Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Masih Terkendala, Ini Solusi Doktor Andriani
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Masih Terkendala, Ini Solusi Doktor Andriani

Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:54 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Bandung, Beritasatu.com – Proses percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur belum dapat dilakukan dengan relatif cepat dan masih menjadi masalah besar dalam kelangsungan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk itu, perlu dibuat konsep percepatan pengadaan tanah yang meminimalisasi terjadinya masalah yang menghambat kelangsungan pembangunan proyek strategis nasional.

Hal itu disampaikan praktisi keuangan Andriani Latania Triramdhani saat mempertahankan disertasi untuk gelar doktoral di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020). Andriani berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Infrastruktur pada Proyek Strategis Nasional Dikaitkan dengan Perekonomian sebagai Upaya Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional” dengan predikat cumlaude.

Disertasi itu dipertahankan di hadapan promotor dan anggota promotor Dr Nia Kurniati, SH, MH; Dr Nyulistiowati Suryanti, SH, MH, CN; Dr. Supraba Sekarwati W, SH, CN, oponen ahli Prof Dr Djuhaendah Hasan, SH, dan guru besar Fakulas Hukum Unpad Prof Dr Tarsisius Murwadji, SH, MH.

“Semua terbayar tuntas. Jerih payah selama mengikuti perkuliahan dan juga hingga selesainya penyusunan disertasi ini sangat tak ternilai. Semuannya saya persembahkan untuk keluarga saya, anak-anak saya. Gelar ini untuk memotivasi mereka agar dapat berbuat yang terbaik dalam kehidupan,” ujar Andriani seusai sidang terbuka disertasi di Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020).

Menurut Andriani, ia tidak bisa membayangkan seandainya dalam menempuh dan menamatkan program doktor ini tidak didukung oleh orang-orang terdekatnya. Dorongan itu termasuk semangat dari suami yang merupakan profesor tamatan Universitas Harvard.

“Terima kasih untuk semuanya. Tanpa itu semua, saya tak bisa berbuat banyak,” ujar Andriani.

Baca Juga: Mafia Tanah Membuat Investasi Membengkak hingga 50%

Sementara itu dalam disertasinya, Andriani menyebutkan, pembangunan infrastruktur dalam kerangka pembangunan nasional merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Infrastruktur merupakan fondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi sekaligus sarana penunjang utama terselenggaranya pembangunan di daerah yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi nasional.

“Sarana infastruktur yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia mendorong pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan kebijakan Proyek Strategis Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Andriani menyebutkan, pembangunan infrastruktur membutuhkan bidang tanah sebagai lahan melaksanakan pembangunan sarana-sarana fisik yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang harus dilakukan dengan waktu yang relatif cepat. Tujuannya, kata Andriani, adalah penyediaan sarana-sarana publik yang dapat diwujudkan dengan segera.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa percepatan pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur belum dapat dilakukan dengan relatif cepat. Percepatan pengadaan tanah masih menjadi penyumbang masalah terbesar dalam kelangsungan pembangunan proyek strategis nasional.

“Perlu dibentuk konsep percepatan pengadaan tanah yang meminimalisasi terjadinya masalah yang menghambat kelangsungan pembangunan proyek strategis nasional,” ujar Andriani.

Andriani mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan proses pendaftaran bidang-bidang tanah milik masyarakat. Tercapainya program pendaftaran dan sertifikasi tanah akan memiliki kontribusi positif dalam pelaksanaan percepatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Selain itu, program ini dapat pula dilaksanakan dengan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Perlu Regulasi Tegas untuk Berantas Mafia Tanah

Andriani juga menyarankan perlu dikembangkan mekanisme pendanaan pengadaan tanah yang ditanggung sepenuhnya oleh badan usaha dalam skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) yang dikompensasikan dengan kontrak konsesi agar tidak hanya mengandalkan pendanaan dari pemerintah (APBN) saja. Kemudian, pembebasan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan horisontal ketika berhadapan dengan lahan milik pribadi yang sulit dilepaskan haknya karena budaya masyarakat.

“Selain itu, prinsip actio paulina dapat diterapkan untuk meminimalisasi masalah yang ditimbulkan kegiatan para spekulan tanah yang menghambat dalam proses pengadaan tanah. Perlu pula dikembangkan dan diterapkan konsep ganti kerugian dalam bentuk saham kepada masyarakat pemilik tanah dengan kualifikasi dan kriteria tertentu yang menguntungkan para pihak,” jelasnya.

Terakhir, Andriani mengatakan, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah yang mengakomodasi konsep yang aktual. Dengan demikian, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan segera.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Jenazah Ali Kalora dan Ikrima Dibawa ke RS Polri

Rudy memastikan, dua orang yang tewas dalam kontak tembak di Desa Astina, Kecamatan Torue, itu merupakan Ali Kalora dan Ikrima.

NASIONAL | 19 September 2021


Polisi Buru 4 Anggota Mujahidin Indonesia Timur yang Masih Buron

Dikatakan Rudy, setelah Ali Kalora dan Ikrima dibekuk, maka tinggal empat orang anggota terduga teroris Poso yang masih diburu.

NASIONAL | 19 September 2021


Tingkatkan Skill dan Kompetensi, Menaker Dorong PMI Mengakses Pendidikan Tinggi

Ida menyatakan adanya globalisasi dan revolusi industri digital menuntut para PMI untuk semakin cepat beradaptasi dan belajar agar tidak tertinggal.

NASIONAL | 19 September 2021

Waspadai 24 Wilayah Ini Akan Dilanda Cuaca Ekstrem

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau badai petir, guntur, dan peningkatan angin kencang.

NASIONAL | 19 September 2021

Danone dan Kemdikbudristek Perluas Akses Pendidikan Anak

Danone Indonesia dan Kemdikbudristek perluas akses pendidikan anak.

NASIONAL | 19 September 2021

Nadiem: Lebih dari 100.000 Sekolah Telah Gelar PTM Terbatas

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, lebih dari 100.000 sekolah di Indonesia sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas

NASIONAL | 18 September 2021

Polisi di Mandailing Natal Dipukul 2 Pengedar Ganja

Kedua tersangka itu juga mencoba merampas senjata petugas tersebut.

NASIONAL | 18 September 2021

Polresta Denpasar Tahan Selebgram Atas Dugaan Pornografi

Polresta Denpasar, Bali menahan seorang selebgram berinisial RR atas dugaan kasus pornografi yang dilakukannya melalui salah satu aplikasi Mango.

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Napoleon Bonaparte


# Ali Kalora


# Ancaman Keamanan Bangsa


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Rachmat Gobel Minta Pemasok Barang Kecil dan Menengah Dilindungi Pemerintah

Rachmat Gobel Minta Pemasok Barang Kecil dan Menengah Dilindungi Pemerintah

EKONOMI | 19 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings