Gubernur Banten: Belajar Tatap Muka Jangan Korbankan Anak-anak
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0.21)   |   COMPOSITE 6251.05 (38.59)   |   DBX 1329.86 (16.32)   |   I-GRADE 180.794 (0.41)   |   IDX30 506.396 (0.9)   |   IDX80 136.709 (0.42)   |   IDXBUMN20 403.084 (1.37)   |   IDXESGL 140.339 (-0.42)   |   IDXG30 143.133 (0.8)   |   IDXHIDIV20 446.039 (0.87)   |   IDXQ30 145.232 (0.1)   |   IDXSMC-COM 293.729 (3.96)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (3.07)   |   IDXV30 135.556 (1.53)   |   INFOBANK15 1043.56 (-2.24)   |   Investor33 435.417 (-0.04)   |   ISSI 183.035 (1.64)   |   JII 629.726 (4.78)   |   JII70 221.943 (2.13)   |   KOMPAS100 1220.71 (4.09)   |   LQ45 950.717 (1.82)   |   MBX 1696.63 (8.69)   |   MNC36 322.327 (0.16)   |   PEFINDO25 325.87 (0.1)   |   SMInfra18 306.901 (3.47)   |   SRI-KEHATI 370.644 (-0.59)   |  

Gubernur Banten: Belajar Tatap Muka Jangan Korbankan Anak-anak

Rabu, 19 Agustus 2020 | 19:03 WIB
Oleh : Laurens Dami / YUD

Serang, Beritasatu.com - Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan bahwa dirinya tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di Banten yang mengizinkan belajar tatap muka untuk tingkat SD dan SMP tanpa adanya kajian terlebih dulu terhadap situasi kasus Covid-19.

"Kaji dulu. Gurunya harus di-swab (screening Covid-19), fasilitasnya, termasuk juga sistem dan kurikulumnya," tegas Wahidin kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Banten 2020 di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (18/8/2020).

Menurut Wahidin, situasi saat ini merupakan kondisi abnormal. Pemerintah, kata Wahidin, telah mempertimbangkan secara matang kebijakan pembelajaran jarak jauh.

"Jangan sampai berdampak. Bukan pembodohan," ungkapnya.

Wahidin kembali menegaskan bahwa kondisi saat ini merupakan keadaan terpaksa, darurat. Kelas tatap muka hanya bisa dilaksanakan di daerah zona hijau. Namun tetap dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Seperti ruang kelas yang memungkinkan untuk dilaksanakan jaga jarak, ada fasilitas cuci tangan, siswa dan guru memakai masker, serta persyaratan lainnya.

Wahidin mengaku akan menindaklanjuti dengan berkirim surat kepada bupati/wali kota yang telah mengizinkan kelas tatap muka.

"Kalau kita tidak taat, ini kan kebijakan nasional. Untuk SMA, SMK, dan SKh yang menjadi kewenangan Provinsi Banten kemungkinan dibuka pada bulan Desember 2020," ujarnya.

Wahidin mengatakan, dalam perspektif umum, sekolah itu penting. Tidak ada yang bisa membantahnya. Namun, dalam situasi dan kondisi seperti saat ini orang tua juga harus memertimbangkan.

“Kalau anaknya kena, sakit, siapa yang bertanggungjawab? Seperti pegawai yang kena, siapa yang bertanggungjawab? Boleh kerja, produktif. Tapi jangan kena atau sakit. Kalau kena biayanya mahal. Tinggal masyarakat yang disiplin, guru juga. Kalau ada anak yang kena atau sakit, prihatinkan?" kata Wahidin.

Wahidin menegaskan, meski sudah ada perjanjian antara sekolah dengan orang tua bahwa kalau anak terkena Covid-19, sekolah tidak bertanggungjawab. Namun, kalau sudah kena menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Jangan korbankan anak untuk kelas tatap muka," tegasnya.

"Ini kebijakan nasional, kebijakan Presiden Joko Widodo. Negara sudah mengeluarkan Rp 600 triliun untuk membiayai. Ini keadaan darurat, abnormal," tegasnya.

