Mendikbud Diminta Tidak Buka Sekolah di Luar Zona Hijau

Mendikbud Diminta Tidak Buka Sekolah di Luar Zona Hijau
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Foto: Istimewa)
Rully Satriadi / RSAT Kamis, 30 Juli 2020 | 17:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mendikbud Nadiem Makarim dalam pertemuan dengan DPR, 6 November 2019 menyatakan keuntungan dari teknologi adalah transparansi, semua kebijakan dan aturan harus berbasis data. Pernyataan Mendikbud itu dinilai benar dan tepat.

Namun masyarakat dikejutkan ketika Mendikbud mengumumkan rencana pemerintah membuka kembali belajar secara tatap muka untuk sekolah di luar zona hijau dengan dilakukan serangkaian protokol kesehatan yang ketat.

“Saya tidak paham dengan keputusan ini. Data apa yang digunakan pemerintah dan Mendikbud untuk membuka kegiatan belajar-mengajar di sekolah pada saat pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukan penurunan,” ujar mantan kordiantor Direktorat Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Hendra Setiawan Boen dalam keterangannya, Kamis (30/7/2020).

Disebutkan data terakhir menyatakan orang yang terinfeksi Covid-19 terus mengalami kenaikan, dan per hari ini ada 104.432 kasus  dan muncul 90 klaster perkantoran hanya di Jakarta saja. Data itu adalah data resmi sehingga masih terbuka kemungkinan jumlah yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak.

Kenaikan klaster virus corona di puluhan kantor sejak PSBB dilonggarkan pada 4 Juni 2020 juga membuktikan bahwa protokol kesehatan yang diterapkan pada semua perkantoran, termasuk menurunkan kapasitas ruangan menjadi hanya 50% hanya dapat menekan angka orang yang akan terinfeksi, tapi tidak dapat menghalangi kenaikan.

“Orang-orang di kantor yang bekerja adalah orang-orang yang sudah dewasa dan seharusnya lebih disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, tapi mereka tetap kena. Bagaimana dengan anak-anak yang tentunya tidak akan sedisiplin orang dewasa,” ujarnya.

Menurut Hendra, di dalam sekolah mereka dapat dipaksa melakukan protokol kesehatan dengan ketat, tapi apa ada jaminan begitu keluar sekolah akan juga melakukan protokol kesehatan. “Orang dewasa saja tidak bisa, dan hal ini merupakan salah satu sebab angka penderita Covid-19 di Indonesia terus naik,” katanya.

Belum lagi, data dari US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menemukan bahwa virus Covid-19 ini dapat menular melalui udara dan pada ruang tertutup (ruang kelas atau ruang kantor misalnya) ternyata virus ini dapat bertahan di udara selama 16 jam. Dengan kata lain, protokol kesehatan berupa pembatasan kapasitas kelas menjadi 50% tidak akan efektif menghindari sekolah menjadi klaster baru Covid-19 apabila ada satu saja anak tanpa gejala yang bersekolah dan menyebabkan virus tersebut melayang di ruang kelas.

"Apakah Nadiem mampu bertanggung jawab secara moral apabila muncul puluhan atau ratusan klaster dari sekolah dengan kemungkinan muncul korban jiwa  atas kebijakannya membuka sekolah di luar zona hijau," tanyanya.

Jangan pula menggantungkan pembuatan kebijakan berdasarkan hasil survei tidak berdasar untuk membenarkan pembukaan sekolah. Ingat, LSI Denny JA pernah mengeluarkan survei bahwa wabah corona akan selesai Juni 2020. Sekarang terbukti, survei tersebut tidak benar.

“Jadi, dalam hal apapun sekolah tidak boleh dibuka di luar zona hijau sampai masalah Covid-19 selesai,” tegas Hendra.

Hendra menambahkan sistem belajar jarak jauh sudah benar. Bahwa ada masalah anak-anak yang tidak punya akses internet maupun gawai, maka hal tersebut harus diatasi agar memastikan mereka bisa mengakses internet dan gawai untuk belajar jarak jauh.

Bukankah dana Program Organisasi Penggerak (POP) yang ratusan miliar tersebut dapat digunakan untuk pengadaan internet dan gawai bagi peserta didik yang tidak mampu?

“Kebosanan anak di rumah juga bukan alasan. Lebih baik anak bosan di rumah daripada masa depan mereka rusak atau bahkan mereka kehilangan nyawa akibat terjangkit Covid-19,” pungkas Hendra.



Sumber: BeritaSatu.com