Perma No 1 Tahun 2020 untuk Perkecil Disparitas Hukuman Koruptor
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perma No 1 Tahun 2020 untuk Perkecil Disparitas Hukuman Koruptor

Selasa, 4 Agustus 2020 | 23:59 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2020 yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap koruptor. Perma ini salah satu tujuannya adalah memperkecil disparitas hukuman koruptor.

Dalam Perma tersebut diatur cukup jelas jenjang atau bobot kategorisasi hukuman. Yang paling berat, penentuan jumlah kerugian negara Rp 100 miliar lebih dengan hukuman penjara seumur hidup

Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Liona Nanang Supriatna, menilai, Perma No. 1 Tahun 2020 di samping dapat memperkecil disparitas (perbedaan) hukuman pada kasus tindak pidana korupsi juga diharapkan memiliki efek jera terhadap para koruptor serta efek preventif (pencegahan).

"Namun demikian Peraturan ini memiliki kelemahan atau bertentangan dengan tujuan pemidanaan, terutama ancaman hukuman mati bagi koruptor," kata Liona Nanang, di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Menurutnya, hukuman mati tentunya bertentangan dengan hak asasi manusia seperti yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I (2). Dalam UU tersebut secara tegas menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dikatakan, MA telah membuat kategorisasi hukuman berdasarkan tingkat kerugian negara berdasarkan akibat kejahatan terhadap perbuatan korupsi yang menyebabkan penderitaan yang diakibatkan. Misalnya koruptor Rp 10 miliar tentu akibat perbuatannya tidak semasif korupsi Rp 100 miliar.

"Seumpama dengan uang Rp 10 miliar bisa membangun 10 rumah sakit, dan Rp 100 miliar dapat membangun 100 rumah sakit sehingga kerugian yang diderita oleh rakyat jauh lebih besar dan merata," ucapnya.

Dengan adanya batas minimal, walaupun cukup tinggi hukumannya masih terdapat celah untuk tawar menawar agar dijatuhkan secara minimal. Namun ketentuan ini jauh lebih baik daripada tidak diatur sama sekali.

Menurutnya, dasar hukum MA mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2020, karena seringkali terjadinya perbedaan penjatuhan hukuman oleh para Hakim Tipikor dalam perbuatan yang relatif sama, namun berbeda dalam hukumannya.

"Kerancuan dalam praktik sering terjadi dalam hal kerugian negara lebih kecil dipidana lebih berat begitu juga sebaliknya dalam hal kerugian negara lebih besar dipidana lebih ringan," katanya.

Sesuai dengan Pasal 24 A UUD NRI 1945 MA tentunya memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang juga memiliki wewenang lainnya yang diberikan undang-undang.

Pasal 8 (1) Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Undang Undang menetapkan bahwa jenis peraturan dan hirarki peraturan selain yang diatur dalam Pasal 7 (1) juga mencakup antara lain Peraturan Mahkamah Agung.

Sedangkan Pasal 2 menegaskan bahwa peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kemudian berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 38 mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 79 Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Polda Malut Gelar Sidang Penentuan Kelulusan Taruna Akpol dan Tamtama

Polda Malut mengirimkan 3 orang calon taruna Akademi kepolisian (Catar Akpol), 13 orang Tamtama Polri.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Muannas Tidak Masalah Jika Hadi Pranoto Lapor Balik

Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid menyatakan, tidak masalah apabila Hadi Pranoto membuat laporan balik atas laporan polisi yang telah dibuatnya.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Ditjen Dikti Kerja Sama dengan Indosat Sediakan Kuota Murah Bagi Mahasiswa

Ditjen Dikti bersama PT Indosat menjalin kerja sama terkait kuota internet murah untuk mendukung kegiatan PJJ dalam jaringan di perguruan tinggi.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

NU dan Muhammadiyah Putuskan Tidak Bergabung dalam POP 2020

Setelah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menolak bergabung pada POP 2020. Kini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) juga sepakat tidak bergabung.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Bantah Sudah Penyidikan, Polri: Djoko Tjandra Masih Saksi

Bareskrim Polri belum menetapkan terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra yang ditangkap di Malaysia pada Kamis (30/7/2020) sebagai tersangka.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Kesulitan Sinyal, Siswa di Sepatan Tangerang Belajar Daring di Tengah Sawah

Alif dan Amira dua orang siswa SD di wilayah Sepatan Kabupaten Tangerang yang harus rela belajar di pematang sawah untuk demi mendapatkan sinyal.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Guru-guru di Minahasa Tenggara Kunjungi Rumah Peserta Didik

Guru-guru di Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara (Sulut), mengunjungi langsung rumah peserta didik.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Edy Rahmayadi: Masyarakat Sumut Sulit Diatur

Edy Rahmayadi mengaku heran melihat masyarakat yang masih sulit untuk bisa diatur.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Kejagung Dalami Dugaan Aliran Dana dari Djoko Tjandra

Kejaksaan tengah mendalami dugaan aliran dana dari Djoko Tjandra kepada Jaksa Pinangki.

NASIONAL | 4 Agustus 2020

Wamenag: 88,6% Kondisi KUA di Jakarta Tidak Layak

Sebagian besar bangunan KUA di Jakarta rusak berat bahkan ada beberapa yang atapnya hampir roboh.

NASIONAL | 4 Agustus 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS