Rp 14 Miliar untuk Beli Pulsa 230.000 Siswa di Banten
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Rp 14 Miliar untuk Beli Pulsa 230.000 Siswa di Banten

Rabu, 19 Agustus 2020 | 11:14 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Serang, Beritasatu.com - Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran hampir mencapai Rp 14 miliar untuk membeli pulsa bagi 230.000 siswa SMA/SMK/SKh se-Banten pada APBD Perubahan 2020. Anggaran sebesar itu untuk menunjang pembelajaran online pada saat pandemi Covid-19 selama enam bulan.

Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar mengatakan, APBD Perubahan Banten 2020 sebesar Rp 10,7 triliun telah ditetapkan DPRD pada Jumat (14/8/2020) lalu. Pemprov Banten mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 856,2 miliar dari pemerintah pusat melalui skema pinjaman daerah tahap pertama.

Nizar mengatakan, dari dana pinjaman itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mendapatkan tambahan anggaran Rp 80 miliar.

“Salah satu program yang dibiayai dari pinjaman daerah itu untuk penyediaan pulsa siswa SMA/SMK/SKh dengan anggaran fantastis mencapai Rp 13,8 miliar,” kata Nizar, Rabu (19/8/2020)

Nizar menjelaskan, anggaran penyediaan pulsa itu diperuntukkan bagi 230.000 siswa selama enam bulan. Kalau per siswa setiap bulan mendapat pulsa 100.000 untuk kuota internet, dikali enam bulan nilainya mencapai Rp 13,8 miliar.

Nizar berpendapat, secara prinsip tidak keberatan bila pinjaman daerah itu sebagiannya dialokasikan untuk membantu siswa SMA/SMK/Skh membeli kuota internet, selama proses pembelajaran online akibat pandemi Covid-19. Hanya saja, mekanisme pemberian bantuannya harus jelas dan sesuai aturan perundang-undangan.

Nizar mengaku Komisi V DPRD Banten akan segera memanggil kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten untuk dimintai penjelasannya terkait penyediaan pulsa bagi siswa SMA/SMK/SKh se- Banten.

“Kami akan memanggil kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten paling cepat awal September mendatang untuk dimintai klarifikasi,” ujarnya.

Nizar meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten memiliki perencanaan matang terkait rencana penyediaan pulsa bagi siswa senilai Rp 13,8 miliar itu. “Ini anggarannya sangat besar, tidak boleh main-main. Terlebih anggarannya dapat ngutang,” tegasnya.

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar membenarkan pinjaman daerah sebesar Rp 856,2 miliar yang akan ditarik pada APBD Perubahan 2020 diperuntukan bagi program dan kegiatan di enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendorong tercapainya target RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.

Keenam OPD itu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian.

“Pinjaman daerah dengan skema pemulihan ekonomi daerah diprioritaskan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan sesuai arahan pemerintah pusat,” katanya.

Al Muktabar tidak membantah bila pinjaman daerah itu ada yang dianggarkan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus.

“Pemprov berkomitmen untuk membantu siswa yang mengikuti pembelajaran daring, teknisnya ada di dinas terkait,” ujarnya.

Pinjaman Daerah

Pemprov Banten memastikan dana pinjaman dari Pemerintah Pusat melalui perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai Rp 4,9 triliun dengan skema pinjaman nol persen atau tanpa bunga. Jangka waktu pinjaman selama 10 tahun dengan masa tenggang 24 bulan.

“Teknis (pinjaman) nol persen yang penting semua programnya itu harus betul-betul efektif bagaimana pemulihan ekonomi daerah untuk menunjang ekonomi nasional,”kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy

Andika mengatakan, bantuan pusat senilai Rp 4,9 triliun yang diproyeksikan untuk pemulihan ekonomi daerah itu sebesar Rp856 miliar telah dimasukan dalam postur APBD Perubahan 2020 yang telah disahkan oleh DPRD Banten. Kemudian sisanya senilai Rp4,1 triliun akan dimasukan dalam APBD Banten tahun 2021.

“Kita harus mengejar target. Kami Pemprov Banten dengan adanya alokasi anggaran tersebut untuk memenuhi target-target RPJMD,” katanya.

Pemprov Banten, kata Andika, berkepentingan untuk menyambut skema pemulihan ekonomi nasional yang bertumpu pada program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan sebagai upaya strategis untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berdampak pada peningkatan daya beli.

Pinjaman tersebut diyakini bisa menggenjot pendapatan daerah.”Akan menstimulasi pendapatan daerah kita, sekarang kan pendapatan kita dalam kondisi COVID mengalami penurunan yang berakibat kepada program prioritas dan penghasil daerah berkurang,” katanya.

Berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Banten, telah disahkan APBD Perubahan Pemprov Banten senilai Rp 10,7 triliun. Nilai ini berkurang sebesar Rp 2,4 triliun dari nilai APBD murni Pemprov Banten 2020 senilai Rp 13 triliun. Kekurangan tersebut lantaran terjadinya penurunan pendapatan daerah akibat pandemik Covid-19.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Terkait Dana Bosda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Digugat ke PN Serang

Ojat menegaskan, penggunaan dana Bosda Banten tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2018

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Pemkab Serang Beri Beasiswa 8 Pelajar Berprestasi

Jika punya prestasi dan berasal dari keluarga tidak mampu, semua warga Kabupaten Serang berkesempatan untuk kuliah melalui program beasiswa.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Bukan Merpati Pos, Melayani untuk Negeri

“Seluruh fasilitas teknologi informasi yang dimiliki TIKI dikembangkan secara internal sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia,” tegas Ester.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Sambut 3.800 Mahasiswa Baru, UPH Festival 2020 Hadirkan Mendikbud, Menkumham, dan Menkes

Diharapkan peraturan-peraturan yang ada dapat membantu mahasiswa untuk GROW (Grow better together, Responsible, Obey the rules, and Wise.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

7 Orang Positif, Lapas Batanghari Jadi Klaster Covid-19

ketujuh pasien klaster Lapas Muarabulian merupakan hasil pelacakan kontak seorang pasien positif Covid-19 dari penghuni lapas tersebut.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Presiden Terbitkan Keppres Cuti Bersama Tahun 2020

Pada 21 Agustus 2020 (Jumat) sebagai cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 Hijriah.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Gunung Baja Konstruksi Pastikan Tidak Terbitkan PO untuk GIS

Besarnya PO itu menjadi tidak masuk akal bila melihat omzet perusahaan yang dikelolanya.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Satgas Covid-19 Sebut Masih Ditemukan Pihak Abaikan Protokol Kesehatan

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memperingatkan masih adanya sejumlah pihak yang tidak patuh pada protokol kesehatan.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

BMKG: Terjadi 7 Gempa Susulan Setelah Gempa M 6,9 di Bengkulu

Gempa susulan pertama bermagnitudo 6,8 terjadi pada pukul 05.29 WIB.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Pakar Virologi Usul Physical Distancing Kembali Diperketat

Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pencegahan persebaran Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan secara maksimal.

NASIONAL | 18 Agustus 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS