Saksi yang Dilindungi KPK Dikriminalisasi
Logo BeritaSatu

Saksi yang Dilindungi KPK Dikriminalisasi

Senin, 24 Agustus 2020 | 15:41 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM


Jakarta, Beriitasatu.com - Kriminalisasi tak hanya mengancam aparat penegak hukum yang memberantas korupsi. Saksi dan pelapor yang mengungkap tindak pidana juga menghadapi ancaman serupa.

Kabag Litigasi dan Non litigasi Biro Hukum KPK Efi Laila Kholis mengungkapkan, dari 27 saksi yang dilindungi KPK, terdapat 33% atau sembilan saksi yang dikriminalisasi, seperti dilaporkan balik oleh pelaku korupsi. Sementara 67% saksi lainnya yang dilindungi KPK diintimidasi. Hal itu diungkapkan Efi saat menjadi pembicara dalam Webinar United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) seri-7: “Kemajuan Perlindungan Pelapor (Whistleblowers) di Indonesia: Tantangan Saat Ini dan Rencana ke Depan,” Senin (24/8).

"Dua tahun belakangan ini dari pengamatan tim kami sebanyak 33% dari saksi yang kita lindungi itu dikriminalisasi, sementara 67% diintimidasi. Jadi bisa dibayangkan ketika seseorang menjadi saksi betul-betul tantangannya sangat besar bukan hanya dijadikan tersangka, tapi juga mendapat ancaman teror. Kemudian keluarganya, kemudian pekerjaannya. KPK sudah sampai ke sana dalam melakukan perlindungan saksi tersebut," kata Efi.

Efi mengatakan, dari 33% saksi yang dikriminalisasi terdapat 1% saksi yang dijatuhi hukuman atas pelaporan dari pihak yang terkait dengan perkara yang diungkapnya. Selain itu, terdapat tiga ahli yang membantu KPK di persidangan justru digugat secara perdata oleh pihak yang berperkara dengan gugatan yang mencapai miliaran rupiah.

Tim Biro Hukum KPK memastikan memberikan perlindungan terhadap ahli tersebut dengan menjadi pihak ketiga yang terganggu kepentingannya di persidangan. Hal ini salah satunya dilakukan KPK dengan menjadi pihak ketiga untuk mendampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Auditornya I Nyoman Wara yang digugat secara perdata oleh pemegang saham BDNI Sjamsul Nursalim atas perhitungan kerugian keuangan negara di perkara SKL BLBI yang menjerat Sjamsul.

"Ini pengalaman kami sudah tiga kali, dan ini cukup menantang buat KPK karena ahli yang seharusnya dilindungi publik juga kemudian menjadi seorang tergugat atau tersangka ini tentunya sangat memprihatinkan," ungkapnya.

Efi menekankan, KPK berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi para saksi dan ahli yang mendapat ancaman dari perlindungan fisik hingga finansial jika saksi diancam pekerjaannya. Terhadap saksi yang dikriminalisasi, misalnya, KPK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut untuk menunda proses hukum terhadap saksi terkait hingga perkara korupsi yang diungkap saksi berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Hal ini sesuai dengan MoU yang dibuat KPK bersama aparat penegak hukum lain.

"Untuk 33% yang mengalami kriminalisasi, tim biro hukum KPK ada di garda terdepan, ketika seseorang mendapatkan surat cinta dari aparat penegak hukum (APH) lain SPDP, kami lakukan koordinasi dengan APH lain, selama ini koordinasi tersebut cukup optimal. Ketika saksi tersebut ditetapkan dijadikan tersangka. Minimal kita bersurat, kita minta proses penanganan perkara yang bersangkutan ditunda terlebih dahulu karena yang bersangkutan masih memberikan kesaksian di KPK," katanya.

Perlindungan ini menjadi kewajiban KPK mengingat peran penting pelapor, saksi hingga ahli dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan perlindungan ini, KPK berharap saksi dan ahli dapat merasa aman dan nyaman untuk membantu membongkar praktik korupsi.

"Ini menjadi target buat kami yang 33% itu menjadi zero sehingga setiap orang menjadi aman, merasa percaya diri untuk bisa bersaksi di persidangan. Karena bagaimana pun juga upaya pengungkapan ini dalam sistem peradilan pidana tidak lepas kaitanna dengan alat bukti yang disajikan," katanya.

Perkara Korupsi
Dalam kesempatan ini, Tenaga Ahli Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Rully Novian mengatakan, sejak 2018 hingga saat ini LPSK telah melindungi 183 orang terkait perkara korupsi. Sebanyak 47 orang merupakan saksi, 10 orang ahli, 22 orang keluarga saksi dan 95 orang pelapor serta sembilan orang saksi pelaku.

"Catatan LPSK sendiri dari 2018 sampai 2020, dalam konteks kasus korupsi, LPSK sudah memberikan perlindungan sebanyak 183 orang, kita sebutnya di LPSK terlindung," katanya.

Rully mengakui tidak mudah menjadi pelapor tindak pidana. Terdapat ancaman dan risiko yang dihadapi dari ancaman fisik, nonfisik hingga kerugian lainnya.

Rully menekankan, LPSK berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor, saksi ahli hingga pihak keluarga saksi. Perlindungan itu diberikan dalam bentuk perlindungan fisik, seperti menempatkan terlindung di rumah aman, perlindungan hukum, dukungan hak prosedural, serta dukungan hak lainnya seperti bantuan biaya hidup sementara saat terlindung ditempatkan di rumah aman.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Giring, Plt Ketum PSI Siap Maju Jadi Capres 2024

Suka atau tidak suka, keputusan-keputusan penting terkait diri kita diambil melalui mekanisme politik.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Banyak Guru Terpapar Covid-19, Ketua MPR: Lebih Baik Kerja dari Rumah

Di Surabaya, terdapat 137 guru yang terpapar Covid-19 akibat adanya kebijakan pemda yang mengharuskan guru-guru untuk tetap absen sidik jari di sekolah.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Kepala Daerah Harus Pahami Fungsi Utama Pemerintahan

Kepala Daerah dituntut untuk dapat menciptakan kemajuan di daerah yang dipimpinnya.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Banyak Guru Terpapar Covid-19, JPPI: Jangan Buru-buru Buka Sekolah

Jika masih ada penambahan jumlah yang positif terpapar Covid-19 setiap hari, pemerintah jangan buru-buru membuka kembali sekolah.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

KPK Pertimbangkan Banding Atas Putusan Wahyu Setiawan

KPK mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Mahfud: Tidak Perlu Berspekulasi Terkait Kebakaran Kejagung

Mahfud MD mengemukakan, penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran salah satu gedung di Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus dilakukan.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Dukung Kampus Merdeka, BI Beri Kesempatan Mahasiswa untuk Magang

Program akan dimulai pada semester ganjil 2020 dan berlangsung selama maksimal dua semester.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Wahyu Setiawan Dihukum 6 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

KPK Dalami Uang yang Diterima Wahyu Setiawan dari Gubernur Papua Barat

KPK akan mengembangkan uang Rp 500 juta yang diterima mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Galon Sekali Pakai Praktis dan Mudah Didaur Ulang

Kemasan plastik PET juga menghadirkan benefit lain yakni membantu menggerakkan roda perekonomian.

NASIONAL | 24 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS