Penuhi Rasa Keadilan, Peraturan Kejaksaan 15/2020 Pantas Diapresiasi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penuhi Rasa Keadilan, Peraturan Kejaksaan 15/2020 Pantas Diapresiasi

Rabu, 19 Agustus 2020 | 15:50 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung ST. Burhanuddin telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan. Dalam perkara perdata, keadilan restoratif dikenal dengan istilah mediasi.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyatakan Peraturan Kejaksaan yang diterbitkan itu patut diapresiasi sebagai sikap Kejaksaan yang menjadi representasi keadilan bagi masyarakat kecil dan sakaligus menjawab berbagai problematika lain seperti penumpukan beban perkara di pengadilan dan dilema over capacity di pengadilan.

“Peraturan Kejaksaan RI no.15 tahun 2020 harus diapresiasi sebagai sikap Kejaksaan yg menjadi representasi keadilan bagi masyarakat, khususnya problematika tingginya secara kuantitatif kasus ke pengadilan,” ungkap Indriyanto, Rabu (19/8/2020).

Indriyanto berpandangan, Peraturan tersebut sesuai dengan KUHAP yang lebih mengedepankan pendekatan penegakan keadilan restoratif dan penyelesaian perkara di luar pengadilan pidana sehingga tidak menuggu sampai ke meja hijau.

“Peraturan Kejaksaan ini memang sesuai konsep KUHAP ke depan, yaitu adanya pergeseran paradigma ke arah pendekatan keadilan restoratif dan adanya Afdoening Buiten Process, menyelesaikan perkara diluar pengadilan, sehingga Jaksa dapat menghentikan perkara demi kepentingan hukum, wakaupun ada persyaratan jenis dan ancaman delik,” urainya.

Indriyato yang juga mantan Komisioner KPK itu berpendapat dengan kebijakan peraturan itu juga bisa penyelesaian masalah secara seimbang antara pelaku dan korban yang terlibat suatu perkara yang berujung pada perdamaian satu sama lain.

“Peraturan Kejaksaan ini memberikan dan mempertimbangkan basis equal and balances antara Pelaku, Korban, Masyarakat dan Negara, sehingga keadilan restoratif yang menjadi kebijakan Kejaksaan.” Tandasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum, Sunarta menyatakan selama berpuluh tahun kejaksaan mengalami dilema dalam proses penegakkan hukum dan sistem peradilan di Indonesia.

Mulai dari perkara kecil yang harus dibawa ke meja hijau, perkara dengan kerugian kecil hingga keinginan korban yang ingin berdamai namun terbelenggu peraturan berlaku.

"Berpuluh-puluh tahun kita harus membawa perkara kecil ke pengadilan. Perkara yang sebenarnya tak menimbulkan kerugian besar," kata Sunarta, Kamis (6/8/2020).

Lanjut Sunarta, dengan adanya aturan yang terdiri atas 17 pasal ini, jaksa penuntut umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu. Dengan catatan, antara terdakwa dan korban menemui kesepakatan berdamai.

Aturan ini menjadi penting, khususnya untuk kasus-kasus yang menjerat masyarakat kecil. Sunarta mencontohkan kasus Nenek Minah yang diadili hanya karena mencuri tiga biji kakao. Atau Kakek Samirin di Simalungun yang harus merasakan dinginnya sel penjara hanya karena mencuri getah karet milik PT Bridgestone seberat 1,9 kilogram atau setara Rp 17.000.

"Hingga perkara diputus, terlalu banyak kerugian dalam mengadili perkara-perkara kecil tersebut. Mulai dari penumpukan beban perkara, penjara menjadi penuh, hingga nasib tak tentu anak-anak yang ditinggal terdakwa," bebernya.

Menurutnya, ketidakefisienan penegakan hukum itu justru menyengsarakan masyarakat. Untuk itulah perlu terobosan hukum.

Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Yang dimaksud kepentingan umum itu meliputi terdakwa meninggal, kedaluwarsanya penuntutan pidana, dan telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama.

Sementara Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Lalu, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum.

Adapun syarat penutupan tindak pidana dalam aturan ini meliputi:
1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Penularan Covid-19 di Sulteng Terkendali

Haris mengungkapkan, penambahan satu pasien positif corona itu terdapat di Kabupaten Banggai.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Gubernur Bengkulu Siap Dorong Pangan Lokal Tembus Pasar Modern

Produk pangan lokal Provinsi Bengkulu telah beragam, baik dari segi tampilan kemasan maupun kualitas rasa pun tidak kalah dengan yang lain.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

KPK Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah di Polda NTT

"Dirkrimsus Polda NTT juga sudah sepakat dengan ARAKSI untuk diambil alih oleh KPK," cetus Alfred.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Satu Lagi Dokter di Sumut Meninggal karena Terpapar Covid-19

Jhon Edward juga sebelumnya sempat dinyatakan sembuh dari Covid-19.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Webinar Ngobrol Pintar KLHK, Merah Putih dan Lingkungan Hidup untuk Indonesia Maju

Kementerian LHK melalui tugas dan fungsinya harus mampu untuk menginternalisasi nilai dan kesadaran lingkungan,

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Gubernur Berikan 1.118 Kartu Tanda Pengenal kepada Nelayan Bengkulu

penerbitan kartu ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 12 Tahun 2020.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Ganjar Pranowo Dukung Pemkot Solo Gelar Sekolah Tatap Muka

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengizinkan Pemkot Solo melakukan sekolah tatap muka mulai akhir November 2020. Ia minta agar dilakukan simulasi sebelumnya.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Kasus Red Notice, Polisi Periksa Imigrasi

Bareskrim Polri terus menelusuri 'misteri' dibalik lenyapnya nama Djoko Soegiarto Tjandra dari red notice Interpol.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

KPK Harap Kejagung Obyektif Usut Tuntas Kasus Pemerasan Kajari Indragiri Hulu

KPK berharap Kejagung dapat obyektif dan profesional dalam mengusut kasus dugaan pemerasan terhadap puluhan Kepala SMP di Kabupaten Indragiri Hulu

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Nelayan di Banten Terima 10 Unit Kapal Penangkap Ikan dari Telkomsel

Telkomsel bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menyerahkan bantuan berupa 10 unit kapal penangkap ikan bagi para nelayan di Kabupaten Pandeglang.

NASIONAL | 19 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS