Perlu Regulasi Tegas untuk Berantas Mafia Tanah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perlu Regulasi Tegas untuk Berantas Mafia Tanah

Kamis, 30 Juli 2020 | 09:12 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho, Fana Suparman, Aditya L Djono / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Negara seharusnya mampu melindungi pemilik tanah yang sah dari jarahan mafia tanah yang cuma berbekal selembar surat dan tumpukan duit untuk menyuap aparat. Namun, kenyataannya praktik mafia tanah hingga kini sulit diberantas. Salah satu penyebabnya adalah kurang memadainya regulasi pertanahan untuk mencegah praktik ilegal tersebut serta masih lemahnya integritas aparat negara.

Demikian pendapat guru besar hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, pakar hukum Frans Hendra Winarta, dan anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, yang dihimpun SP baru-baru ini. Pernyataan itu tekait praktik mafia tanah yang tidak hanya merugikan rakyat kecil pemilik tanah, juga korporasi, bahkan negara.

Indriyanto mengatakan, diperlukan regulasi tegas untuk mencegah atau mempersempit ruang gerak mafia tanah. Salah satunya, terkait batasan kepemilikan tanah.

“Untuk mengatasi mafia tanah ini memang harus ada regulasi yang tegas untuk mencegah terjadinya monopoli kekuasaan kepemilikan tanah walaupun kendala implementasi regulasinya tidak mudah dan penegakan hukumnya selalu dipertanyakan publik,” katanya.

Baca juga: Mafia Tanah Berkelindan dengan Mafia Peradilan

Diakuinya, pemahaman mafia tanah sebagai kejahatan terorganisasi dan tersistematis sulit untuk dimaknai, apalagi dibuktikan. Meski demikian dalam sejumlah kasus di persidangan terkait perkara tanah, akan tampak peran mafia tanah.

Soal keberadaan mafia tanah ini, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutnya seperti hantu: dapat dirasakan tetapi tidak bisa dipegang. Bahlil menyebutkan bahwa yang bisa menyelesaikan masalah “hantu tanah” ini adalah mereka yang belajar mengenai hantu atau bekas hantu.

Sedangkan terkait regulasi, Bahlil berharap salah satu klaster dalam UU omnibus law soal kawasan industri dan penguasaan tanah dapat menyelesaikan masalah ini.

“Begitu ada kepentingan negara atau kepentingan rakyat yang menjadi skala prioritas, maka harga tanah dibuat oleh negara dengan tetap mengedepankan aturan yang berlaku,” katanya di Jakarta, Selasa (28/7).

Indriyanto menambahkan, dalam kasus-kasus di peradilan perkara pertanahan akan tampak peran mafia tanah terhadap games of rules sebagai sindikasi yang berbasis kekuatan ekonomi dibanding legitimasi hukum itu sendiri.

Dia pun mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi penyidik atau aparat penegak hukum dalam membongkar kasus mafia tanah. Penyidik tidak hanya harus membuktikan soal autentikasi dokumen kepemilikan tanah. Lebih dari itu, penegak hukum terkadang terbentur dengan kekuatan ekonomi dari sindikat pertanahan yang dapat melumpuhkan kekuatan autentikasi dokumen kepemilikan tanah tanah.

“Seperti maraknya kasus duplikasi autentikasi kepemilikan tanah,” katanya.

Untuk itu, Indriyanto meminta Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga hulu mengenai pertanahan harus lebih berhati-hati terhadap hak tanah yang diterbitkan. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya duplikasi dokumen hak tanah.

Menurut Frans Hendra Winarta, mafia tanah bermain menggunakan uang dan kekuasaan dengan memengaruhi hakim dan pengadilan karena langkanya tanah. Ditambahkan, tidak adanya penegakan hukum atas tanah yang seharusnya punya fungsi sosial menjadi pemicu praktik mafia tanah, termasuk mengenai batas kepemilikan tanah yang bervariasi.

Frans mengakui UU Agraria yang ada saat ini tidak dibentuk untuk mengatasi praktik mafia tanah. Untuk itu, dia menyarankan agar produk legislasi disesuaikan dengan kebutuhan kini dan ke depan dalam menghadapi praktik mafia tanah.

“Hukum atau UU harus selalu diperbaiki karena kejahatan diatur dulu baru dihukum sesuai dengan kebutuhan ke depan,” katanya.

Melindungi Rakyat
Desakan agar negara melindungi rakyat muncul dari anggota Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan, Masinton Pasaribu. “Selain hukum positif, ada hukum tak tertulis yang harus dihormati. Negara harus mampu melindungi tanah-tanah yang benar-benar milik rakyat sehingga rakyat tidak mudah dikelabui oleh mafia tanah yang cuma berbekal sepotong surat, bahkan kadang dokumennya juga sebenarnya perlu didalami," katanya.

Ia meminta agar aparat penegak hukum memberi perhatian khusus pada kasus-kasus menyangkut hak tanah masyarakat. Seharusnya, aparat penegak hukum konsisten dengan perundang-undangan terkait dengan agraria dan pertanahan.

Masinton juga mengaku sering mendengar bisik-bisik di masyarakat bahwa mafia tanah kerap bekerja sama dengan aparat pemerintahan, khususnya di BPN. Maka, untuk aparat BPN, Masinton menilai harus dibangun sistem yang lebih kuat dan mampu memberi perlindungan maksimal terhadap masyarakat.

Baca juga: Mafia Tanah Membuat Investasi Membengkak hingga 50%

Wakil Ketua Komisi II DPR yang membidangi pertanahan dan reformasi agraria, Saan Mustopa mengatakan pihaknya memberi perhatian kepada penanganan mafia tanah yang diduga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa tahun terakhir, sebagai mitra dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Saan menyatakan Komisi II selalu menekankan agar lembaga itu benar-benar membangun sistem sehingga mafia tanah tak bisa beroperasi.

Kasubdit II Harta Benda dan Bangunan Tanah Direktorat Tipidum Bareskrim Mabes Polri, Kombes Kristiaji menyatakan modus mafia tanah termasuk klasik. Ia juga tidak memungkiri adanya keterlibatan aparat.

”Misalnya, menghilangkan warkat, menjual blangko kosong girik, lalu bekerja sama dengan oknum di berbagai level, mulai RT-RW, oknum notaris, hingga oknum BPN, dan juga melakukan pemalsuan sertifikat tanah. Di seputar itu-itu saja, sehingga akhirnya muncul sertifikat ganda di satu objek yang sama. Masalah-masalah ini sudah lama dan akhirnya bertumpuk-tumpuk,” kata mantan Direskrimum Polda NTB ini.

Sementara, Sekjen Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Agus Muldya Natakusuma menjelaskan perbedaan perampasan dan sengketa tanah. Dikatakan, sengketa biasanya soal perebutan hak waris atau dua pihak yang memiliki hubungan bisnis atas satu bidang tanah. Sementara, korban perampasan tanah tidak pernah menjual dan ada sangkut paut hubungan keluarga dengan pihak perampas tanah.

Agus menegaskan kasus-kasus yang dialami oleh anggota FKMTI adalah bentuk perampasan tanah. Atas berbagai kasus yang dialami anggota FKMTI, Agus mendorong agar pemerintah membentuk badan peradilan agraria yang berpedoman pada UUD 1945 dan UU Agraria.

FKMTI juga mendorong agar tanah yang menjadi jaminan kredit di perbankan harus menyertakan surat keterangan mengenai warkat tanah. “Kami juga mendorong bagi perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan perampasan tanah kepada masyarakat, sebaiknya mulai dicermati oleh Kementerian Keuangan dan mulai dilakukan pembatasan terhadap transfer-transfer dalam jumlah tertentu ke luar negeri,” katanya.

Bagi korban perampasan tanah yang dinyatakan kebenaran kepemilikannya, baik oleh pemerintah atau keputusan pengadilan, maka pemerintah dapat mengeksekusi pada perusahaan tersebut untuk kepentingan korban. “Kami juga mengusulkan agar warkat tanah diberikan kepada pemilik lahan, sedangkan BPN hanya memiliki catatannya saja,” papar Agus.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 
BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tutup STQH, Wamenag: Peserta Harus Jadi Pelopor Pendidikan Alquran

Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadis (STQH) XXVI di Sofifi, Maluku Utara, ditutup Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi pada Sabtu, (23/10/2021)

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Pascagempa, BPBD Kabupaten Semarang Bangun Tenda Darurat untuk Pasien RSUD Ambarawa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang mendirikan tenda darurat untuk pasien di RSUD Ambarawa

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Dirjen Pemdes Pantau Pilkades Sidrap

Pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Sidrap berjalan dengan lancar dan baik

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Meriah, Arak-arakan Parade Wisuda Oktober ITB 2021

Namun, untuk acara kali ini, kata dia, dilaksanakan secara semiluring (luar jaringan), yakni daring (dalam jaringan) maupun luring.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Sambut Sumpah Pemuda, Satupena Terbitkan Kembali 100 Buku yang Mewarnai Sejarah Indonesia

Menyambut Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, Satupena memilih 100 buku yang mewarnai sejarah dan budaya Indonesia sejak era kolonial untuk diterbitkan kembali.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Kepada Dunia, Indonesia Sampaikan Pesan Jaga Lingkungan Lewat Batik

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, lebih dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Hujan Lebat Berpotensi Guyur Sebagian Besar Wilayah di Indonesia

Daerah-daerah yang menghadapi potensi hujan lebat dan angin kencang perlu mewaspadai kemungkinan terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Gempa Magnitudo 5,4 Terjadi di Barat Laut Enggano

Gempa bumi dengan Magnitudo 5,4 terjadi di barat laut Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, Minggu (24/10/2021), pukul 06.34 WIB.

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Pelantikan Anggota BPK Dinilai Wajib Tunggu Putusan PTUN

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah menilai pelantikan anggota BPK terpilih Nyoman Adhi Suryadnyana wajib menunggu putusan PTUN.

NASIONAL | 23 Oktober 2021

Satgas Waspada Investasi Bekukan 3.600 Pinjol Ilegal di Sulawesi Selatan

Satgas Waspada Investasi membekukan 3.600 pinjaman online (pinjol) ilegal yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

NASIONAL | 23 Oktober 2021


TAG POPULER

# Kapolsek Perkosa Anak Tahanan


# LADI


# Kasus Positif Covid-19 di Jakarta


# Garuda Ditutup


# Anies Baswedan



TERKINI
Dasar Hukum Laporan LBH Jakarta Dinilai Keliru

Dasar Hukum Laporan LBH Jakarta Dinilai Keliru

MEGAPOLITAN | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings