Logo BeritaSatu

Bahas Joko Tjandra, Komisi Kejaksaan Sambangi LPSK

Kamis, 6 Agustus 2020 | 20:33 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta, Kamis (6/8/2020). Selain penjajakan kerja sama antar kedua lembaga, dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam pusaran perkara Djoko Tjandra juga menjadi salah satu isu krusial yang dibahas dalam pertemuan.

Komisioner Komjak yang terdiri dari Resi Anna Napitupulu, Witono, Sri Harijati dan Apong Herlina, diterima langsung oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo bersama para Wakil Ketua Edwin Partogi Pasaribu, Achmadi, Antonius PS Wibowo dan Livia Iskandar. Turut pula mendampingi Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta.

Pada pertemuan yang berlangsung kurang lebih tiga jam tersebut dimanfaatkan oleh LPSK dan Komjak untuk bertukar informasi tentang kasus Djoko Tjandra. Selain itu dibahas pula strategi penuntasan skandal pelarian buron kasus Cessie Bank Bali yang sempat menguras perhatian publik, agar marwah aparat penegak hukum tetap terjaga.

Ketua LPSK Hasto Atmojo, menjelaskan, kedua lembaga bersepakat apabila Anita Kolopaking dan Jaksa Pinangki bersedia menjadi Justice Collaborator atau Whistleblower dalam kasus Joko Tjandra, maka LPSK siap memberikan perlindungan. Seperti diketahui, Publik sempat dihebohkan dengan kemunculan foto bersama antara Anita Kolopaking, Pinangki dan Joko Tjandra beberapa waktu yang lalu.

"LPSK dan Komjak mendukung penuh aparat penegak hukum untuk membongkar kasus Joko Tjandra, kami meyakini Anita dan Pinangki bisa menjadi pintu masuk pengusutan kasus tersebut," kata Hasto.

Senada dengan Hasto, Anggota Komjak, Witono menilai, peran LPSK sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dalam kasus Djoko Tjandra, dan tidak hanya terbatas pada Anita atau Pinangki saja.

"Jika ingin kasus ini terbongkar secara terang, para saksi pasti membutuhkan perlindungan agar bisa memberikan keterangan tanpa rasa takut dihadapan aparat penegak hukum," kata Witono.

Dirinya juga tidak menampik bila pihaknya juga akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki yang namanya ikut terseret dalam kasus Joko Tjandra. Pemanggilan bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Jaksa tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kedua lembaga juga menyepakati pelaksanaan kerja sama yang akan dituangkan secara formal dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang akan mulai dibahas secara intensif setelah pertemuan tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hadiah Kursi Roda dari Puan Bahagiakan Ibu dari Anak Penderita Polio

Petani bunga di Badung, Bali, Ni Ketut Ratko sangat gembira menerima bantuan kursi roda untuk anaknya yang menderita polio.

NEWS | 30 September 2022

DKI: Pembangunan Rusun di Pulau G Akan Dilakukan Swasta

Pemprov DKI Jakarta mengatakan, pembangunan rusun (rumah susun) di Pulau G kemungkinan akan dilakukan oleh pihak swasta.

NEWS | 30 September 2022

Ali Ibrahim Undang Presiden Jokowi Buka Sail Tidore 2022

Ali Ibrahim mengundang dan meminta secara khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dan membuka acara Puncak Sail Tidore pada November 2022.

NEWS | 29 September 2022

DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi

DPR siap menjadi tuan rumah perhelatan The 8th G-20 Parliamentary Speaker Summit (P-20) yang akan diselenggarakan pekan depan.

NEWS | 29 September 2022

UBK Kerja Sama dengan Persatuan Alumni GMNI

UBK melakukan kerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

NEWS | 29 September 2022

Moeldoko Dorong Swasta Terlibat Percepatan Vaksinasi Covid-19

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong keterlibatan pihak swasta dalam percepatan vaksinasi Covid-19.

NEWS | 29 September 2022

Komnas HAM Harap Jaksa Maksimal Dakwa Ferdy Sambo Cs

Komnas HAM berharap jaksa bisa menyusun dakwaan terhadap para tersangka secara maksimal.

NEWS | 29 September 2022

Peraturan Menkumham, Masa Berlaku Paspor Menjadi 10 Tahun

Masa berlaku paspor dari semula lima tahun diubah menjadi 10 tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 18 Tahun 2022.

NEWS | 29 September 2022

Polri Kirim Surat Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Polri telah mengirim berkas putusan pemecatan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo ke Sekretariat Militer (Sekmil) Presiden.

NEWS | 29 September 2022

Soal Mobil Dinas Listrik, Pemprov DKI Punya 2 Pilihan

Pemprov DKI akan melakukan 2 pilihan terkait mobil dinas listrik. Dua pilihan itu, adalah memodifikasi kendaraan dinas lama dan membeli mobil listrik.

NEWS | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Dari Merugi Garuda Untung Rp 57 Triliun, <em>Kok</em> Bisa?

Dari Merugi Garuda Untung Rp 57 Triliun, Kok Bisa?

EKONOMI | 5 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings