Serahkan Kasus Korupsi Penegak Hukum ke KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Serahkan Kasus Korupsi Penegak Hukum ke KPK

Rabu, 19 Agustus 2020 | 16:02 WIB
Oleh : Fana F Suparman / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum idealnya ditangani KPK guna menghindari terjadinya konflik kepentingan.

"Menurut saya, idealnya dugaan tipikor oleh aparat penegak hukum ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu akan lebih 'fair' untuk menumbuhkan rasa kepercayaan publik," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Rabu (19/8/2020).

Nawawi menyatakan, selain lebih adil dan dapat menumbuhkan kepercayaan publik, berdasar aturan, KPK berwenang menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan penegak hukum. Tugas dan fungsi KPK itu tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Disebutkan, lembaga antikorupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara.

"Kewenangan yang sebenarnya bersifat spesialis ini secara jelas disebutkan dalam Undang-undang KPK, yaitu dalam Pasal 11 yang menyebukan, pada pokoknya, KPK berwenang menangani perkara korupsi yang dilakukan 'aparat penegak hukum'," katanya.

Belakangan ini, terdapat sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi berupa pemerasan yang melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (Kajari Inhu) Hayin Suhikto dan sejumlah pejabat Kejari Inhu lainnya. Kejaksaan Agung juga sedang mengusut kasus dugaan suap terkait skandal Joko Tjandra yang menjerat mantan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari.

Dalam rentetan skandal Joko Tjandra, Bareskrim Polri juga sedang mengusut keterlibatan pejabat di internal Korps Bhayangkara. Bareskrim telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka penerima suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Joko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri.

Penanganan yang dilakukan oleh lembaga asal penegak hukum yang diduga terlibat memunculkan sikap skeptis dari masyarakat. Sejumlah kalangan khawatir penanganan kasus itu berpotensi terjadinya konflik kepentingan yang membuat penangananya tidak obyektif dan profesional. Untuk itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong KPK mengambil alih penanganan kasus-kasus tersebut.

Di sejumlah negara, kata Nawawi, kehadiran lembaga antikorupsi seperti KPK dilatari ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh dan dalam lingkungan kerja aparat itu sendiri. Untuk itu, Nawawi menilai wajar jika ada kelompok masyarakat seperti ICW yang meminta KPK mengambil alih kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan penegak hukum. Meski demikian, Nawawi menekankan, pernyataannya bukan berarti KPK akan mengambil alih kasus-kasus tersebut. Nawawi menilai akan lebih elok jika perkara-perkara tersebut dilimpahkan Kejaksaan atau Kepolisian atas kehendak sendiri.

"Saya tidak bicara soal pengambilalihan, tapi menurut saya akan lebih 'pas' kalau ada kehendak sendiri untuk melimpahkan penanganan-penanganan perkara semacam itu kepada KPK dan KPK tidak hanya berada dalam koridor supervisi," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Penuhi Rasa Keadilan, Peraturan Kejaksaan 15/2020 Pantas Diapresiasi

Peraturan Kejaksaan Nomor15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Penularan Covid-19 di Sulteng Terkendali

Haris mengungkapkan, penambahan satu pasien positif corona itu terdapat di Kabupaten Banggai.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Gubernur Bengkulu Siap Dorong Pangan Lokal Tembus Pasar Modern

Produk pangan lokal Provinsi Bengkulu telah beragam, baik dari segi tampilan kemasan maupun kualitas rasa pun tidak kalah dengan yang lain.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

KPK Diminta Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah di Polda NTT

"Dirkrimsus Polda NTT juga sudah sepakat dengan ARAKSI untuk diambil alih oleh KPK," cetus Alfred.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Satu Lagi Dokter di Sumut Meninggal karena Terpapar Covid-19

Jhon Edward juga sebelumnya sempat dinyatakan sembuh dari Covid-19.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Webinar Ngobrol Pintar KLHK, Merah Putih dan Lingkungan Hidup untuk Indonesia Maju

Kementerian LHK melalui tugas dan fungsinya harus mampu untuk menginternalisasi nilai dan kesadaran lingkungan,

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Gubernur Berikan 1.118 Kartu Tanda Pengenal kepada Nelayan Bengkulu

penerbitan kartu ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 12 Tahun 2020.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Ganjar Pranowo Dukung Pemkot Solo Gelar Sekolah Tatap Muka

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengizinkan Pemkot Solo melakukan sekolah tatap muka mulai akhir November 2020. Ia minta agar dilakukan simulasi sebelumnya.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Kasus Red Notice, Polisi Periksa Imigrasi

Bareskrim Polri terus menelusuri 'misteri' dibalik lenyapnya nama Djoko Soegiarto Tjandra dari red notice Interpol.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

KPK Harap Kejagung Obyektif Usut Tuntas Kasus Pemerasan Kajari Indragiri Hulu

KPK berharap Kejagung dapat obyektif dan profesional dalam mengusut kasus dugaan pemerasan terhadap puluhan Kepala SMP di Kabupaten Indragiri Hulu

NASIONAL | 19 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS