Kemdikbud Harus Segera Terbitkan Kurikulum Adaptif

Kemdikbud Harus Segera Terbitkan Kurikulum Adaptif
Ilustrasi belajar di rumah. (Foto: Antara)
Maria Fatima Bona / JAS Minggu, 2 Agustus 2020 | 23:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tahun ajaran baru 2020/2021 telah berlangsung dua pekan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) fase kedua belum ada evaluasi dan perbaikan. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah belum menerapkan kurikulum adaptif untuk membantu guru, siswa, dan orangtua agar tidak terbebani menjalankan PJJ selama masa pandemi Covid-19 ini.

Wakil Sekjen Federasi Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengatakan, upaya relaksasi kurikulum sangat dinantikan oleh semua pihak. Pasalnya, kurikulum yang sekarang dipakai di sekolah adalah Kurikulum 2013 (K-13) yang dibuat keadaan normal. Ini tentu tidak dapat diterapkan dalam situasi pandemi, sehingga perlu adanya kurikulum adaptif untuk memberikan kemudahan bagi guru dan siswa.

“Situasi saat ini, kami sangat mendesak adanya kurikulum adaptif untuk diterapkan pada situasi ini. Jadi kalau kurikulum adaptif sudah dibuat, maka akan memayungi dua metode pembelajaran selama PJJ, yaitu daring dan luring,” kata Satriwan kepada Beritasatu.com, Minggu (2/8/2020).

Apabila tidak ada kurikulum adaptif, menurut Satriwan, pihaknya khawatir masing-masing guru dan sekolah akan membuat metode atau pilihan sendiri yang dikhawatirkan tidak mencapai tujuan kurikulum dan pembelajaran secara mikro.

Oleh karena itu, Kemdikbud harus segera membuat kebijakan, karena kurikulum adaptif akan membantu siswa, guru, dan orang tua dalam menjalankan PJJ berbasis metode dalam jaringan (daring) dan luar jaringan(luring).

Dijelaskan dia, kurikulum adaptif ini mencakup mulai dari sarana belajar siswa hingga materi pembelajaran. Hal ini tentu akan membantu guru dalam melaksanakan PJJ, khususnya bagi guru yang jauh dari akses jaringan internet dan listrik agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap terlaksana.

“Hadirnya kurikulum adaptif ini dapat membantu guru khususnya yang saat ini mengabdi di daerah yang belum ada jaringan internet, siswa tidak memiliki gawai, dan belum terjangkau listrik. Mereka memiliki panduan agar kegiatan belajar tetap berjalan,” ujarnya.

Menurut Satriwan, pada kurikulum adaptif setidaknya ada empat aspek yang menjadi standar pendidikan atau standar nasional harus dipenuhi selama masa pandemi. Pertama, standar isi, yaitu mata pelajaran atau kurikulum itu sendiri.

Dalam hal ini, tentu dengan kurikulum adaptif jumlah mata pelajaran berubah berbeda dengan waktu normal. Dengan begitu, kompetensi dasar (KD) mengalami perubahan. “Yang di hari normal, biasanya sampai 15 kompetensi dasar, tetapi dalam keadaan serba terbatas tentu ada relaksasi KD. Dalam hal ini relaksasi standar isi,” ujarnya.

Kedua standar proses, menggambarkan bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung dengan situasi pandemi. Ketiga, standar penilaian yang sangat penting untuk menilai aspek pengetahuan di masa pandemi.

Dan keempat, keterampilan dan sikap, yakni bagaimana menilai aspek sikap selama pembelajaran daring maupun luring. “Ini butuh panduan-panduan dari pemerintah maka dibutuhkan kurikulum adaptif,” ujarnya.

Satriwan menyebutkan, dengan adanya kurikulum adaptif ini tentu akan mengurangi sejumlah kendala pendidikan. Maka tugas pemerintah memperkuat seperti memperluas jaringan internet dan kuota internet bagi guru dan siswa.

Pasalnya, berdasarkan survei FSGI, dari 1.600 responden yang terdiri dari guru yang mewakili semua zona, yakni hijau, kuning, oranye, dan merah bersepakat bahwa waktu yang tepat membuka sekolah ketika situasi Indonesia sudah benar-benar aman dari sebaran Covid-19.

Untuk itu, Satriwan menuturkan, semua pihak harus berkolaborasi agar PJJ tetap terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, pelaksanaan PJJ untuk anak di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) dapat menggunakan dana desa.

“Dana Desa bisa dialokasikan untuk membantu siswa dan guru dalam PJJ. Kuncinya ada di kepala desa dan musyawarah desa untuk memutuskannya, maka butuh afirmasi juga dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” ujarnya.

Pemerhati Pendidikan, Indra Charismiadji mengatakan, kendala-kendala PJJ fase kedua ini terjadi karena pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) masih belum belum melakukan upaya nyata untuk mengurangi beban masyarakat

“Saya belum menemukan upaya nyata dari pemerintah untuk membantu mengurangi beban masyarakat mengganti kuota. Yang sebetulnya bisa dilakukan karena salah satu penyedia nya adalah BUMN yaitu Telkom. Seharusnya bisa diupayakan ada bantuan minimal dari sisi regulasi,” kata Indra kepada Beritasatu.com, Minggu (2/8/2020).

Indra menyebutkan, kendala-kendala yang dialami selama PJJ seharusnya dipetakan oleh Kemdikbud. Kemudian, mengajak kementerian/lembaga (K/L) negara maupun swasta, pemerintah daerah (pemda), serta masyarakat untuk melakukan kolaborasi mencari solusi bersama, implementasikan, dan evaluasi.

Dalam hal ini, Indra mencontohkan strategi Malaysia yang membangun base transceiver station (BTS) di setiap sekolah, sehingga sekolah memiliki jaringan internet gratis. “Ini contoh nyata, dan dapat dilakukan dari sisi regulasi,” ujarnya.

Indra menuturkan, perlu adanya kolaborasi memperkuat PJJ ini, karena membuka sekolah pada pada situasi Covid-19 yang masih tinggi akan sangat berbahaya bagi siswa, orang tua, dan guru karena bisa menciptakan klaster baru penyebaran Covid-19. Menurut dia, sebanyak pemerintah memperkuat PJJ dalam jaringan.

“Kalau saya, pemerintah sebaiknya jangan berpikir untuk tatap muka dulu, tetapi justru membuat PJJ daring efektif dan efisien. Ini butuh leadership yang jelas jangan disuruh Merdeka Belajar saja, jadinya seakan pesawat tanpa pilot,” ujarnya.

Merespons hal tersebut, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD-Dikdasmen), Jumeri mengatakan, Kemdikbud akan menerbitkan ketentuan tentang pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus dengan memberi keleluasaan pada satuan pendidikan untuk melakukan penyederhanaan kurikulum.

“Insyaallah besok, akan diterbitkan ketentuan tentang pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberi keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk melakukan penyederhanaan kurikulum,” kata Jumeri kepada Beritasatu.com, Minggu (2/8/2020).

Untuk meringankan beban siswa dan orang tua yang kesulitan menjalankan PJJ karena tidak memiliki kuota internet, jaringan, gawai, dan listrik, Jumeri menyebutkan, Kemdikud sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Sementara terkait pembukaan sekolah di zona kuning, Jumeri memastikan hingga saat ini belum ada keputusan dari Kemdikbud untuk membuka sekolah selain zona hijau. Pasalnya, dalam diskusi diadakan Kemdikbud dengan sejumlah organisasi bidang pendidikan dan kesehatan ada keputusan final pembukaan sekolah zona kuning.

“Diskusi dengan berbagai stakeholder masih sengit dan sekolah umumnya ingin segera dibuka, tetapi bidang kesehatan belum. Jadi belum diputuskan,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com