Dugaan Kredit Fiktif di Bank Banten Rp 150 Miliar Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Dugaan Kredit Fiktif di Bank Banten  Rp 150 Miliar Dilaporkan ke Bareskrim Polri
Mochamad Ojat Sudrajat (kiri) selaku pelapor kasus dugaan kredit fiktif di Bank Banten didampingi pengacara Fandry Situmorang (kanan) ketika menghadiri gelar perkara di Bareskrim Polri, di Jakarta, Kamis (30/7/2020) lalu. [Foto: Istimewa] (Foto: Istimewa)
Laurens Dami / EHD Minggu, 2 Agustus 2020 | 22:51 WIB

Serang, Beritasatu.com - Kasus dugaan kredit fiktif yang diduga dilakukan manajemen Bank Banten senilai Rp 150 miliar lebih pada tahun 2017 lalu, secara resmi telah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh salah seorang warga Banten bernama Mochamad Ojat Sudrajat.

Mochamad Ojat Sudrajat yang juga penggugat Bank Banten secara perdata di Pengadilan Negeri Serang ketika dihubungi, Minggu (2/8/2020) menjelaskan kasus dugaan kredit fiktif di Bank Banten tersebut sudah diregistrasi di Bareskrim Polri pada Senin (27/7/2020).

Ojat mengatakan, dirinya telah dimintai keterangan dalam gelar perkara bersama Bareskrim Polri pada hari Kamis (30/7/2020).
Tidak hanya melakukan gelar perkara bersama Ojat, Bareskrim juga sebelumnya telah melakukan gelar perkara bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait permasalahan dugaan kredit fiktif di Bank Banten tersebut.

“Dalam waktu dekat kasus dugaan kredit fiktif di Bank Banten akan memasuki tahap penyidikan. Setelah dilakukan pendalaman, dalam gelar perkara yang juga menghadirkan OJK itu terungkap bahwa dugaan kredit fiktif itu berasal dari beberapa kredit komersial, salah satunya dari PT X (inisial) dengan jumlah besaran kredit yang diberikan oleh jajaran manajemen Bank Banten mencapai Rp150 miliar lebih,” ujarnya.

Menurut Ojat, kalau kredit itu tidak fiktif, seharusnya tidak menjadi kredit macet karena ada agunan yang bisa dimanfaatkan oleh manajemen Bank Banten untuk menutupi itu.

“Pemprov Banten selaku Pemilik Saham Pengendali Terakhir (PSPT) juga seharusnya bisa mengambil langkah konkrit terkait dengan dugaan kredit fiktif yang terjadi sekitar tahun 2017 ini,” tegasnya.

Sedangkan untuk dugaan pemalsuan nilai Non Performance Loans (NPL) atau kredit macet dalam laporan keuangan Bank Banten tahun 2019 yang secara tertulis nilainya 4,0 persen, Ojat mengaku ini sangat bertolak belakang dengan hasil Legal Opinion (LO) dari Kejagung yang menyebutkan NPL Bank Banten pada tahun 2019 sudah berada di atas 5 persen.

“LO tersebut sejalan dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 15/POJK.03/2017 pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa, salah satu faktor pemberian status bank dalam pengawasan intensif (BDPI) adalah karena nilai NPL bank yang bersangkutan lebih dari 5 persen,” katanya.

Ditambahkan Ojat, karena Bank Banten ini merupakan bank plat merah, maka akan dilakukan juga audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten terkait kemungkinan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Semuanya harus diusut tuntas. Jika jajaran manajemen akan dilakukan restrukturisasi, harus dilakukan audit internal dulu. Jika ada dugaan indikasi pelanggaran hukum, tentu harus ditindak tegas,” katanya.

Untuk diketahui, Bank Banten mendapat sorotan dari OJK karena terjadinya kredit macet. OJK kemudian menaikkan status Bank Banten menjadi BDPI melalui surat OJK dengan Nomor SR-83-PB.31/2019 tanggal 17 Juni 2019. Padahal, sebelum tahun 2017 kondisi Bank Banten masih dalam status normal meskipun perseroan masih mengalami kerugian.

Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa maupun staf Bank Banten lainnya ketika dikonfirmasi terkait hal ini tidak memberikan jawaban.

Namun berdasarkan rilis Bank Banten setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu yang lalu, meskipun masih besar kredit macet karena diduga ada kredit fiktif, namun tahun ini perseroan masih memprioritaskan bisnisnya pada segmen kredit konsumer dan kredit komersial.



Sumber: BeritaSatu.com