Untuk diketahui, Pemkot Serang telah memulai sekolah tatap muka pada Selasa (18/8/2020). Para siswa diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak. Sekolah dibuat sistem shift. Namun, fakta di lapangan, masih terlihat siswa yang tidak bisa menjaga jarak. Selain itu, sarana dan prasarana untuk melaksanakan protokol kesehatan, juga tidak semuanya terpenuhi.

Bahkan, ada fakta yang mengkhawatirkan, dari 7.000 orang guru SD dan SMP, hanya sebanyak 94 orang (1,3 persen) yang telah mengikuti rapid test. Sementara sisanya, sebanyak 6.906 orang (98,7 persen) belum mengikuti rapid test.

Tidak hanya terjadi di Kota Serang, di wilayah Kabupaten Pandeglang juga telah menerapkan sekolah tatap muka untuk SD dan SMP. Namun, semua guru tidak dilakukan rapid test dengan alasan tidak memiliki dana.

Padahal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mengimbau kepada pemerintah daerah untuk melakukan rapid test terlebih terhadap guru-siswa sebelum membuka sekolah.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, alasan pihaknya tidak melakukan rapid test terhadap para tenaga pengajar sebelum membuka sekolah karena , Pemkab Pandeglang tidak memiliki anggaran.

“Kalau kita upayakan di-rapid test semua, anggaran enggak punya. Bantu yah supaya bisa, jangan juga paranoid,” kata Irna kepada wartawan, Rabu (19/8/2020).

Berdasarkan data Tim Satuan Tugas Pemprov Banten, Kabupaten Pandeglang masih berada dalam zona kuning penyebaran Covid-19, dengan jumlah 23 kasus positif.

Irna mengatakan, dalam rangka mengantisipasi penyebaran atau terjadinya klaster baru di sekolah, pihaknya telah memberlakukan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di setiap sekolah. Semua guru dan siswa diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak selama proses belajar mengajar berlangsung.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Deklarasi Cabup Toraja Utara Digelar Secara Virtual

Deklarasi digelar secara virtual agar tidak terjadi kerumunan massa. Kalatiku berharap seluruh pendukung memahami hal tersebut.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Ini Pesan Menteri LHK Siti Nurbaya untuk Para Insinyur Teknik Kehutanan

“SDM Unggul-Indonesia Maju juga diartikan sebagai keberdayaan ilmu pengetahuan, teknologi dan peradaban dalam mengelola sumberdaya alam,” kata Siti Nurbaya.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Polda Banten Kembali Gagalkan Penyelundupan 144 Kg Ganja dari Aceh

Dua minggu sebelumnya Polda Banten berhasil mengungkap sebanyak 159 kilogram ganja di tol Merak-Tangerang.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Menhub: Transportasi Adalah Simpul Keberagaman

Menhub menyampaikan bahwa tranportasi darat memiliki peran vital dalam menggerakkan roda perekonomian.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 20 Pati

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 20 Perwira Tinggi (Pati) TNI.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Jokowi Tegaskan Vaksin Covid-19 Diproduksi Januari 2021

Diharapkan pada Januari 2021, vaksin itu sudah ditemukan dan diproduksi untuk seluruh rakyat Indonesia.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Berikan Bantuan, Jokowi Minta Pedagang Kecil Bekerja Lebih Keras

Presiden kembali memberikan dana bantuan modal kerja bagi pedagang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 2,4 juta per pedagang.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

Polisi Prediksi Lalin Puncak Mulai Padat Kamis Besok

Peningkatan volume kendaraan diprediksi bakal terjadi mulai Kamis (19/8/2020) besok.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

RUU Cipta Kerja Dinilai Akomodasi Semua Kepentingan

Pemerintah dan DPR dinilai berupaya akomodasi semua kepentingan dalam RUU Cipta Kerja.

NASIONAL | 19 Agustus 2020

UI dan BNPB Terbitkan Buku Pengalaman Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19

UI bekerja sama dengan BNPB menerbitkan buku "Pengalaman Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19".

NASIONAL | 19 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS