Ada Pembiaran Radikalisme di K/L, Deputi Aparatur Negara BIN Dibutuhkan

Ada Pembiaran Radikalisme di K/L, Deputi Aparatur Negara BIN Dibutuhkan
Susaningtyas NH Kertopati (Foto: Istimewa / Istimewa)
Asni Ovier / AO Kamis, 30 Juli 2020 | 11:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Semakin maraknya aparatur negara yang tidak Pancasilais dan berpandangan radikal ekstrem, karena pengawasan kurang massif dilakukan pimpinan kementerian dan lembaga (K/L). Bahkan, ada pimpinan K/L yang cenderung melakukan pembiaran. Oleh karena itu, kehadiran deputi aparatur negara sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan terhadap aparatur di K/L.

Pandangan itu disampaikan pengamat intelijen dan keamanan Susaningtyas NH Kertopati atau yang akrab disapa Nuning di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

"Aparatur negara bukan hanya dituntut profesional dan dapat menguasai wilayah pekerjaannya, tetapi juga dituntut berjiwa nasionalis dan mengamalkan Pancasila dengan benar. Dengan demikian, penting bagi BIN memiliki Deputi Aparatur Negara agar K/L aman dari keberadaan aparatur yang intoleran serta anti-Pancasila. Selain itu, kedeputian ini juga dapat turut mengawasi aparatur dari kebuasaan negatif, seperti narkoba, radikalisme, dan separatisme," ujar Nuning.

Menurut Nuning, deputi aparatur negara ini juga harus memiliki tenaga-tenaga ahli di bidang psikiatri dan psikologi forensik yang paham tentang ilmu perilaku atau profilling. Selain itu, juga diperlukan sosiolog yang memahami perilaku sosial aparatur negara.

"Bahkan, ke depan nanti, menurut saya, ada baiknya para calon pimpinan daerah, calon anggota legislatif, dan yang lain juga diberlakukan semacam penelitian khusus kesetiaan kepada negara, UUD 1945, serta Pancasila. Hal ini dapat mengurangi berkembangnya radikalisme dan intolerasi di kalangan aparatur negara," ujar Nuning.

Baca Juga: Optimalisasi Integrasi TNI-Polri Kunci Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2020 tentang Badan Intelijen Negara (BIN). Perpres ini merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 90 Tahun 2012. Pada Pasal 5 Perpres baru itu terdapat tambahan jabatan struktural BIN, yakni deputi bidang intelijen pengamanan aparatur atau disebut Deputi VIII.

Disebutkan, Deputi VIII itu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang intelijen pengamanan aparatur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN. Dengan ada penambahan tersebut, maka jabatan struktural di BIN menjadi 20, yakni mulai dari Kepala BIN, Wakil Kepala BIN, Sekretariat Utama, sembilan deputi, inspektorat utama, lima staf ahli, bagian pusat, dan BIN daerah.

Baca Juga: Menteri PAN dan RB: ASN Terlibat Radikalisme, Narkoba, Korupsi, Jangan Mimpi Jadi Pejabat

Perpres itu juga mengatur, tugas Deputi VIII, yakni melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan aparatur. Deputi ini juga bertugas menyusun rencana kegiatan atau operasi intelijen pengamanan aparatur, pengendalian kegiatan penelusuran calon pejabat aparatur, serta memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Semula, Deputi VII BIN adalah bidang analisis dan produksi intelijen. Berdasarkan Perpres yang baru tersebut, maka deputi ini berubah menjadi deputi IX, yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan produksi intelijen.



Sumber: BeritaSatu.com