Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengawasi pelaksanaan Pilkada yang digelar serentak pada 20 Desember 2020. Pengawasan dilakukan KPK guna menutup celah dan kesempatan terjadinya korupsi.
"Korupsi salah satu sebabnya karena kekuasaan. Korupsi salah satu sebabnya adalah karena kesempatan. Sehingga kesempatan dan kekuasaan itu kita lakukan pengawasan," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers capaian kinerja KPK semester I.
Diketahui terdapat 270 daerah yang bakal menggelar Pilkada. Sembilan daerah tingkat I atau provinsi dan selebihnya kabupaten/kota. Firli mengatakan, lima pimpinan KPK telah membagi tugas untuk mengawasi pelaksanaan di berbagai daerah.
Tidak hanya itu, bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu, KPK akan meminta setiap peserta Pilkada bersama partai pengusung dan pendukungnya untuk menandatangani pakta integritas.
"Kami, lima orang pimpinan akan membagi tugas untuk datang ke daerah-daerah yang akan melangsungkan pilkada serentak juga bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, untuk meminta pakta integritas para calon yang ikut kontestasi pilkada," kata Firli.
Dalam sejumlah kasus korupsi, terutama yang menyangkut kepala daerah, KPK kerap menemukan adanya keterkaitan korupsi kepala daerah dengan Pilkada, termasuk kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar. Hal ini tidak terlepas dari masih tingginya biaya politik untuk maju dalam Pilkada. Firli memastikan pihaknya akan berupaya mencegah terjadinya korupsi dan memproses setiap tindak pidana korupsi.
"Kita tidak ingin ada tindakan yang menggunakan dana yang tidak bisa dipertanggungjawaban karena pengalaman empiris terjadi kasus korupsi yang melibatkan para kepala daerah itu kan mahal dan besarnya biaya Pilkada.
Untuk itu, Firli mengingatkan setiap kontestan Pilkada 2020 menghindari korupsi dan politik uang. Ditegaskan, Pilkada merupakan sarana untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah yang dipimpinnya.
"Dan tentu intinya adalah kita ingin sampaikan bahwa pilkada bukan tujuan, tetapi pilkada adalah sarana memilih para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat dengan tidak menggunakan dana atau money politics," katanya.
Sumber: BeritaSatu.com
