Upaya PK Jaksa atas Djoko Tjandra Disebut Cacat Hukum
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Upaya PK Jaksa atas Djoko Tjandra Disebut Cacat Hukum

Kamis, 30 Juli 2020 | 15:01 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir menegaskan upaya peninjauan kembali (PK) yang dilakukan kejaksaan, tidak boleh mewakili kepentingannya, melainkan untuk korban, terdakwa atau terpidana. Menurut Mudzakir jika PK tetap dipaksakan, maka langkah itu dipastikan cacat hukum.

“Kesempatan akhir PK itu adanya pada milik terdakwa atau terpidana. Mengacu pada KUHAP jika jaksa mengajukan PK untuk kepentingannya, maka langkah tersebut tentu cacat hukum,” kata Mudzakir di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Penegasan itu disampaikan Mudzakir menanggapi PK yang dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) atas perkara Cessie Bank Bali, Djoko Tjandra yang telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan dimenangkan di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA).

Mudzakir menuturkan dalam proses penanganan perkara di pengadilan, JPU telah diberi kesempatan membuktikan dakwaannya mulai dari tingkat pertama hingga MA. Apabila JPU tidak dapat membuktikan dalilnya sebagaimana didakwakan, menurut Mudzakir, maka upaya JPU berhenti sampai di situ.

“Azas prinsipnya tidak boleh PK, karena jaksa sudah diberikan kesempatan dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung,” ucap Mudzakir.

Mudzakir menambahkan JPU mengajukan PK memang pernah terjadi. Namun, upaya PK itu untuk kepentingan korban, terdakwa atau terpidana. Artinya JPU mengajukan PK karena ada putusan yang melupakan hak dan kepentingan korban.

“Itu (PK) bisa dilakukan jaksa untuk kepentingan korban, maka dengan PK itu putusan pengadilan akan diluruskan kembali agar sesuai dengan prinsip on the track keadilan dalam rangka pengambilan keputusan,” ungkap Mudzakir.

Mudzakir mencontohkan, perkara mantan Danjen Kopasus Muchdi PR yang ketika itu jaksa melakukan upaya PK alasannya demi kepentingan korban. Mudzakir menekankan ruang kewenangan bagi jaksa mengajukan PK tidak dibuka jika bertujuan memberatkan terdakwa, atau terpidana.

Terkecuali, bermaksud meringankan terdakwa atas kesalahan jaksa sehingga perlu diluruskan kembali agar pengadilan mengubah hukuman yang tepat dan menguntungkan terdakwa.

Merujuk kepada asas legalitas dalam fungsi nagatif yang terkandung dalam Pasal 3 KUHAP, maka Pasal 263 ayat (1) KUHAP bermakna bahwa jaksa dilarang mengajukan PK terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Berikutnya, hak PK berdasarkan Pasal 263 KUHAP adalah terpidana atau keluarga ahli warisnya, sehingga tidak ada dasar hukum bahwa jaksa mengajukan PK.

Namun, dua hal tersebut dilanggar oleh jaksa dalam kasus Djoko Tjandra. PK oleh JPU diterima dan dikabulkan MA dengan putusan 12 PK/Pid.Sus/2009 11 Juni 2009. Amar putusan PK itu berbunyi mengabulkan permohonan PK oleh JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaksel.

Dalam kasus cessie Bank Bali, PN Jaksel lewat putusan no. 156/Pid.B/2000/PN Jak.Sel melepaskan Djoko dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtsvervolging) alias bebas murni. Putusan tersebut diperkuat MA melalui 1688K/Pid/2000 pada 28 Juni 2001 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari JPU pada Kejari Jaksel.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pelempar Bom Molotov Sekretariat PDIP Bogor Disebut Pengecut

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengaku heran dengan pihak yang berusaha mengadu domba kelompok tertentu.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Pengacara Djoko Tjandra Akhirnya Jadi Tersangka

Mabes Polri telah menetapkan pengacara Djoko Soegianto Tjandra, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, dalam rangkaian kasus Brigjen Prasetijo Utomo sebagai tersangka

NASIONAL | 30 Juli 2020

Djoko S Tjandra Akhirnya Ditangkap

Buronan kasus cessie Bank Bali Djoko Soegianto Tjandra telah ditangkap.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Panglima TNI Pimpin Sertijab Strategis di Mabes TNI

Brigjen TNI Totok Imam (Han) menjabat Gubernur Akmil.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 di Sumut Bertambah 266 Orang

Angka kesembuhan pasien Covid-19 di Sumut jauh lebih tinggi dari penambahan kasus positif.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Ini Strategi Ditjen Hubdat Tekan Emisi Gas Rumah Kaca

Beberapa aksi mitigasi yang dilakukan adalah pengembangan sistem BRT dan penggunaan solar cell pada penerangan jalan umum.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Universitas 17 Agustus Gelar Wisuda Secara Daring

Wisuda daring akan digelar Universitas 17 Agustus 1945 telah dilakukan pada 27 Juli.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Cegah Covid-19, Gree Indonesia Sumbangkan Penjernih Udara kepada Pemkab Karawang

Penjernih udara yang disumbangkan mampu mencegah penyebaran virus corona dalam ruangan tertutup.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Jelang Iduladha, Kemhub Antisipasi Lonjakan Kendaraan

Kemhub telah mempersiapkan personel, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan lalu lintas kendaraan.

NASIONAL | 28 Juni 2020

Ganjar Cek Stasiun Tawang Pantau Pemudik Iduladha

Selama pantauan di Stasiun Tawang, Ganjar belum menemukan adanya peningkatan jumlah penumpang secara signifikan

NASIONAL | 30 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS