Ditanya Kapan Proses Belajar di Sekolah, Ini Jawaban Mendikbud Nadiem

Ditanya Kapan Proses Belajar di Sekolah, Ini Jawaban Mendikbud Nadiem
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya saat berkunjung ke di sekolah Muhammadiyah, Kamis 30 Juli 2020. (Foto: Beritasatu.com/Vento Saudale)
Vento Saudale / CAH Kamis, 30 Juli 2020 | 16:36 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyebut belum bisa memberikan kepastian proses pembelajaran akan kembali normal. Ia menyebut seluruh kebijakan akan ditentukan menunggu pandemi ini berakhir.

Selama satu hari penuh Nadiem melakukan blusukan ke empat sekolah di dekat Istana Bogor. Selama blusukan di ke SDN Polisi 1, Regina Pacis, Al Ghazali, dan Muhammadiyah yang paling dominan disampaikan selama public hearing yakni kapan proses pembelajaran akan kembali tatap muka.

"Merah kuning, hijau jadi sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan itu, tetapi yang akan menjawab itu adalah virusnya," kata Nadiem saat berkunjung di sekolah Muhammadiya, Kamis (30/7/2020).

Baca Juga: Pemerintah Akan Buka Sekolah di Luar Zona Hijau, KPAI: Utamakan Kesehatan Guru dan Siswa

Nadiem menyebut, masa pembelajaran pada masa pandemi ini merupakan masa belajar dan mengajar dengan proses yang dinamis. Pembukaan belajar bukan hal yang stagnan, sehingga untuk pembukaan sekolah secara normal pasti tergantung kesiapan dan proses penyebaran virus ini di masing-masing daerah.

Ketika ditanya terkait skema yang harus segera dieksekusi kementerian yang kemungkinan akan dibuka pada awal Tahun 2021. Lagi, Nadiem pun belum bisa memutuskan.

"Jadi mohon maaf saya enggak bisa menjawab. Walapun banyak yang mengharapkan akhir Desember sudah selesai. Tapi itu tidak bisa tergantung daerah. Tergantung keputusan gugus tugas dan juga tergantung kesiapan masing-masing pemerintah daerah dan sekolah," paparnya.

Baca Juga: Mendikbud Semangati Anak Indonesia untuk Terus Belajar

Nadiem mengaku jika persoalan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini memang terjadi hampir di semua daerah. Pemerintah terpaksa menerapkan hal ini karena adanya krisis keseharan yang bisa mengancam para murid.

"Dalam hati saya tidak ingin PJJ. Saya ingin anak kembali tatap muka. PJJ ini bukan kebijakan pemerintah, kita terpaksa. Karena pilihannya ada pembelajaran atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena ada krisis kesehatan," ucap Nadiem.

Oleh karena itu, Kemendikbud tengah melakukan berbagai upaya mengatasi persoalan tersebut hingga nantinya kembali diterapkan sistem belajar tatap muka. Mulai dari kurikulum dan penggunaan dana BOS untuk membantu orangtua murid serta sekolah.

"Dalam waktu dekat kita akan mengedepankan penyederhanaan kurikulum atau bisa dikatakan kurikulum darurat. 100 persen dana BOS itu diberikan fleksibelitas untuk membeli pulsa anak dan orangtua, itu sudah kita bebaskan. Tapi BOS yang alokasinya tadi di pagu-pagu, boleh buat pembelian pulsa guru, sekolah dan orangtua untuk anaknya," tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com