IPW Apresiasi Gerindra Dorong Pegawai KPK Jadi ASN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

IPW Apresiasi Gerindra Dorong Pegawai KPK Jadi ASN

Jumat, 7 Agustus 2020 | 15:19 WIB
Oleh : Gardi Gazarin / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Partai Gerindra yang mendorong agar status pegawai KPK menjadi ASN. Untuk itu IPW mendesak Presiden Jokowi agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penjabaran UU KPK mengenai status ASN bagi pegawai KPK.

"Dengan keluarnya PP diharapkan jenjang karir pegawai KPK dan masa depannya semakin jelas. Tidak seperti sekarang, jenjang karir pegawai KPK tidak jelas juntrungannya. Ada pegawai yang sudah puluhan tahun atau sejak KPK berdiri, bertugas di tempat yang sama hingga kini" ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada Beritasatu.com, Jumat (7/8/2020).

Menurut Neta, akibat jenjang karirnya tidak jelas, pegawai cenderung "membangun kerajaan sendiri" di tubuh KPK.

Dorongan Partai Gerindra terhadap status ASN pegawai KPK ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono kepada wartawan, Kamis (6/8/2020). Arief mengatakan, dengan berstatus ASN, maka ASN KPK bisa jadi percontohan bagi ASN di lembaga dan institusi negara yang lainnya.

Setidaknya, bisa menciptakan institusi yang clean governance dan bebas korupsi serta menularkan budaya antikorupsi kepada institusi negara. "Apa yang disampaikan tokoh Gerindra ini adalah sesuatu yang sangat tepat dan perlu dicermati semua pihak, terutama oleh Presiden Jokowi," ujar Neta.

IPW menilai, dengan nanti dikeluarkannya PP ASN KPK para pegawai lembaga anti rasuah tersebut bisa digeser ke berbagai departemen dan institusi pemerintah untuk menularkan semangat anti korupsi. Pergeseran ini berdampak positif bagi KPK karena lembaga anti rasuah itu bisa segera dikonsolidasikan oleh para pimpinannya.

Selama ini IPW melihat, internal KPK terpecah empat kelompok, yakni antara "polisi Taliban, polisi India, Kelompok Auditor, dan Kelompok Netral". Jika perpecahan ini terus berlanjut tentunya masyarakat yang menjadi korban. Arah pemberantasan korupsi semakin tidak jelas, tebang pilih terus terjadi, dan dominas kelompok mayoritas di KPK terus mencengkram, yakni kelompok "Polisi Taliban".

Salah satu contoh nyata tebang pilihnya pemberantasan korupsi yang dilakukan kelompok mayoritas KPK adalah dalam kasus ditangkapnya sejumlah anggota DPRD Sumut. Ada tiga tahap penangkapan terhadap anggota DPRD Sumut yang dilakukan KPK, yang terakhir dilakukan akhir Juli lalu. Hampir semua anggota fraksi di DPRD Sumut ditahan KPK, tapi dari Fraksi PKS hanya satu orang. Sementara figur pemberian uang dan pengusaha pemilik asal uang dari kasus itu tidak disentuh KPK.

"Jika cara-cara tebang pilih ini terus dilakukan KPK tentu akan berbahaya bagi pemberantasan korupsi itu sendiri. Cara ini seolah ingin mengkriminalisasi kelompok tertentu dan melindungi kelompok lainnya," kata Neta.

Dalam konteks pilkada serentak, cara kerja KPK ini akan membuat kampanye hitam bahwa partai-partai yang figurnya ditahan adalah figur-figur kotor, sementara figur partai yang tidak ditahan adalah figur bersih. Jika aksi ini dibiarkan, cara kerja KPK akan menjadi predator bagi demokrasi.

Untuk itu KPK perlu dikonsolidasikan agar kelompok tertentu tidak menjadi penguasa yang bisa seenaknya melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. "Salah satu cara mengkonsolidasikan KPK adalah Presiden Jokowi segera mengeluarkan PP ASN untuk pegawai KPK, apalagi Partai Gerindra sudah mendorongnya, sehingga tidak ada alasan bagi Jokowi untuk menunda nunda keluarnya PP tersebut," pungkas Neta.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Antisipasi Tsunami Terulang, BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga terkait sedang menyempurnakan sistem gempabumi dan peringatan dini tsunami.

NASIONAL | 19 September 2021

Dirtipidum: Napoleon Pukuli dan Lumuri M Kece dengan Kotoran

Hasil pemeriksaan perkara penganiayaan yang dialami Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri terungkap bahwa Napoleon Bonaparte memukuli dan melumuri kotoran

NASIONAL | 19 September 2021

Komisi I DPR Dukung Peremajaan Alutsista Koamarda II Surabaya

Komisi I DPR mendukung peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Koarmada II Surabaya.

NASIONAL | 19 September 2021

9 Nakes Korban Kekerasan KKB Jalani Pemulihan Trauma

Sebanyak sembilan tenaga kesehatan korban kekerasan d Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin (13/9/2021)saat ini menjalani pemulihan trauma

NASIONAL | 19 September 2021

Mulai 25 September, Denpasar Terapkan Ganjil Genap di Daerah Tujuan Wisata

Polrestra Denpasar akan menerapkan peraturan lalu lintas berupa penyekatan ganjil genap bagi kendaraan di Daerah Tujuan Wisata (DTW) mulai 25 September 2021.

NASIONAL | 19 September 2021

Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer.

NASIONAL | 19 September 2021

BNPT: Sikap Intoleran Sebabkan Bencana, Hargai Perbedaan

Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sikap intoleran terhadap agama dapat menyebabkan bencana sehingga mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan

NASIONAL | 19 September 2021

Ini Isi Lengkap Surat Terbuka Irjen Napoleon Soal Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Bonaparte menuliskan surat terbuka terkait dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece atau Muhammad Kace. Ini isi lengkap surat tersebut.

NASIONAL | 19 September 2021

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Mukomuko

Sebanyak 108 rumah warga Desa Rawa Mulya Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, sejak Sabtu (18/9/2021) sampai Minggu (19/9/2021) terendam banjir.

NASIONAL | 19 September 2021

Tulis Surat Terbuka, Irjen Napoleon Bonaparte Bertanggung Jawab atas Penganiayaan Muhammad Kece

Dalam surat terbuka, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku akan bertanggung jawab atas dugaan pemukulan terhadap Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Brighton Rusak Laga Ke-250 Jamie Vardy

Brighton Rusak Laga Ke-250 Jamie Vardy

BOLA | 46 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings