KPK Sambut Baik Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor

KPK Sambut Baik Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Fana Suparman / YUD Minggu, 2 Agustus 2020 | 19:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam aturan itu, terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan kategori paling tinggi dapat dijatuhi hukuman seumur hidup pidana penjara.

"KPK tentu menyambut baik Perma dimaksud sekalipun tidak untuk semua pasal Tipikor seperti pasal suap menyuap, pemerasan dan lain-lain serta tindak pidana korupsi lainnya," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, saat dikonfirmasi, Minggu (2/8/2020).
Ali mengatakan aturan itu menambah optimisme lembaga antikorupsi dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, terlepas dari kekurangannya yang belum mencakup pasal penyuapan dan lainnya, Perma Nomor 1 Tahun 2020 merupakan bentuk ikhtiar untuk memberantas korupsi di Indonesia.

"Kita semua harus bangun sikap optimis ke depan. Lepas dari segala kekurangan dan kelebihannya tentu pedoman tersebut sebagai salah satu ikhtiar dalam upaya pemberantasan korupsi saat ini," kata Ali.

Ali mengatakan, parameter penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 sudah dapat diwujudkan dalam pemidanaan oleh para hakim yang menyidangkan perkara Tipikor dari hakim tingkat pertama hingga MA. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi disparitas hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap perkara korupsi terutama menyangkut Pasal 2 dan Pasal 3.

"Harapannya tentu dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut tidak akan terjadi lagi adanya disparitas dalam putusan Tipikor," ujar Ali.

Ali mengatakan, parameter penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang tercantum dalam Perma 1/2020 sudah dapat menjadi panduan dalam penyusunan pedoman tuntutan yang saat ini sedang disusun KPK karena sebelumnya KPK juga ikut hadir dalam pembahasannya. Tak hanya Pasal 2 dan Pasal 3, pedoman tuntutan yang disusun KPK dan telah masuk tahap finalisasi tersebut mencakup seluruh pasal-pasal Tipikor, seperti penyuapan dan lainnya.

"Sedangkan untuk menghindari disparitas tuntutan pidana, KPK saat ini masih sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan Tipikor untuk seluruh pasal-pasal Tipikor baik pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya," paparnya.

Dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 disebutkan terdapat empat kategori kerugian negara. Kategori paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar, Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar, Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar, Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar, dan Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Selain nilai kerugian negara, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa korupsi.

Jika terdakwa korupsi merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang masuk dalam kategori tinggi, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara 16 tahun hingga 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup. Kemudian, jika terdakwa koruptor merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara.

Sedangkan jika terdakwa koruptor merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam kategori kategori ringan, hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara.

Selanjutnya, jika terdakwa korupsi merugikan negara dalam rentang Rp25 miliar hingga Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori tinggi maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara.

Berikutnya, bilamana terdakwa koruptor kemudian, jika kerugian keuangan negara sejumlah Rp25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara. Sedangkan, bila terdakwa korupsi merugikan negara sejumlah Rp25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori ringan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 8 hingga 10 tahun penjara. 



Sumber: BeritaSatu.com