ICW Kecam Kejagung Beri Pendampingan Hukum untuk Jaksa Pinangki
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

ICW Kecam Kejagung Beri Pendampingan Hukum untuk Jaksa Pinangki

Selasa, 18 Agustus 2020 | 10:53 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dari terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. ICW mendesak Kejaksaan Agung mencabut pendampingan hukum tersebut.

"ICW mengecam pendampingan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Agung terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan pers, Selasa (18/8/2020).

Kejaksaan Agung berdalih, pendampingan hukum diberikan lantaran Jaksa Pinangki yang kini telah ditahan masih berstatus pegawai Kejaksaan dan anggota Persatuan Jaksa Indonesia.

Kurnia menegaskan, Jaksa Pinangki tidak layak mendapat pendampingan hukum. Tindakan Pinangki bertemu dan bahkan menerima uang dari Djoko Tjandra saat menjadi buronan Kejaksaan dinilai telah mencoreng maruah Korps Adhyaksa. "Terlebih lagi, tindakan Jaksa Pinangki telah melanggar dua aspek sekaligus, yakni etika dan hukum. Etika karena yang bersangkutan berpergian tanpa sepengetahuan atasan. Lalu pelanggaran hukum karena Jaksa Pinangki disangka telah menerima sejumlah uang dari Djoko Tjandra untuk turut mengurusi perkara di Mahkamah Agung," tegas Kurnia.

ICW khawatir pendampingan hukum ini diberikan untuk melindungi Jaksa Pinangki dari jerat hukum. Bahkan, ICW menduga dengan pendampingan hukum ini proses penegakkan hukum yang menjerat Pinangki tidak akan berjalan objektif karena berpotensi mengganggu ritme penanganan perkara dan menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan. "Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan patut diduga tidak akan berjalan objektif, sebab, pendampingan hukum itu berpotensi mengganggu ritme penanganan perkara dan menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan," katanya.

Apalagi, kata Kurnia, pendampingan hukum terhadap Jaksa Pinangki bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Dalam AD/ART itu disebutkan tujuan PJI adalah meningkatkan integritas dan profesionalisme Jaksa sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum. Selain itu dalam Pasal 2 AD/ART itu juga disebutkan bahwa PJI bertujuan membela dan mendampingi anggota yang menghadapi persoalan hukum terkait dengan tugas profesinya. "Tentu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki tidak terkait dengan tugas dan profesinya sebagai seorang Jaksa, sebab pertemuan yang bersangkutan dilakukan tidak atas dasar persetujuan dari atasannya dan dilakukan dengan seorang buronan Kejaksaan," tegas Kurnia.

Kurnia mengungkapkan, ICW sejak awal sudah curiga Kejaksaan Agung akan "memasang badan" saat oknum di internal lembaganya tersangkut kasus hukum. Hal tersebut bisa dilihat saat Kejaksaan mengeluarkan pedoman pemeriksaan Jaksa beberapa waktu lalu yang menyebutkan upaya hukum terhadap Jaksa harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Jaksa Agung.

Selain itu, pendampingan hukum juga akan menjadi gambaran perkara dugaan suap yang melibatkan Jaksa Pinangki tidak akan berkembang atau terhenti hanya pada Jaksa tersebut. Padahal Kejaksaan mempunyai kewajiban hukum untuk menelusuri adanya dugaan oknum petinggi di internal Kejaksaan Agung lain yang diduga mengetahui pertemuan antara Jaksa Pinangki dan Joko Tjandra namun terkesan mendiamkan saja. Pendampingan hukum oleh Kejaksaan Agung ini, kata Kurnia serupa dengan yang dilakukan oleh Divisi Hukum Polri saat menjadi kuasa hukum dari dua terdakwa penyiram air keras ke wajah Novel Baswedan. Hasilnya sudah dapat diprediksi, penanganan perkara tersebut tidak lagi akan mencerminkan profesionalitas.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Holding Perkebunan Nusantara Gelar Peringatan Kemerdekaan RI ke-75 Secara Virtual

Dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke -75, PTPN grup juga memberikan penghargaan atas kinerja semester I 2020 di masing-masing unit kebun dan pabrik komoditas kelapa sawit, karet, tebu, dan teh

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Mendagri: Muslim dan Non-Muslim Perlu Lihat Keberagaman Sebuah Keniscayaan

Keberadaannya harus dihormati dan dijaga karena sebagai keunikan bangsa Indonesia.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Universitas Negeri Yogya dan Universitas Negeri Malang Masuk 15 Kampus Terbaik Versi Kemdikbud

Sebelumnya, kedua perguruan tinggi negeri itu berada di klaster dua.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Kemdikbud Tambah Indikator untuk Lakukan Klasterisasi Perguruan Tinggi

Diharapkan komponen utama tersebut dapat lebih mencerminkan kondisi perguruan tinggi Indonesia sesuai dengan cakupan pada masing-masing komponen utama tersebut.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

IPB, Kampus Terbaik Versi Klasterisasi Perguruan Tinggi Kemdikbud 2020

IPB menempati posisi pertama dengan skor 3.648.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Mahfud MD: Kemiskinan di Indonesia karena Ada yang Serakah

Menko Polhukam Mahfud MD orang miskin di Indonesia karena ada yang serakah.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

SETARA Institute Tolak Revisi UU yang Lemahkan Mahkamah Konstitusi

Setara Institute tolak pelemahan Kelembagaan MK.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Doa Bersama Lintas Agama Warnai Peringatan HUT ke-75 RI di Kota Bogor

Sambut HUT Kemerdekaan RI doa bersama lintas agama di Bogor.

NASIONAL | 17 Agustus 2020

Puluhan Warga Lebak Tersambar Petir, 3 Diantaranya Meninggal

Sebanyak 23 orang warga Kabupaten Lebak tersambar petir saat berteduh setelah menonton sepakbola di Desa Girimukti Kecamatan Cilograng, Senin (17/8/2020).

NASIONAL | 17 Agustus 2020

PKB-TPP Peringati HUT Ke-75 RI Secara Daring

Upacara juga dilengkapi dengan cuplikan penggalan-penggalan dokumentasi foto yang dijadikan video pada acara upacara virtual PKB-PPK.

NASIONAL | 17 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS