KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Suap Berjamaah DPRD Sumut
INDEX

BISNIS-27 541.037 (-2.19)   |   COMPOSITE 6389.83 (-67.98)   |   DBX 1207.48 (-6.95)   |   I-GRADE 186.044 (-1.8)   |   IDX30 536.499 (-4.06)   |   IDX80 144.214 (-1.63)   |   IDXBUMN20 435.358 (-10.84)   |   IDXESGL 149.259 (-0.62)   |   IDXG30 145.988 (-1.78)   |   IDXHIDIV20 471.745 (-3.45)   |   IDXQ30 152.642 (-1.01)   |   IDXSMC-COM 293.915 (-4.87)   |   IDXSMC-LIQ 367.505 (-7.32)   |   IDXV30 148.997 (-3.22)   |   INFOBANK15 1075.9 (-4.86)   |   Investor33 460.647 (-2.84)   |   ISSI 189.211 (-2.58)   |   JII 668.85 (-10.91)   |   JII70 234.095 (-3.95)   |   KOMPAS100 1287.09 (-14.11)   |   LQ45 998.257 (-9.21)   |   MBX 1767.88 (-20.12)   |   MNC36 340.661 (-2.42)   |   PEFINDO25 338.558 (0.19)   |   SMInfra18 329.085 (-4.86)   |   SRI-KEHATI 393.501 (-2.17)   |  

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Suap Berjamaah DPRD Sumut

Rabu, 29 Juli 2020 | 18:29 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan DPRD Sumatera Utara, Permintaan itu disampaikan Komite Aksi Mahasiswa Anti Korupsi (Kamak) saat menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Koordinator Aksi Kamak, Yusra Wailung menyatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja KPK dalam mengusut kasus suap berjamaah ini dengan menjerat mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho serta lebih dari 60 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Namun, Kamak meminta KPK menjerat anggota atau mantan anggota DPRD lainnya yang diduga turut terlibat kasus tersebut. Salah satunya, anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019, yaitu Ahmad Yasir Ridho Lubis.

"Kami mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus korupsi DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019, termasuk dengan segera menetapkan Ahmad Yasir Ridho Lubis menjadi tersangka kasus tersebut," kata Yusra.

Yusra menyatakan, pihaknya mempertanyakan langkah KPK yang belum menetapkan Ahmad Yasir Ridho sebagai tersangka.

Padahal, Ahmad Yasir Ridho Lubis disebut Yusra baru mengembalikan uang yang diduga berasal dari suap Gatot Pujo Nugroho pada 2 Juni 2020 yang lalu, sementara puluhan anggota DPRD Sumut lainnya telah mengakui dan mengembalikan sejak lima tahun lalu. Apalagi, Yasir Ridho yang pada periode tersebut merupakan ketua fraksi salah satu partai besar dinilai Yusra tidak kooperatif dalam kasus ini.

"Apakah hal ini dikarenakan yang bersangkutan saat ini merupakan pimpinan DPRD Sumut dan bahkan berpeluang menjadi ketua partai di Provinsi Sumut?," katanya.

Yusra memastikan mendukung KPK memberantas korupsi, termasuk menuntaskan kasus ini.

"Kamak akan selalu berdiri menjadi pendukung KPK, sepanjang dalam kinerjanya KPK terus menjalankan amanah dalam pemberantasan korupsi secara total tanpa pandang bulu," katanya.

Terus Kembangkan

Dikonfirmasi terpisah, Plt Jubir KPK Ali Fikri memastikan, pihaknya akan terus mengembangkan kasus suap berjamaah DPRD Sumut. Tak tertutup kemungkinan dari pengembangan tersebut, KPK akan menjerat pihak lain yang terlibat sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Jika kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup keterlibatan pihak lain maka tentu akan dilakukan pengembangan," kata Ali saat dikonfirmasi.

Untuk saat ini, kata Ali, KPK fokus menuntaskan penyidikan terhadap 14 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang telah menyandang status tersangka. Dari 14 orang tersangka, 13 orang sudah dijebloskan ke tahanan, sementara seorang lainnya belum ditahan lantaran hasil rapid test menunjukkan reaktif terhadap Covid-19.

"KPK akan terus berupaya fokus lebih dahulu menyelesaikan pemberkasan terhadap perkara dengan 14 tersangka tersebut hingga dapat segera dilimpahkan ke persidangan," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemdagri: Pencairan Dana Pilkada Sudah 91%

Dari 270 daerah yang menggelar Pilkada, sudah ada 209 daerah yang sudah mencairkan dana Pilkada sampai 100 persen untuk KPU.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Pakai Dana Desa, Kades di Jateng Atasi Problem Kuota dengan Internet Gratis

Meski terpencil dan tidak ada sinyal, namun proses belajar mengajar secara daring di Desa Sepakung itu berjalan lancar.

NASIONAL | 29 Juli 2020

MUI: Pelaksanaan Salat Id Harus Pertimbangkan Kondisi

Pelaksanaan salat Iduladha 1441 Hijriah harus mempertimbangkan kondisi faktual suatu zona terpapar Covid-19 atau tidak.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Beri Opini WTP, BPK Minta Kemhub Tindaklanjuti Temuan

BPK masih menemukan kelemahan dalam SPI maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

NASIONAL | 29 Juli 2020

11 Ibu Hamil di Surabaya Positif Covid-19

11 orang ibu hamil tersebut terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil dari swab test.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Erick Thohir Akan Berhasil Laksanakan Tugas di Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Kepercayaan yang cukup tinggi ini merupakan modal sosial-politik yang penting bagi komite untuk dapat menjalankan tugasnya.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Peninjauan Kembali JPU Soal Hak Tagih Bank Bali Dinilai Inkonstitusional

Yang punya hak PK berdasarkan Pasal 263 KUHAP adalah terpidana atau keluarga ahli warisnya, tidak ada dasar hukum bahwa jaksa PK, yang ada hanya yurisprudensi

NASIONAL | 29 Juli 2020

Update, Positif Covid-19 Bertambah 2.381, Kenaikan di Gorontalo Drastis

Terlihat kenaikan secara drastis pada minggu terakhir dari 72 menjadi 369 kasus positif.

NASIONAL | 29 Juli 2020

Kasus Djoko Tjandra, Pengamat: Kritik ICW Salah Alamat Soal BIN

Secara hukum, BIN bukan Lembaga penegak hukum sehingga tidak tepat ICW menuntut pertanggungjawaban dalam kasus buronan korupsi tersebut.

NASIONAL | 29 Juli 2020

PN Jaksel Kandaskan Upaya PK Djoko Tjandra

Pengadilan menetapkan tidak menerima upaya PK yang diajukan oleh Djoko Tjandra.

NASIONAL | 29 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS