KLHK Gelar Seminar Pengarusutamaan Gender
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KLHK Gelar Seminar Pengarusutamaan Gender

Jumat, 31 Juli 2020 | 08:34 WIB
Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak tahun 2000, Department for International Development (DFID) dari Pemerintah Inggris telah mendukung Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memperkuat tata kelola pada sektor kehutanan melalui Program Kehutanan Multipihak (Multistakeholder Forestry Programme/ MFP) yang kini memasuki Fase ke-4 (MFP4).

Salah satu program MFP4 adalah mengembangkan bisnis hutan berbasis masyarakat dengan pendekatan Market Access Player. Dalam program ini penting untuk memasukkan GESI – Gender dan Inklusi Sosial sebagai salah satu pendekatan dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.

MFP4 bekerja sama dengan Pokja Gender KLHK, PHPL, PSKL dan BLU melakukan kegiatan dalam peningkatan kapasitas untuk implementasi dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam perencanaan dan penganggaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dalam bentuk webinar dan klinik konsultasi penyusunan dokumen Analisa Kesenjangan Gender - Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement – GBS atau Penyataan Anggaran Gender.

Webinar 29 Juli 2020 ini adalah webinar kedua, setelah webinar pertama berlangsung pada 22 Juli dan dilanjutkan dengan proses klinik konsultasi pada 23-24 Juli 2020. Pada webinar kedua ini, para peserta yang berasal dari 16 propvinsi unit kerja Direktorat Jenderal PHPL, dan 5 wilayah kerja Ditjen PSKL dan BLU, mempresentasikan hasil kerja mereka dalam bentuk dokumen GAP dan GBS.

Temuan-temuan menarik dalam Analisa Kesenjangan Gender bahwa para peserta, umumnya mengaku kesulitan mengintegrasikan isu gender ke dalam indikator luaran, outcome dan output. Peserta juga merasakan kesulitan dalam memilih kegiatan yang akan dianalisa dan menentukan kesenjangan internal dan eksternal.

Sekalipun mengalami kesulitan dalam penyelesaian tugas penyusunan dokumen GAP dan GBS, peserta yang berjumlah 70 orang ini sebanyak 80%-nya ternyata mampu menyelesaikan tugas dengan beberapa catatan dari Prof. Ismi Dwi Astuti, spesialis Gender dan Inklusi Sosial dari Universitas Sebelas Maret, sebagai narasumber sekaligus peninjau dokumen.

Dalam tanggapan umumnya terhadap dokumen yang disusun peserta, Prof. Ismi Dwi Astuti menekankan bahwa pengarusutamaan gender bukan sesuatu yang berada di luar program yang ada. Dokumen GAP dan GBS adalah alat untuk memudahkan peserta dalam mengenali kesenjangan gender dan memecahkan persoalan tersebut di dalam kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing peserta. Kelemahan umum yang masih ditemui dalam pengarusutamaan gender adalah bagaimana menyelaraskan antara tujuan awal, pemilahan data, mengindentifikasi kesenjangan gender lewat data, lalu menyusun rencana kegiatan dan indikatornya. Hal tersebut saling terkait satu sama lain.

Pada akhir tinjauannya, Prof Ismi Dwi menegaskan yang harus disamakan adalah pemahaman bersama bahwa pengarusutamaan gender itu bukan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus sama dalam semua hal, melainkan dengan perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan bisa saling mengisi untuk mencapai tujuan bersama.
Melengkapi pernyataan Prof. Ismi Dwi, fasilitator Gender dan Inklusi Sosial MFP4, Dati Fatimah mengatakan dokumen analisa gender dan analisa Budget ini bertujuan untuk menguatkan perencanaan, memastikan penyaluran program berjalan dan memberikan dampak yang lebih baik.

Dokumen-dokumen yang telah disusun peserta menjadi bekal pendukung bagi penelitian RAKL yang sedang dilakukan di KLHK. Ernawati Hartono, dari Pokja Gender KLHK mengapresiasi hasil kerja para peserta yang telah memberikan warna baru dari program Pengarutamaan Gender di KLHK. Beliau juga optimistis hasil pelatihan ini akan mempercepat dan memaksimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun-tahun ke depan. Selanjutnya, tugas para peserta adalah mengawal dan mengimplementasikan dokumen GAP – GBS yang telah disusun ini.

Saat menutup kegiatan, Direktur Program MFP 4, Dr. Tri Nugroho memberikan apresiasi pada para peserta. Beliau mengatakan proses belajar singkat melalui virtual dan telah memberikan hasil yang baik. Beliau berharap pelatihan ini dapat mengubah cara pandang peserta sejak dari perencanaan program dan pelaksanaanya yang akan mempertimbangkan analisa gender.

Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 yang bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan pembangunan nasional yang berprespektif gender. PUG juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011. Pada tahapan penganggaran Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 136/PMK.02/2014 tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komunitas Indonesia Timur Kampanyekan Kemasan Ramah Lingkungan untuk Daging Kurban

Ratusan komunitas dari 42 kota di Indonesia Timur menyampaikan komitmennya untuk mengurangi plastik sebagai media kemasan dan penyimpanan daging kurban

NASIONAL | 31 Juli 2020

Rayakan Iduladha, Wapres Salat di Kediaman dan Kunjungi Ponpes An Nawawi

Wapres Ma'ruf Amin mengajak masyarakat rayakan Iduladha dengan tetap memegang aturan kesehatan, dan perkuat iman serta ketakwaan.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Rayakan Iduladha, Umat Muslim di Jambi Perlu Kedepankan Kebersamaan

perayaan Iduladha merupakan manifestasi dari ketulusan berkorban dan kerendahan hati.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Penganiayaan Dokter Jaga RSUD Blambangan, Polisi Periksa 10 Saksi

Kasus penganiayaan dokter jaga RSUD Blambangan terjadi di ruang IGD RSUD Blambangan pada Senin (27/7/2020) sekitar pukul 23.45 WIB.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Penyelundupan Sabu 200 Kg, Polisi Kejar Bandar Besar

Sebagaian barang hasil selundupan dari Myanmar telah lebih dulu lolos ke Jakarta melalui Pelabuhan Pangkalbalam yang diangkut menggunakan truk.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Polri Bakal Cek Kesehatan Djoko Tjandra

Polri akan mengecek kesehatan buronan kasus cessie Bank Bali Djoko Soegianto Tjandra, pasca-penangkapan di Malaysia.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Djoko Tjandra Tertangkap, Ini Komentar Kabareskrim

Kabareskrim menegaskan, penangkapan buronan Djoko Tjandra, merupakan jawaban dan bukti komitmen Polri untuk menangkap serta menuntaskan kasusnya.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Mendagri: Pilkada Momentum Melawan Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, kesiapan pilkada 2020 terus makin baik.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Atas Perintah Jokowi, Polri Kerja Sama dengan Malaysia Tangkap Djoko Tjandra

Djoko Tjandra ditangkap di sebuah tempat di Kuala Lumpur berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia.

NASIONAL | 30 Juli 2020

Ini Kronologi Penangkapan Djoko Tjandra

Kabareskrim Polri mengatakan, kronologi penangkapan berawal dari perintah Presiden Joko Widodo agar Polri mencari Djoko Tjandra di mana pun berada.

NASIONAL | 30 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS