SMA/SMK Sederajat di Banten Tetap Belajar secara Daring
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

SMA/SMK Sederajat di Banten Tetap Belajar secara Daring

Selasa, 28 Juli 2020 | 21:18 WIB
Oleh : Laurens Dami / CAH

Serang, Beritasatu.com - Pelaksanaan kegiataan belajar mengajar untuk tingkat SMA/SMK dan sederajat baik negeri maupun swasta di wilayah Banten hingga saat ini belum diizinkan tatap muka atau tetap mengggunakan sistem daring atau online. Kegiatan belajar mengajar tatap muka belum diizinkan meski saat ini, wilayah Provinsi Banten masuk zona kuning.

“Untuk sekolah, khususnya SMK/SMA sederajat yang menjadi kewenangan provinsi masih dilakukan melalui daring. Dalam hal kesulitan jaringan internet, silakan tanyakan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Nana Suryana, ketika dihubungi SP, Selasa (28/7/2020) sore.

Sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan sekolah-sekolah yang terletak di desa terpencil dan mengalami kesulitan sinyal handphone (Hp) diizinkan untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar tatap muka secara terbatas.

Baca Juga: Gubernur Wahidin Klaim WHO Akui Banten Semakin Baik Tangani Covid-19

Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, untuk SMA/SMK dan SKh Negeri yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Gubernur Wahidin Halim mengatakan, saat ini Banten masih melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)) dalam rangka penanganan Covid-19.

“Sekolah diperkirakan masuk bertatap muka di bulan Desember 2020. Belajar mengajar saat ini melalui sistem daring atau online. Saya tidak ingin ada cluster baru, dan tetap waspada terhadap pandemi ini,” tegas Wahidin Halim, Selasa (14/7/2020) lalu.

Namun, Wahidin mengatakan pihaknya mengizinkan sekolah di daerah yang mengalami sulit sinyal dan kelas praktikum melakukan kelas tatap muka secara terbatas.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Menurun, Pemprov Banten Klaim Investasi Sudah Mulai Tumbuh

“Peralatan difasilitasi dan disediakan sekolah. Syaratnya, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat,” ujarnya.

Wahidin mengatakan, pihak sekolah di daerah yang masih sulit signal dimungkinkan untuk melakukan pertemuan tatap muka terbatas dengan menggunakan protokol kesehatan yang diawasi oleh guru langsung. Dikatakannya, sekolah secara terbatas boleh menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dari anggaran APBD Provinsi Banten untuk penyediaan pulsa atau pembelian kuota internet bagi para siswa.

"Jangan jadi beban baru buat para orang tua," ujar Wahidin.

Sementara itu untuk kelas praktikum yang dilaksanakan oleh sekolah kejuruan seperti SMK, Gubernur Banten memberikan izin secara terbatas dengan cara shift bergantian agar tetap memperhatikan social distancing dan melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, penyediaan tempat cuci tangan, dan lain-lain.

Ketika dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten M Yusuf, tidak memberikan jawaban. Telepon selulernya ketika dihubungi dalam kondisi aktif namun pernah diangkat. Tidak hanya itu, pesan melalui aplikasi Whatsapp pun tidak pernah direspon.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

M Nasir Dinilai Permalukan Partai Demokrat

Sikap Nasir secara tidak langsung memperburuk citra PD dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Namanya Dicatut, SMRC Akan Tempuh Jalur Hukum

Nama SMRC digunakan sebagai lembaga yang melakukan survei di Kabupaten Muna dan Kabupaten Pulau Taliabu.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Miftahul Ulum Siapkan Bukti Soal Aliran Dana

Miftahul Ulum mengaku telah menyiapkan bukti-bukti terkait dugaan aliran dana kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Fenomena Dinasti Politik Disebut Sudah Lama Terjadi

Fenomena dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah lama terjadi.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kedubes AS Serahkan Bantuan 100 Ventilator

Ventilator yang disumbangkan pemerintah AS memiliki teknologi canggih dan sangat diminati pasar.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Pemerintah Sedang Susun Regulasi Pembubaran Lembaga Nonstruktural

Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah sedang menyusun peraturan presiden (perpres) terkait pembubaran lembaga nonstruktural (LNS).

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kasus Maria Lumowa, Bareskrim Akan Periksa 3 Bank Swasta

Penyidik masih merahasiakan identitas tiga bank swasta yang akan diperiksa.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Keberadaan Lembaga Nonstruktural Perlu Dikaji Ulang

Anggota DPR Abdul Kadir Karding mendukung evaluasi terhadap lembaga yang tidak efektif.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPAI Ingatkan Pemerintah Jangan Nekat Buka Sekolah

Komisioner KPAI Retno Listyarti menilai hal ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik selama berada di sekolah.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Dalami Aliran Dana ke Eks Jampidus dan Anggota BPK

Aliran uang ini mencuat dalam kesaksian Miftahul Ulum, asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS