. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam Forum legislasi bertema 'Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik', di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

“Sebenarnya isu dinasti politik ini bukan fenomena hari ini saja terjadi. Dari dulu sejak pilkada langsung dimulai 2005, sekarang 2020, kira-kira sudah tiga putaran pilkada langsung, sudah ada dinasti dinasti,” kata Saan.

Saan menambahkan dinasti politik pun muncul di negara demokrasi maju seperti Amerika Serika (AS). Misalnya George Bush junior pernah menjadi Presiden AS sebagaimana ayahnya dulu menjabat. Selain itu ada istri mantan Presiden AS Bill Clinton, Hillary Clinton yang pernah maju sebagai calon presiden (capres).

Menurut Saan hal terpenting menyikapi dinasti politik yaitu memastikan kualitas calon pemimpin yang diusung benar-benar mumpuni. Dia menuturkan partai politik (parpol) merupakan sumber utama lahirnya para kepala daerah. Proses rekrutmen kandidat pemimpin daerah sepatutnya diperkuat, sehingga partai tidak mendahulukan sosok yang memiliki latar belakang dinasti politik.

“Ke depan proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai-partai itu menjadi bagian penting yang harus kita pikirkan dan kita sadari secara bersama-sama. Kalau pun misalnya terjadi, parpol jangan sampai mengabaikan apa yang namanya kompetensi dari seseorang,” ujar Saan.

Saan menyatakan syarat maju sebagai calon berdasarkan undang-undang (UU) pilkada perlu diturunkan. Menurutnya angka 20% kursi DPRD yang menjadi salah satu syarat, membuat partai kecil kesulitan mengusung pasangan calon (paslon). Kerap kali, lanjutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh konglomerasi yang ingin mengusung satu calon tertentu.

“Disadari atau tidak, untuk memproses, untuk mendapatkan dukungan itu, selain tadi rumit harus mendatangi semua partai untuk mencukupinya. Ada pasar gelap kalau ingin saya katakan sebelum mendapatkan sebuah dukungan dari sebuah partai,” ungkap Saan.

Saan menambahkan tidak sedikit konglomerasi mendorong semua partai mengusung paslon tunggal atau hanya dua kandidat. Menurutnya syarat 20% sebaiknya diturunkan menjadi 10%. Artinya apabila di suatu daerah terdapat 50 kursi DPRD, maka cukup dengan lima kursi, parpol berhak mengusung paslon.

“Selain memudahkan dan memberi kesempatan kepada orang-orang yang punya kualitas dan sebagainya, ini juga membuka ruang bagi orang untuk tampil dan juga memberikan kesempatan bagi pemilih, bagi masyarakat di daerahnya untuk mencari yang terbaik dari antara banyak pilihan,” kata politisi Partai Nasdem ini.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kedubes AS Serahkan Bantuan 100 Ventilator

Ventilator yang disumbangkan pemerintah AS memiliki teknologi canggih dan sangat diminati pasar.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Pemerintah Sedang Susun Regulasi Pembubaran Lembaga Nonstruktural

Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah sedang menyusun peraturan presiden (perpres) terkait pembubaran lembaga nonstruktural (LNS).

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kasus Maria Lumowa, Bareskrim Akan Periksa 3 Bank Swasta

Penyidik masih merahasiakan identitas tiga bank swasta yang akan diperiksa.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Keberadaan Lembaga Nonstruktural Perlu Dikaji Ulang

Anggota DPR Abdul Kadir Karding mendukung evaluasi terhadap lembaga yang tidak efektif.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPAI Ingatkan Pemerintah Jangan Nekat Buka Sekolah

Komisioner KPAI Retno Listyarti menilai hal ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik selama berada di sekolah.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Dalami Aliran Dana ke Eks Jampidus dan Anggota BPK

Aliran uang ini mencuat dalam kesaksian Miftahul Ulum, asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Menhan Rencana Beli Jet Tempur dari Austria, DPR Tidak Tahu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana membeli satu skuadron atau 15 unit pesawat jet tempur jenis Eurofighter Thypoon bekas dari Austria.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Tukul Panjaitan Ditangkap Brimob Polda Sumut

Dari pencurian uang Rp 1,6 miliar di Kantor Gubernur Sumut, Tukul memperoleh bagian Rp 300 juta, dan pencurian di USU mendapat bagian Rp 20 juta.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Ratusan Mahasiswa Toraja Minta MA Kabulkan PK Kasus Tanah Adat di Rantepao

Presiden Jokowi diminta merealisasikan janji kampanyenya dalam menjamin hak-hak masyarakat adat, dalam hal ini masyarakat adat Toraja.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Masa Depan Dua Polisi Penganiaya Novel Akan Segera Diputuskan

Dua orang pelaku penganiayaan terhadap Novel Baswedan masih berstatus polisi aktif hingga saat ini.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS