RUU Cipta Kerja Berikan Pengaman Pekerja dari PHK Sepihak
Logo BeritaSatu

RUU Cipta Kerja Berikan Pengaman Pekerja dari PHK Sepihak

Kamis, 30 Juli 2020 | 11:53 WIB
Oleh : Vento Saudale / JAS

Bogor, Beritasatu.com – RUU Cipta Kerja dapat menjadi landasan pengaman pekerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merevisi upah minimum pekerja. Dalam RUU Cipta Kerja ada ketentuan yang meminta perusahaan untuk bisa memberikan standar atau jaring pengaman perihal besaran upah minimum bagi karyawan baru melalui upah minimum provinsi.

Hal itu dikatakan Direktur Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto dalam diskusi terkait RUU Cipta Kerja dan Upah Minimum Regional pada Rabu (29/7/2020) malam. Ia pun menilai, hingga saat ini masih banyak isu beredar mengenai hilangnya upah minimum bagi para pekerja dalam RUU Cipta Kerja.

“Untuk pembahasan upah minimum, memang harus diakui ada sedikit revisi. Tapi kan tidak serta merta revisi ini menguntungkan pihak investor apalagi kaum kapitalis,” Bambang menjelaskan.

Bambang menjelaskan, penyamarataan upah minimum dalam RUU Cipta Kerja hanya untuk karyawan baru yang masa kerjanya 1-12 bulan pertama. Bukan untuk semua karyawan, apalagi karyawan lama.

“Karena karyawan baru itu kan masih masuk dalam masa training dan pemantauan biasanya. Biasanya, perusahaan memiliki SOP yang mengevaluasi para karyawan baru ini. Dalam banyak kasus, banyak perusahaan yang menurunkan gaji atau bahkan memberhentikan mereka tanpa pesangon apabila kinerjanya dinilai rendah atau tidak memuaskan,” jelas Bambang.

Persoalannya, bagaimana agar tidak terjadi pemecatan secara semena-mena oleh perusahaan terhadap karyawan baru berdasarkan evaluasi sepihak dari perusahaan? Menurut Bambang, untuk mengantisipasi itu maka perlu ada aturan sebagai jaring pengaman bagi para buruh

“Untuk itulah, kita minta agar kasus pemecatan karyawan atau tidak diberikannya pesangon bagi karyawan baru harus juga dipikirkan oleh pemerintah. Maka, saya pikir peran RUU Cipta Kerja bisa menjadi jaring pengaman bagi para pekerja baru agar mereka diberikan jaminan gaji atau upah minimum yang sepantasnya selama 12 bulan pertama”, jelasnya.

Bagi para pekerja baru, meskipun kinerjanya jelek,perusahaan tentu tidak boleh semena-mena menurunkan gajinya apalagi seenaknya memberhentikan mereka. Artinya, karyawan baru tersebut harus tetap diberikan gaji yang setimpal dengan upah minimum yang telah ditetapkan.

Bambang mengatakan bahwa dalam RUU Cipta Kerja ada ketentuan yang meminta perusahaan untuk bisa memberikan standar atau jaring pengaman perihal besaran upah minimum bagi karyawan baru melalui upah minimum provinsi.

“Jadi tidak benar itu, bila ada yang mengatakan bahwa upah minimum regional akan dihapus. Artinya bagi yang menilai adanya penghapusan upah minimum regional, itu hanya orang-orang yang tidak memahami isi draf RUU Cipta Kerja semata”, jelas Bambang

Perusahaan yang melanggar dan tidak mau memberikan upah minimum regional. Menurut Bambang, itu bisa dipidanakan. Karena RUU Cipta Kerja telah hadir sebagai tameng bagi para pekerja untuk mendapatkan hak yang sama di mata perusahaan.

“Jadi logikanya, RUU Cipta Kerja hadir untuk mengawal para pekerja terutama pekerja yang baru bekerja selama 12 bulan untuk mendapatkan upah minimum yang layak sesuai perkapita daerah masing-masing,” tambah Bambang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 
BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kabar Baik, IPB dan BPI-BRIN Ciptakan Oxygen Concentrator Berbahan Baku Lokal

IPB University dan Balai Pengembangan Instrumentasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BPI-BRIN) berhasil menciptakan oxygen concentrator.

NASIONAL | 28 September 2021

Habib Luthfi: Indonesia Raya Bukan Sekadar Lagu, tetapi Ikrar

Dengan mengetahui dan mengenal sejarah maka masyarakat akan paham bagaimana para pendahulu bangsa ini berjuang dan bagaimana mereka mencintai bangsanya.

NASIONAL | 28 September 2021

Ini Upaya Sub PB PON Klaster Mimika Tertibkan Penonton PON di Papua

Jumlah tiket yang dijual saat ini sebagian besar atau 60% dijual melalui aplikasi di atas dan sisanya sebanyak 40% melalui offline.

NASIONAL | 27 September 2021

Hunian Kamar Hotel di Sumut Sudah Capai 50%

Kenaikan hunian hotel di Sumut terjadi secara bertahap sejak 24 Agustus 2021.

NASIONAL | 27 September 2021

Akhiri Masa Jabatan di APJII, Ini Catatan Kesuksesan Jamalul Izza

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza menyebut pengurus yang dipimpinnya telah merealisasikan 94 persen amanat Munas tahun 2018.

NASIONAL | 27 September 2021

Banjir Bandang Hantam Puluhan Rumah Warga di Sumsel

Tidak ada korban jiwa untuk warga yang rumahnya rusak berat.

NASIONAL | 27 September 2021

Ini Para Sesepuh yang Memutuskan Siapa Pengganti Mangkunegara IX

Penentuan penerus takhta Mangkunegaran Solo kemungkinan setelah 100 hari wafatnya Mangkunegara IX atau sekitar akhir November.

NASIONAL | 27 September 2021

Menag: Insentif Guru Bukan PNS Madrasah Segera Cair

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, insentif ini secara bertahap akan segera cair

NASIONAL | 27 September 2021


Fahri Hamzah Apresiasi Kinerja Kejagung dalam Pemberantasan Korupsi

Fahri Hamzah mengapresiasi kinerja Kejgung dalam pemberantasan korupsi. Tolak ukurnya, penyelamatan uang negara sebesar Rp 26,1 triliun.

NASIONAL | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# SBY


# PKI



TERKINI
Utusan Afghanistan Batal Pidato di Majelis Umum PBB

Utusan Afghanistan Batal Pidato di Majelis Umum PBB

DUNIA | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings