Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor Dinilai Aturan Progresif
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor Dinilai Aturan Progresif

Minggu, 2 Agustus 2020 | 21:28 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang relevan dan signifikan.

Bahkan, Abdul Fickar menyatakan aturan yang memuat mengenai terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan kategori paling tinggi dapat dijatuhi hukuman seumur hidup pidana penjara sebagai aturan yang responsif dan progresif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Peraturan MA tentang pedoman pemidanaan menjadi sangat relevan dan signifikan. Penentuan jumlah kerugian negara Rp 100 miliar lebih dengan hukuman penjara seumur hidup adalah sebuah aturan yang responsif dan progresif," kata Abdul Fickar saat dikonfirmasi, Minggu (2/8/2020).

Lebih dari itu, Abdul Fickar kehadiran Perma itu akan membatasi dan mengawasi para hakim yang kerap bermain dengan kekuasaan yudikatif yang dimilikinya. Untuk itu, Abdul Fickar mengapresiasi Mahkamah Agung yang menerbitkan Perma tersebut.

"Aturan ini akan membatasi dan mengawasi para Hakim yang seringkali bermain main dengan kekuasaannya. Apresiasi tinggi untuk Mahkamah Agung, meski pada penerapannya juga harus tetap dijaga prinsip independent judiciary atau kebebasan kekuasaan kehakiman yang melekat pada profesi hakim," katanya.

Abdul Fickar menekankan, pemberantasan korupsi sudah sepatutnya menjadi komitmen semua pihak, dan peradilan merupakan lembaga satu-satunya yang mempunyai otoritas untuk menghukum pelaku korupsi. Dikatakan, peradilan sebagai sebuah kekuasaan yudikatif berintikan kebebasan hakim-hakimnya, secara sistemik tidak boleh dan tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun baik eksekutif maupun legislatif.

Meskipun, kata Abdul Fickar seringkali kekuasaan "uang" memengaruhinya, sehingga kerap terjadi pergeseran penggambaran bahwa "keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi "Keuangan Yang Maha Kuasa".

Dikatakan, sistem hukum pembuktian dalam perkara pidana dibangun atas dasar minimal adanya dua alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka atau terdakwa dan informasi atau dokumen elektronik yang menimbulkan keyakinan hakim.

Dengan kebebasan yang dimilikinya dan keyakinan atas proses pembuktian di persidangan, seringkali terjadi disparitas hukuman yang dijatuhkan hakim dalam perkara serupa, termasuk perkara korupsi. Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2020 diharapkan dapat mencegah disparitas tersebut.

"Dengan kebebasannya seringkali terjadi disparitas atau perbedaan di kalangan para hakim dalam mengekpresikan 'keyakinannya' dari sebuah fakta hukum. Sebabnya, ya seringkali intervensi 'uang' dalam berbagai bentuknya menjadi faktor yang utama, sehingga tidak heran dari sebuah fakta peristiwa dan persoalan hukum yang sama lahir putusan yang berbeda-beda besarnya," papar Abdul Fickar.

Dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 disebutkan terdapat empat kategori kerugian negara. Kategori paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar.

Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar. Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar, Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar. Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Selain nilai kerugian negara, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa korupsi. Jika terdakwa korupsi merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang masuk dalam kategori tinggi, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara 16 tahun hingga 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup.

Kemudian, jika terdakwa koruptor merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara. Sedangkan jika terdakwa koruptor merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam kategori kategori ringan, hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara.

Selanjutnya, jika terdakwa korupsi merugikan negara dalam rentang Rp 25 miliar hingga Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori tinggi maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara.

Berikutnya, jika kerugian keuangan negara sejumlah Rp 25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara. Sedangkan, bila terdakwa korupsi merugikan negara sejumlah Rp 25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori ringan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 8 hingga 10 tahun penjara.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Volume Lalin Meningkat, Jasa Marga Perpanjang Contraflow

Jasa Marga memperpanjang rekayasa lalu lintas contraflow (lawan arah) hingga Km 47 karena volume lalu lintas yang terus meningkat di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Bupati Puncak Sebut Dana BLT Bukti Negara Hadir di Tengah Pandemi

Bupati Puncak, Papua, Willem Wandik menegaskan dana bantuan langsung tunai (BLT) menjadi bukti kehadiran negara di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Kasus Pinangki Masalah Serius Bagi Institusi Kejaksaan

Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah melakukan pelanggaran disiplin serta bertemu dengan buronan institusi Kejaksaan Agung.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Pemudik ke Merak dari Bakauheni Sebanyak 23.974 Orang

23.974 orang pemudik pada arus balik Hari Raya Iduladha 1441 Hijriah melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, menuju Pelabuhan Merak, Banten.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

KPK Sambut Baik Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor

Dalam aturan itu, terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dapat dijatuhi hukuman seumur hidup pidana penjara.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

4 Tenaga Kesehatan di Seluma Positif Terjangkit Covid-19

Salah satu dari 4 pasien positif Covid-19 adalah pimpinan puskesmas dan tiga lainya terdiri dari para medis.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

PPATK Telusuri Aliran Transaksi Skandal Pelarian Djoko Tjandra

PPATK mengaku sudah menelusuri transaksi mencurigakan kepada pihak-pihak yang diduga sejak skandal pelarian Djoko Tjandra mencuat.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Pasien Positif Covid-19 di Sumut Kembali Melonjak

Dengan demikian, jumlah kasus positif Covid-19 di Sumut menjadi 4.137 orang.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Masyarakat Diminta Isi BBM Penuh Saat Melintasi Tol Jakarta-Cikampek

Kepadatan arus balik sudah terjadi di Tol Jakarta-Cikampek, dari kilometer 65 hingga kilometer 47+100, tepatnya di kawasan Karawang.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Kasus Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Bergaya Hidup Mewah

Jaksa Pinangki Sirna Malasari dikenal memiliki gaya hidup yang mewah.

NASIONAL | 2 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS